Pada musim gugur 1965, Norman Reddaway (George Frank Norman Reddaway) seorang yang terpelajar dengan karir yang bagus di Kantor Luar Negeri Inggris, mendapat brifing untuk suatu misi khusus. Duta Besar Inggris untuk Indonesia saat itu, Sir Andrew Gilchrist, baru saja mengunjungi London untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Luar Negeri, Joe Garner.

Diskusi itu mengenai Operasi Rahasia (Covert Operations) untuk melemahkan Sukarno, Presiden Indonesia yang merepotkan dan berpikiran mandiri, ternyata tidak berjalan dengan baik. Lalu, Garner dibujuk untuk mengirim Reddaway, pakar propaganda FO, untuk Indonesia.



Kemudian Reddaway bergabung dengan “sebuah tim yang terdiri dari kelompok campuran” dari Kementerian Luar Negeri Inggris, M16, Departemen Luar Negeri dan CIA di Timur Jauh (Asia Timur), semua berjuang untuk menggulingkan Sukarno dalam difus dan cara-cara licik.

Selama enam bulan ke depan, ia dan rekan-rekannya akan menjalankan misi menjauhkan dan meretakkan teman dan kerabat yang bersekutu di rezim Sukarno, merusak reputasinya dan membantu musuh-musuhnya di militer.



Pada bulan Maret 1966 basis kekuatan Sukarno mulai compang-camping dan ia dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Jenderal Suharto, sebagai panglima militer, yang sudah menjalankan kampanye dengan pembunuhan massal terhadap dugaan komunisme.

Menurut Reddaway, penggulingan Sukarno adalah salah satu “kudeta dan misi paling sukses” yang dilakukan oleh Kantor Luar Negeri Inggris yang telah mereka dirahasiakan sampai sekarang.

Intervensi Inggris di Indonesia, disamping operasi CIA yang “gratis”, menunjukkan seberapa jauh Kementerian Luar Negeri siap untuk melakukan operasi rahasianya dalam mencampuri urusan negara lain selama Perang Dingin.

britain secret propaganda warIndonesia sangat penting baik secara ekonomi dan strategis. Pada tahun 1952, AS mencatat bahwa jika Indonesia jauh dari pengaruh Barat, maka negara tetangganya seperti Malaya mungkin akan mengikuti, dan mengakibatkan hilangnya “sumber utama dunia karet alam, timah dan produsen minyak serta komoditas lainnya yang sangat strategis dan penting”.

Ketika terjadi penjajahan oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua di Indonesia, yang bagi orang Indonesia bahwa ini adalah sebuah periode lain yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial, telah direvitalisasi gerakan nasionalis yang setelah perang, menyatakan kemerdekaan dan berkuasanya Republik Indonesia.

Ahmad Sukarno menjadi presiden pertama Indonesia. Kekhawatiran Barat tentang rezim Sukarno tumbuh karena kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada puncaknya beranggotakan lebih dari 10 juta, ini adalah partai komunis terbesar di luar negara komunis (non-komunis) di dunia.

Kekhawatiran dunia barat tidak dapat disembuhkan oleh kebijakan internal dan eksternal Sukarno, termasuk nasionalisasi aset Dunia Barat dan peran pemerintah untuk PKI.

Pada era awal Sukarno di tahun 60-an, masa ini telah menjadi duri besar bagi Inggris dan Amerika. Mereka percaya ada bahaya nyata bahwa Indonesia akan jatuh ke komunis. Untuk menyeimbangkan kekuatan ketentaraan yang tumbuh, Sukarno menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan PKI.



Indikasi pertama dari ketertarikan Inggris dalam menghilangkan Sukarno muncul dalam sebuah memorandum CIA dari tahun 1962. Perdana Menteri Macmillan dan Presiden Kennedy setuju untuk “melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang tersedia”.

Permusuhan terhadap Sukarno diintensifkan oleh keberatan Indonesia atas keberadaan “Federasi Malaysia”. Sukarno mengeluhkan proyek ini sebagai “plot neo-kolonial” yang menunjukkan bahwa Federasi adalah proyek Barat untuk mengekspansi tanah raja-raja Malon dengan cara mencomot wilayah pulau Kalimantan dan penerusan pengaruh Inggris di wilayah tersebut.

Tercatat dalam sejarah sebelum terjadi penjajahan di wilayah Asia Tenggara oleh Inggris, Belanda, Portugis dan negara imrelialis lainnya, Nusantara jauh lebih besar. Kini terkotak-kotak dan terpisah sesuai dengan “bagi-bagi kue” diantara negara imperialis tersebut.



Niat Sukarno ingin menyatukan kembali raja-raja yang dulunya bersatu padum kembali berjaya dalam Republik Indonesia Raya (Greater Indonesia) atau Melayu Raya

Pada tahun 1963 keberatan Sukarno mengkristal dalam kebijakan tentang “Konfrontasi Indonesia-Malon” yaitu sebuah kebijaksanaan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Malon yang dianggap pro-imperialis, dan segera ditambah dengan intervensi militer tingkat rendah oleh Indonesia.

