Jakarta - Sinyal-sinyal merapatnya Gusdurian ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin kencang. Selain didukung penuh oleh keluarga almarhum Abdurrahman Wahid dalam penyelenggaraan haul, PPP juga ingin melanjutkan pemikiran Presiden RI ke-4 ini.

"Haul keempat Gus Dur bertepatan dengan pelaksanakan pemilu 2014, oleh karenanya PPP memandang ada relevansi yang tinggi karena pemikiran Gus Dur soal demokrasi masih aktual apalagi jelang pesta demokrasi," kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali saat acara haul keempat Gus Dur di Jl. Diponegoro no 60, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2014).

Menurut Suryadharma, PPP sangat menghormati Gus Dur dengan pemikiran-pemikirannya tentang demokrasi dan pluralisme yang humanis. Ide-ide Gus Dur dirasa mampu melintasi batas suku, adat, maupun agama.

Suryadharma terang-terangan menunjukkan keinginannya untuk menggabungkan PPP dengan Gusdurian.

"Mudah-mudahan PPP bisa menjadi salah satu instrumen yang dapat mengimplementasikan pikiran-pikiran Gus Dur. Karena pemikiran-pemikiran Gus Dur masih relevan dengan pemikiran ke masa depan," katanya.

DPP PPP menyelenggarakan haul keempat Abdurrahman Wahid malam ini. Selain Suryadharma Ali, acara ini juga dihadiri pula oleh Sekjen PPP Romahurmuziy, Wakil Dewan Pakar PPP Djan Faridz, mantan Ketua MK Jimly Ashidiqie, dan mantan Menteri Perekonomian di era Gus Dur, Rizal Ramli. Dari keluarga almarhum Gus Dur, telah hadir istri almarhum, Sinta Nuriyah dan anak bungsunya, Inayah Wahid.

[url]http://news.detik..com/read/2014/01/14/210630/2467151/10/ppp-ingin-lanjutkan-pemikiran-gus-dur?n991102605[/url]

Rabu, 29 Desember 2010, 13:36 WIB

Berkali-kali Gus Dur menolak dukungan agar dirinya tidak lengser. Apa alasan Gus Dur?

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengenang mantan presiden Abdurrahman Wahid sebagai sosok yang keras hati dalam hal menegakkan konstitusi dan demokrasi bernegara.

“Seorang Gus Dur itu berani mempertaruhkan jabatan asal konstitusi tidak dipermainkan,” kata Mahfud dalam acara peringatan setahun wafatnya Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur di aula Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 29 Desember 2010.

Mahfud berkisah saat masa-masa akhir jelang Gus Dur lengser, ada sekelompok orang yang datang menemui dirinya. Kelompok orang ini minta Mahfud mempertemukan mereka dengan Gus Dur. “Mereka berjanji hendak membela Gus Dur agar tidak dijatuhkan.”

Ketika Mahfud sampaikan pesan orang-orang tersebut, Gus Dur meminta Mahfud agar menanyakan dulu bagaimana cara mereka untuk membela dirinya. “Kelompok orang itu minta Presiden (Gus Dur) segera mengeluarkan dekrit yang memberlakukan syariat Islam di negara Indonesia.”

Apa tanggapan Gus Dur? “Saya lebih baik tak jadi presiden daripada harus mengkhianati konstitusi,” kata Mahfud menirukan ucapan Gus Dur waktu itu.

Kisah lain, masih saat-saat menjelang kejatuhan Gus Dur, Mahfud bertemu dengan Akbar Tandjung yang saat itu menjabat Ketua Umum Golkar dan Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) di rumah MS Hidayat (bendahara Golkar) untuk melobi agar dua partai tersebut mau membela Gus Dur.

“Waktu itu sudah ada kesepakatan, mari Gus Dur diselamatkan, tapi kabinet harus dirombak dan menteri yang dari partai biar partai saja yang menentukan,” kisah Mahfud yang juga pernah jadi kader PKB ini.

Mahfud merasa lega dua partai besar tersebut akan membela Gus Dur di parlemen. jika Golkar dan PPP ditambah PKB kompak, Gus Dur tidak akan bisa dijatuhkan lewat parlemen.

Namun, lanjut Mahfud, ketika kesepakatan pertemuan itu disampaikan, lagi-lagi Gus Dur menolak. “Kata Gus Dur, itu berarti melanggar konstitusi. Menentukan menteri itu kewenangan penuh presiden. Kalau begitu saya menolak,” kata Mahfud menirukan tanggapan Dus Dur waktu itu.

Jadi, lanjut Mahfud, dalam pandangan Gus Dur, konstitusi menjadi suatu hal yang harus tetap dipertahankan. “Demokrasi bukan pasar, bukan seperti jual beli. kalau mau reshuffle kabinet ok, tapi mereka jangan ikut campur, saya yang menentukan orangnya,” ujar Mahfud mengutip ucapan Gus Dur lagi.

Sejarah lantas mencatat, pertanggungjawaban Gus Dur ditolak Sidang Istimewa MPR pada 2001. Tepat 23 Juli 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pun otomatis naik jadi presiden. (umi)

• VIVAnews

Suryadharma Ali: Ahmadiyah Tak Boleh Masuk PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan, partainya ingin merangkul seluruh umat Islam di Indonesia. Dia menyebut PPP merupakan rumah besar bagi Muslim. Dia pun berharap semua kelompok Muslim untuk "pulang" ke PPP.

"Ini rumah kita. Rumah besar umat Islam. Siapa bilang ini pintunya kecil? Saya minta mereka pulang ke rumah Islam," ujar Suryadharma saat pidato Pembekalan Caleg Sementara PPP di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Suryadharma menyadari kelompok umat Islam di Indonesia begitu beragam. Dengan merangkul seluruh umat Islam, Surya berharap PPP dapat menjadi partai besar. Namun, dalam pidatonya, Surya menyebut hanya kelompok Ahmadiyah yang tidak dapat bergabung dengan PPP.

"Umat Islam banyak sekali, kalau dibilang banyak kotak, ya memang seperti itulah Indonesia. Harus kita rangkul semua. Siapa pun boleh masuk PPP, kecuali Ahmadiyah," kata Menteri Agama RI itu.

http://nasional.kompas.com/read/2013...oleh.Masuk.PPP