Menarik dan sangat lucu melihat lakon pemimpin, pejabat negara, atau elite politik kita menyikapi kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg).

Mari kita rangkum pernyataan mereka sejak PT Pertamina per 1 Januari 2014, menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen, untuk mengurangi kerugian bisnis bahan bakar nonsubsidi yang rata-rata Rp6 triliun per tahun.

Pada 2 Januari 2014, semua pihak berteriak. Rakyat menjerit. Warung-warung makan mengurangi volume masakan. Media massa pun memberitakan reaksi penolakan publik secara masif. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa tampil ke publik. Seperti seorang heroik, dia membela keputusan PT Pertamina.

Hatta Rajasa mengatakan seperti ini:

1. Kenaikan elpiji sudah tepat.
2. Pemerintah tidak bisa intervensi Pertamina.
3. Pertamina mengalami kerugian, sehingga harus menaikkan elpiji 12 kg.

Publik pun marah dan menuding Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang mendukung kenaikan elpiji. PAN ternyata salah satu partai yang tidak memihak rakyat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara ketika melihat reaksi penolakan publik dan sejumlah partai politik.

Respons yang dibuat SBY adalah memerintahkan Wakil Presiden (Wapres) Boediono menggelar rapat dengan menteri terkait.

Seusai rapat, Boediono dan Hatta Rajasa menuding Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai penyebab atau biang keladi kericuhan terkait kenaikah harga elpiji 12 Kg.

Hatta Rajasa kemudian mengklarifikasi pernyataan-pernyataan sebelumnya, dan hari ini ia mengatakan bahwa pertama, kenaikan elpiji tidak tepat waktunya.

Kedua, aksi Pertamina sah-sah saja, tetapi harus dengar suara rakyat.

Hanya berselang dua hari, Hatta Rajasa mengeluarkan pernyataan yang berbeda dan kontradiktif.

Awalnya, Hatta Rajasa mengafirmasi keputusan PT Pertamina, tetapi kini ia menegasi pernyataannya sendiri dan kebijakan yang diambil PT Pertamina.

“Nah, kalau omong hanya selang dua hari saja sudah beda-beda, padahal omongan itu terkait hajat hidup orang banyak di seluruh negeri, bagaimana orang semacam ini bisa diserahi menjadi pemimpin negara yang rakyatnya 300 juta dan masih banyak yang miskin (11%)? Saya kira negeri ini perlu punya pemimpin yang sekurang-kurangnya omongannya bisa konsisten lebih lama dari sehari,” kata pengamat politik dan mantan Menristek, AS Hikam dalam akun twitternya, @mashikam, Minggu (5/1).

AS Hikam lebih jauh mengatakan, pernyataan Hatta Rajasa mengingatkan dia kepada seorang politis kawakan, yang konon juga dianggap tokoh reformasi, tetapi juga hobbinya mencla-mencle.

“Nah orang ini sudah ditolak rakyat ketika nyapres. Anda tahulah siapa dia. Rakyat Indonesia berhak memperoleh pemimpin yang lebih dari sekadar bisa omong. Tetapi yang punya pendiriam dan tahu apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Hatta Rajasa, saya kira jauh dari kualitas itu,” katanya.

Lalu apa kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik soal kenaikan elpiji 12 Kg?

Sampai saat ini,tak terekam pernyataan Jero Wacik yang mendukung keputusan PT Pertamina. Jero Wacik malah mengingatkan PT Pertamina persero untuk tidak hanya memikirkan kepentingan bisnis semata.

Itu terkait dengan aksi korporasinya yang menaikkan harga gas elpiji 12 kg dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 per tabung.

"Gas elpiji 12 kg aturannya korporat seperti pertamax, tapi gas begini kan menyangkut warung rakyat. Harus ada sensitifitas. Jangan cuma sekedar bisnis," ungkap Jero di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1).

Jero Wacik tidak menuding sesama menteri lain, seperti yang dilakukan Wapres Boediono dan Hatta Rajasa, dimana keduanya menuduh Menteri BUMN Dahlan Iskan yang tahu semua rencana kenaikan elpiji 12 Kg ini.

Hatta Rajasa mengatakan, keputusan kenaikan elpiji 12 kg telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero).

Hatta menyebut Menteri BUMN yang merupakan pemegang saham Pertamina sudah pasti mengetahui rencana kenaikan elpiji 12 kg tersebut.

"Keputusan diambil melalui RUPS. RUPS itu kan Menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN (Menteri) sudah tahu duluan bahwa itu naik (gas 12 kg). Itu keputusan RUPS," kata Hatta saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1).

Hatta bersama Menteri ESDM Jero Wacik dan beberapa Menteri lainnya seperti Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Direksi Pertamina menghadiri rapat khusus membahas kenaikan elpiji 12 kg di Bandara Halim Perdanakusuma.

Rapat ini langsung dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono. Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat terbatas yang dipimpin Wapres Boediono pada Sabtu (4/1) kemarin.

Jero Wacik sendiri memastikan tidak menerima pemberitahuan dari PT Pertamina terkait kenaikan harga gas elpiji 12 kg pada 1 Januari 2014. Padahal, gas elpiji merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat yang memiliki dampak cukup signifikan.

"Saya baru terima suratnya tadi," ungkap Jero di tempat yang sama.

Bohong

Semua pernyataan dan saling lempar tanggung jawab tidak serta-merta membuat rakyat percaya. Wakil rakyat di DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, semuanya berbohong.

"Pertamina itu BUMN yang diikat dengan undang-undang dan harus tunduk pada pemerintah, khususnya kepada Presiden dan Menteri ESDM sebagai pembina. Terlebih komoditi yang dikelola Pertamina sangat strategis dalam konteks kepentingan rakyat," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/1).

Dia menilai, ketika Presiden SBY dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan naiknya harga elpiji 12 kilogram sebagai aksi korporasi Pertamina, pernyataan ini sarat kebohongan.

Menurut dia, kenaikan harga itu tidak mendadak, melainkan sudah direncanakan dan diketahui pemerintah, karena Pertamina telah melaporkan rencana kebijakan perubahan harga elpiji 12 kilogram kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

"Mekanisme pelaporan ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji," ujarnya.

Bambang menilai, Jero Wacik pasti tidak berani bertindak sendirian, karena kenaikan harga elpiji berdampak sangat luas dan signifikan terhadap kehidupan rakyat.

Jero, menurut dia, akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terlebih ada dampak inflatoir dari naiknya harga gas elpiji.

"Hatta dan Jero Wacik pasti harus berkonsultasi dengan Presiden SBY sebelum memberi respons final kepada Pertamina," katanya.

Dia menyimpulkan bahwa Pertamina menaikan harga elpiji 12 kilogram itu setelah presiden dan pembantunya menyetujui kebijakan itu.

Menurut dia, Pertamina tidak akan berani menaikan harga gas elpiji jika tidak disetujui Presiden Yudhoyono. [L-8]

http://www.suarapembaruan.com/home/i...n-elpiji/47432