ARIEF PUYUONO NGAWUR GAN:

Merdeka.com - Pada 1 Januari 2014 PT Pertamina menaikkan harga elpiji non subsidi tabung 12 Kilogram sebesar 68 persen. Besaran kenaikan di tingkat konsumen juga bervariasi berdasarkan jarak stasiun elpiji ke titik serah (supply point). Dengan kenaikan Rp 3.959 per Kg tersebut, maka kenaikan harga per tabung elpiji 12 kilogram mencapai Rp 47.508 per tabung dan akhirnya harga elpiji 12 kg mencapai Rp 117.708 per tabung.

Keputusan Pertamina dalam menaikkan harga elpiji 12 Kilogram pada awal tahun ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono. Menurut Arief Pertamina tidak transparan dalam mengolah produksi gas non subsidi yang selalu diklaim merugi. Bahkan Direktur Utama Pertamina, Karena Agustiawan dituding gagal dalam menyediakan energi murah bagi masyarakat.

Arief menyayangkan hingga saat ini tidak ada satu pun lembaga independent yang mengetahui berapa sebenarnya biaya produksi yang dikeluarkan Pertamina untuk memproduksi gas elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram.

"Ini bentuk ketidakefisienan Pertamina dalam produksi elpiji dan bisa jadi ulah para mafia gas yang ada di Pertamina," ucap Arief dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Minggu (5/1).

Bukan hanya itu, sebagai perbandingan Arief menyebut harga elpiji ukuran 12 Kilogram non subsidi di negara tetangga yaitu Malaysia dijual hanya harga sebesar 20 ringgit atau setara dengan Rp 70.000 kepada masyarakat Malaysia. Harga elpiji di Indonesia yang tembus Rp 120.000 menimbulkan tanda tanya besar berapa besar biaya produksi gas Pertamina.

"Kenaikan harga elpiji oleh Pertamina yang mencapai harga Rp 120.000 hingga Rp 200.000 di pasaran tidak dapat diterima begitu saja. Apalagi dengan kurs rupiah yang semakin melemah karena ringgit juga mengalami pelemahan," tegasnya.

Dengan kondisi seperti ini, Arief meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ulang terkait adanya dugaan korupsi dalam memproduksi elpiji ukuran 12 Kilogram non subsidi.

"Terkait Undang Undang Keterbukaan Publik, Pertamina harus memberikan informasi kepada masyarakat terkait biaya produksi gas elpiji non subsidi," tutupnya.
(mdk/idr)

SUMBER NGAWUR


Ini Oom Arief Puyuono dapat data dari mana.. Data dari International Institute For Sustainable Development harga keekonomian LPG 14 kg di Malaysia RM 54.39, setelah disubsidi jadi RM 26.60.
Ga sempet cek ricek dulu si oom Arief



kalo hari ini 1 RM = Rp 3700, agan bisa itung sendiri harga LPG 12 kg di sono.. bandingin sama harga Pertamina..

SUMBER IISD

Sedikit penjelasan dari ane :

pertamina punya lini bisnis banyak gan, ada produksi minyak mentah, gas bumi, kilang, distribusi bbm, lpg, dll. secara overall pertamina untung gan, tp dr sektor LPG rugi. alhamdulillah kerugian ini masih ketutup dr lini bisnis lain. tiap taun pertamina diaudit sm BPK, beberapa taun terakhir temuan auditnya ya tentang kerugian LPG ini. kl ga ditindaklanjuti ya bisa dianggap merugikan negara, karena profit pertamina lebih dari 50%nya disetor ke negara. jadi kalo ada yg minta pertamina diaudit, ya itu buktinya: audit BPK. auditnya banyak gan, ga cuma BPK aja, ada dr BPKP, SKKmigas, & akuntan publik macam ernst & young or price waterhouse cooper.
[URL="http://finance.detik..com/read/2012/01/08/115744/1809638/1034/pertamina-setor-pajak-rp-509-triliun-di-2011"]pajak yang disetor pertamina[/URL]
Taun 2011 pertamina setor pajak ke pemerintah sekitar 50T, belum termasuk dividen tu gan.. setelah itu uangnya dikemanakan? silahkan tanya ke pemerintah gan....

