JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering menyerobot proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), seperti yang dikatakan Menteri PU Djoko Kirmanto.

"Ah ndak kok. Kayak kurang kerjaan saja ngambil-ngambil. Wong kita juga kerjaannya banyak kok," ujarnya saat blusukan ke titik pengungsian Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2014).

Jokowi mengungkapkan, perbaikan infrastruktur Kementerian PU ikut dikerjakan oleh Pemprov Jakarta, dan telah dikoordinasi dengan Kemen PU, sehingga Jokowi menganggap tak ada masalah.

Soal mengapa Pemprov DKI Jakarta turut serta dalam perbaikan obyek milik Kemen PU, Jokowi mengungkapkan, hal ini dilaksanakan semata-mata untuk mempercepat perbaikaan itu. Namun, di satu sisi, Jokowi menampik bahwa Kemen PU lamban dalam melaksanakan perbaikan sejumlah infrastruktur miliknya.

"Cepat semua, kok. Itu TB Simatupang cepat, langsung kerjain. Pemprov DKI cepat, Kemen PU cepat. Semua cepat," ujarnya.

"Cuma memang kan butuh waktu. Perbaikan (infrastruktur) itu kan bukan hanya masalah teknis saja, tapi juga non-teknis. Gimana mindahin masyarakat, bebasin lahan, semuanya sulit," lanjutnya.

Sebelumnya, Djoko Kirmanto mengatakan, Joko Widodo sebaiknya tak memperbaiki jalan yang jadi wewenang pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Djoko ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang langkah Jokowi yang ingin memperbaiki Jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir. "Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak, kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko.

Menurut Djoko, setiap jalan di Indonesia sudah menjadi wewenang masing-masing. Jalan nasional, kata Djoko, merupakan wewenang pemerintah pusat, begitu pula dengan jalan provinsi.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Ana Shofiana Syatiri

http://megapolitan.kompas.com/read/2...jaan.yang.Lain

Adoohh ribetnya Indonesia ini
Warga minta ke jokowi cepet dibenerin, jokowi bilang itu wewenang pusat => Panasbung bilang "nyalahin pusat" => Pusatnya meraasa diserobot



Ini juga bisa jadi jawaban kenapa beberapa sungai wewenang pusat belum dikeruk