Sudah lama PT Pertamina mengeluhkan kerugian yang harus mereka tanggung dalam menyediakan epiji bagi masyarakat. Harga jual yang ditetapkan jauh di bawah harga impor yang harus mereka lakukan. Namun ketika sejak 1 Januari 2014 Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga elpiji sebesar 68 persen, masyarakat tersentak.

Kenaikan harga yang tinggi ibarat kado tahun baru yang terasa pahit bagi masyarakat. Bayangkan, harga elpiji 12 kg harus naik dari semula Rp 70.200 menjadi sekitar Rp 117.708. Itu baru harga dari Pertamina, belum harga yang berlaku di masyarakat.

Kita lihat harga pembelian rumah tangga di Bandung mencapai Rp 137.000 per tabung 12 kg. Sementara di Banda Aceh masyarakat harus merogoh lebih dalam lagi yakni Rp 150.000 per tabung 12 kg.

Pertamina sendiri berdalih bahwa penaikan harga elpiji 12 kg dimaksudkan untuk mengurangi kerugian yang dipikul badan usaha milik negara tersebut. Meski harga elpiji sudah dinaikkan 68 persen, Pertamina masih harus menanggung kerugian, karena harga beli per kilogram sekarang ini sudah di atas Rp 10.000, sementara harga jualnya sekitar Rp 8.000.

Semua kisruh ini disebabkan tidak jelasnya arah kebijakan energi yang hendak kita tempuh. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak pernah utuh, sehingga kemudian terjadi salah persepsi di tengah masyarakat.

Ketika pemerintah memutuskan untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah ke elpiji, pesan yang sampai kepada masyarakat adalah karena pasokan gas kita lebih banyak daripada minyak. Dengan mengonversi minyak tanah ke elpiji, maka negara bisa menghemat devisa sampai Rp40 triliun.

Namun kenyataannya, elpiji yang mengganti minyak tanah sebagian besar harus kita impor. Harga impornya juga berfluktuasi tergantung dari harga yang berlaku di dunia dan nilai tukar rupiah yang terjadi. Dua faktor itulah yang sekarang terjadi dan membebani keuangan Pertamina.

Untuk mengurangi beban kerugian itu, Pertamina menaikkan harga jual ke masyarakat. Harapannya kerugian yang ditanggung Pertamina bisa dikurangi dan keinginan BUMN itu untuk menjadi perusahaan berkelas dunia bisa terus digelindingkan.

Namun persoalan yang kita hadapi tidak berhenti hanya pada turunnya kerugian yang harus dipikul Pertamina. Yang harus dijelaskan adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat mengapa mereka harus menanggung harga elpiji yang terus naik dan bagaimana selanjutnya tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan energi murah bagi masyarakat?

Kita tidak boleh menyepelekan persoalan ini, karena akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Kalau pemerintah tidak pernah bisa dipegang ucapannya dan tidak mampu menjelaskan arah besar kebijakan energi bangsa ini, maka masyarakat akan berjalan sendiri-sendiri.

Jangan salahkan apabila masyarakat lalu mencari alternatif untuk pemenuhan kebutuhan energi mereka. Terutama masyarakat di kelompok bawah bisa jadi kembali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga mereka.

Kalau kita melihat kehidupan 240 juta warga bangsa ini, memang sangat beragam tingkat kehidupannya. Mereka yang tinggal di perkotaan memang lebih modern dalam penggunaan energinya. Tetapi tidak sedikit yang tinggal di pedalaman yang hidupnya jauh dari modernisasi.

Setelah 68 tahun bangsa ini merdeka, masih banyak warga yang belum mendapatkan listrik. Tingkat elektrifikasi yang bisa diberikan negara baru mencapai 65 persen saja. Sisanya masih harus hidup dalam kegelapan seperti di zaman batu.

Tugas pemerintahlah yang seharusnya memenuhi kebutuhan energi bagi rakyatnya. Untuk pemerataan kesejahteraan dan membangun peradaban dari bangsa ini, semua warga seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pasokan energi.

Namun tanggung jawab itu tidak pernah dilakukan pemerintah. Kita tidak pernah mendapatkan gambaran tentang cetak biru penyediaan dan pemenuhan energi bagi bangsa ini. Bagaimana bangsa ini bisa bertahan untuk masa 50, 100, bahkan seribu tahun ke depan.

Semua hanya direduksi sekadar urusan untung dan rugi. Rakyat diminta untuk ikut menanggung ketika kerugian sudah terlalu membebani. Kita tidak pernah tahu siapa yang lalu diuntungkan oleh semua ini. Apakah seluruh rakyat diuntungkan atau hanya segelintir orang saja yang menikmatinya?

Sungguh kasihan memang bangsa ini. Mereka hanya diminta berkorban, tanpa pernah merasakan kesejahteraannya. Mereka tidak tahu gambaran besar yang akan kita tuju dan apakah masih ada harapan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu? Sebab yang mereka tahu setiap kali hanyalah adanya persoalan baru dan rakyat lagi-lagi diminta untuk berkorban.