Jakarta, GATRAnews - Jika Komisi I DPR RI
tidak segera mencabut pemblokiran
anggaran TVRI tahun 2014, maka hampir
dipastikan lembaga penyiaran milik publik ini
akan berhenti bersiaran selama 1,5 bulan
kedepan karena tidak bisa lagi membiayai
berbagai program. "Diperkirakan 1 sampai
1,5 bulan untuk bertahan, tidak sampai
drop," ucap Ketua Dewan Pengawas
(Dewas) LPP TVRI, Elprisdat saat
konferensi pers di TVRI Jakarta, Selasa
petang, (7/1).
Menurutnya, akibat pembintangan yang
dilakukan Komisi I DPR RI atas anggaran
TVRI tahun ini yang jumlahnya mencapi Rp
627 miliar, maka untuk bisa tetap
mengudara, TVRI menggunakan dana non
APBN, yakni pendapatan iklan tahun lalu
sekitar Rp 30 miliar. Menurutnya, dampak
dari pemblokiran anggaran TVRI tahun 2014
oleh DPR sudah mulai terasa sejak
pergantian tahun baru kemarin. "Secara
teroritis per 1 Januari 2014," ucapnya.
DPR tidak membintangi dua angaran TVR
tahun 2014, yakni tentang gaji karyawan
dan belanja belanja operasional kantor.
Meski karyawan masuk kerja, namun
mereka tidak bisa bekerja untuk
memproduksi siaran akibat ketiadaan dana.
"Anggaran yang diblokir Rp 627 miliar itu di
dalamnya termasuk biaya produksi acara,
pengadaan pemancar baru, studio, dan alat
liputan," paparnya. Dewas LPP TVRI
mengaku tidak mengetahui entah sampai
kapan DPR akan memblokir anggaran
tersebut.
Pemblokiran ini akan menghambat publik
mendapatkan informasi yang independen,
terutama jelang Pemilu tahun 2014 karena
TVRI hanya satu-satunya media televisi
yang tidak bisa menjadi partisan parpol
tertentu. Untuk itu, imbuh Elprisdat, Dewas
sudah melakukan berbagai langkah, di
antaranya berkoordinasi dengan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Presiden bilang, TVRI tidak boleh hentikan
siaran, itu disampaikan melalui Menkominfo,"
ujarnya. Selain itu, para kepala stasiun TVRI
daerah menyatakan, akan menyurati 11
lembaga terkait TVRI. "Kita akan koordinasi
dengan Menkeu dan jelaskan dampaknya,"
pungkasnya.(IS)