kalo ada agan yang bilang pertamina serakah pingin profit lebih banyak, lha wong profitnya sebagian besar masuk kas negara kok... pertamina untung dikit = negara untung dikit, pertamina untung banyak = negara untung banyak..

perlu agan2 tau, yg disubsidi sm pemerintah cuma LPG 3 kg aja, yg 12 kg ngga. karena pemerintah menganggap yg pake 12 kg dr kalangan menengah ke atas, krn itu harusnya LPG 12 kg dijual di harga keekonomiannya. selama ini pertamina ngasih "subsidi" ke rakyat utk LPG 12 kg. dr sisi tatakelola perusahaan ini salah. yg boleh nyubsidi ya negara. kl mau pertamina bisa aja ngasih subsidi tapi pemerintah harus bikin payung hukumnya dulu, tanpa itu penjualan produk di bawah harga keekonomian dianggap kerugian negara oleh BPK.

Untuk naikin harga LPG ada PROSEDUR yang harus ditempuh pertamina gan, syaratnya rencana kenaikan harga harus disetujui oleh pemegang saham pertamina, dalam hal ini PEMEGANG SAHAM pertamina adalah PEMERINTAH melalui MENTERI BUMN, jadi ngga ujug-ujug pertamina naikin seenak jidat. Yang harus dikritisi adalah kenapa pemerintah seolah cuci tangan setelah harga naik?

masalah harga gas murah yg dijual ke cina, menurut ane ngga mungkin ngga ada campur tangan pemerintah dlm netapin harganya. lha wong harga minyak mentah aja bukan pertamina yg netapin. itu juga gas dari lapangan Tangguh, operatornya BP, bukan pertamina. Tangguh

ini Gan yang punya saham di LNG Tangguh :

(1) Operator : BP saham 37.16%, Partner : (2) MI Berau B.V saham 16.30% (3) CNOOC Muturi Limited and CNOOC Wiriagar Overseas Limited saham 13.90% (4) Nippon Oil Exploration (Berau), Ltd saham 12.23% (5) KG Berau/KG Wiriagar saham 10.0% (6) LNG Japan Corporation saham 7.35% (7) Talisman saham 3.06%. ASING SEMUA SEPERTI KEBANYAKAN YANG AGAN2 MAU..

Tambahan tentang LPG vs LNG dari agan ini (agak teknis dikit, tapi dibaca ya gan, lumayan buat bahan diskusi sama calon mertua)






masalah remunerasi di pertamina ane luruskan gan, agan2 perlu tau, gaji pertamina di sektor hulu ada di persentil 50-60% dari range gaji perusahaan minyak di Indonesia. artinya kl dibandingin dg perusahaan minyak yg ngasih gaji paling tinggi, gaji pegawai sektor hulu pertamina sekitar setengahnya aja, masih jauh dr gaji perusahaan minyak asing. kl di sektor hilir gaji pegawai pertamina lebih kecil dr itu. dr marketnya sendiri sektor energi emang menawarkan gaji yg cukup besar, kl trlalu jauh dr range remunerasi di pasaran siapa yg mau masuk pertamina? pasti pada milih masuk perusahaan asing..

Saran ane buat yang mau komen tentang LPG coba dulu lah kalian riset di gugel cari tau lebih dalam, jangan asal jeplak.. tata niaga migas banyak seluk beluknya gan..

Ane di sini cuma mau meluruskan kalo pertamina itu statusnya OPERATORnya pemerintah gan dan memang yang dilakukan pertamina itu pure cuma mengikuti aturan main yang ada. aturan main siapa yang buat? ya itu domain pemerintah lah.. Kalo memang LPG dianggap sebagai komoditas vital tanpa pandang status ekonomi orang, ya sudah, minta pemerintah untuk subsidi semua LPG yang ada di pasar, mau 3 kg atau 12 kg kasih subsidi semua.. selama pemerintah masih menetapkan LPG 12 kg sebagai barang non subsidi, jual murah akan dianggap merugikan negara..


PLEASE BE A SMART KASKUSER
SORRY KALO BERANTAKAN, INI THREAD PERTAMA ANE



takutnya ada skenario politik seperti yang dibilang agan ini




Agan ini punya referensi harga LPG swasta di Indonesia, daaan harganya hampir 2 KALI LIPAT harga Pertamina (thanks for your valuable info gan ). Buat agan2 yang pengen LPG di-swastanisasi, is this what u really want?