JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak
menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai
tersangka pada Februari 2013, Komisi
Pemberantasan Korupsi belum pernah
merinci secara resmi proyek selain
Hambalang yang diduga dikorupsi Anas.
Tidak dirincinya proyek-proyek lain
dalam surat perintah penyidikan
(sprindik) atas nama Anas ini lantas
dipermasalahkan tim kuasa hukum Anas.


Dalam jumpa pers di kediamannya di
Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat
(10/1/2014) pagi, Anas mengatakan
bahwa selama ini tidak pernah ada
sprindik yang menggunakan kalimat
proyek-proyek lain.


Anas pun mengatakan ada kekhawatiran cara KPK ini akan ditiru lembaga penegak hukum lain. "Misalnya oleh polsek, (keluar surat panggilan) untuk tersangka (kasus) 'pencurian ayam dan atau lain-lain'. Ada yang punya pandangan begitu, itu harus dihindari betul karena KPK jadi role
model penegakan hukum berbasis
keadilan," tutur dia.


Inikah "proyek lain" itu?
Sebenarnya, Ketua KPK Abraham Samad pernah mengungkapkan deretan proyek selain Hambalang yang diduga
melibatkan Anas, sekitar Juli 2013.


Abraham membenarkan bahwa "proyek
lain" itu adalah proyek pengadaan
pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
di Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi serta proyek pendidikan
tinggi di Kementerian Pendidikan
Nasional (sekarang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan). Dia
mengatakan pula KPK tengah mendalami keterkaitan Anas dengan kedua proyek itu.


"Semua proyek-proyek kami lakukan
(pendalaman), semua kami validasi, cuma belum kami simpulkan karena banyak.
Baru kami simpulkan, oh ini yang bisa
memenuhi syarat atau tidak," ujar
Abraham di sela-sela diskusi dengan
wartawan Gedung KPK, Kuningan,
Jakarta, Jumat (19/7/2013).


KPK, sebut Abraham, sudah melakukan
penyidikan intensif terhadap semua
data dan informasi yang masuk. Setelah itu, KPK akan melakukan uji silang terhadap semua informasi tersebut
untuk mendapatkan satu bukti yang
konkret.


"Makanya, kami bilang Hambalang dan
proyek-proyek lainnya agar supaya kami kembangkan lebih jauh. Sebenarnya,
maksud dari sprindiknya itu,"
ungkapnya. Selain itu, KPK mendalami
dugaan aliran dana dari badan usaha
milik negara (BUMN) untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat
2010 di Bandung.


Berdasarkan informasi yang
diperoleh Kompas , Anas diduga menerima pemberian atau sesuatu antara lain dari proyek PT Bio Farma dan proyek di Jawa Timur yang dananya bersumber dari APBN.

Nilai pemberian dari proyek
Hambalang disebut justru yang terkecil
di antara dugaan penerimaan dari
proyek lain. Nilai uang yang diduga diberikan kepada Anas dari proyek Hambalang sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan terhadap pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, adalah Rp 2,2 miliar. Uang itu diberikan PT Adhi Karya, perusahaan BUMN yang memenangkan tender Hambalang.


Sejumlah saksi untuk penyelidikan
perkara Anas mengonfirmasi dugaan
penerimaan sesuatu tak hanya dari
proyek Hambalang.

KPK, misalnya,
beberapa kali telah memeriksa direksi PT Bio Farma, BUMN yang bergerak di
bidang farmasi, antara lain Direktur
Utama Iskandar dan Direktur Keuangan
Mohammad Sofie A Hasan.


KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat untuk perkara Anas. PT Pembangunan Perumahan bukan BUMN yang melakukan kerja sama operasi (KSO) proyek Hambalang. KSO Hambalang dilakukan antara PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

Merdeka.com - Salah satu
alasan Anas Urbaningrum tidak
menghadiri pemeriksaan di KPK
adalah soal sprindik yang
menyebut adanya dugaan
penerimaan atas proyek-proyek
lain, selain Hambalang. Anas
merasa curiga dan bertanya-
tanya apa yang dimaksud
proyek-proyek lainya itu.


Menurut kubu Anas, KPK tidak jelas
dan tidak bisa menjelaskan apa yang
dimaksud dengan proyek-proyek
lainnya itu. Namun, jika dilihat ke
belakang kembali, Juli 2013 Ketua
KPK Abraham Samad sempat
membenarkan proyek-proyek lainnya
yang diduga dikorupsi Anas.


Abraham membenarkan proyek-
proyek lainya itu adalah pengadaan
pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi serta proyek
pendidikan tinggi di Kementerian
Pendidikan Nasional (sekarang
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan). Pria asal Makassar itu
saat itu, mengaku akan mendalami
dugaan penerimaan Anas di dua
proyek itu.


Topik pilihan: denny indrayana |
KPK


"Semua proyek-proyek kita lakukan,
semua kita validasi, cuma belum kita
simpulkan karena banyak. Baru kita
simpulkan, oh ini yang bisa memenuhi
syarat atau tidak," ujar Abraham di
Gedung KPK , Jakarta (19/7).