Sebuah perang perbatasan yang berlarut-larut dimulai sepanjang 700 mil di perbatasan antara Indonesia dan Malon di pulau Kalimantan dan pihak Malon sempat kewalahan, lalu pihak mereka akhirnya dibantu oleh Inggris dan juga dibantu Australia.



Sukarno tak rela, saudara-saudara mereka (suku Dayak dan suku lainnya di Kalimantan) yang tinggal di satu pulau, ternyata dibagi menjadi dua bagian, mereka sejatinya adalah satu, satu saudara, dan tak boleh dipisahkan.

Dan sebenarnya memang begitulah yang terbaik bagi mereka untuk menjadi satu, namun karena ada “tangan Inggris” di sana pada saat menjajah, maka pulau yang terdiri dari para raja-raja Kalimantan tersebut justru dibagi menjadi dua bagian.



Dua bagian itu adalah utara dan selatan, yang bagian utara menjadi Kalimantan Utara (bekas jajahan Inggris dan menjadi negara caplokan boneka Malon, karena di dukung Inggris) dan wilayah Kalimantan Selatan (bekas jajahan Belanda dan tetap menjadi Indonesia).

Jadi secara otomatis mental para raja-raja Malon adalah memang bukan pejuang dan merupakan kaki-tangan Imperialis Inggris sejak dulu hingga kini.

Menurut sumber-sumber Kementerian Luar Negeri Inggris, keputusan untuk menyingkirkan Sukarno telah diambil oleh pemerintah Konservatif Macmillan dan dilakukan selama pemerintahan partai buruh oleh Wilson pada tahun 1964.

Kementerian Luar Negeri Inggris telah bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika mereka pada sebuah “rencana untuk menggulingkan Sukarno” yang masih bergolak.

Maka dibuatlah sebuah operasi rahasia dan strategi “perang psikologis” yang menghasut, berbasis di Phoenix Park, di Singapura, markas Inggris di kawasan itu.



Tim intelijen M16 Inggris melakukan hubungan dekat secara terus-menerus dengan elemen kunci dalam ketentaraan Indonesia melalui Kedutaan Besar Inggris. Salah satunya adalah Ali Murtopo, kemudian kepala intelijen Jenderal Suharto, dan petugas M16 juga secara terus-menerus melakukan perjalanan bolak-balik antara Singapura dan Jakarta.

Ali Murtopo berperan besar dalam melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelejen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik, yang saat itu sangat banyak jumlahnya, menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan.

Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973 sewaktu semua partai melebur menjadi tiga partai: Golkar, PPP (penggabungan partai-partai berbasis Islam), dan PDI (penggabungan partai-partai berbasis nasionalis).

Pada tahun 1971, bersama Soedjono Hoemardhani, asisten pribadi Soeharto, ia merintis pendirian CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan.

Pada tahun 1972, ia menerbitkan tulisan “Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun” yang selanjutnya diterima MPR sebagai strategi pembangunan jangka panjang (PJP).

Dengan adanya rencana ini, berarti pemerintahan baru Indonesia dibawah Suharto adalah sebuah rezim terencana, yang telah merencanakan kepemimpinan selama 25 tahun ke depan!

Informasi Departemen Riset Kantor Luar Negeri Inggris (The Foreign Office’s Information Research Department atau IRD) juga bekerja dari Phoenix Park, Singapura guna memperkuat kerja intelijen M16 dan ahli perang “psikologis militer”.

IRD didirikan oleh pemerintah Partai Buruh di Inggris pada tahun 1948 untuk melakukan “perang propaganda anti-komunis” melawan Soviet.

Tetapi dengan cepat justru IRD menjadi andalan dalam berbagai operasi gerakan anti-kemerdekaan dalam usaha penurunan kolonial dan imperialisme oleh Kerajaan Inggris (British Empire) oleh negara-negara yang sedang dijajah, termasuk di utara pulau Kalimantan yang masih dipertahankan oleh Inggris melalui Malaysia, hingga kini.

Pada tahun 60-an, IRD memiliki staf di London sekitar 400 orang dan staf informasi yang berada di seluruh dunia guna mempengaruhi liputan media yang menguntungkan pihak Inggris.

Menurut Roland Challis, koresponden BBC pada saat di Singapura, wartawan terbuka bagi manipulasi IRD, karena ironisnya kebijakan Sukarno sendiri:

“Dengan cara yang aneh dan tetap menjaga keberadaan media dari luar negeri di Indonesia, Sukarno justru membuat mereka manjadi korban dari media resmi luar negeri tersebut karena hampir satu-satunya informasi penyadapan dan mata-mata yang bisa didapatkan adalah dari Duta Besar Inggris di Jakarta. “

Kesempatan untuk mengisolasi Sukarno dan PKI datang pada bulan Oktober 1965 ketika dugaan percobaan kudeta oleh PKI adalah “dalih dari tentara” untuk menggulingkan Sukarno dan membasmi PKI.

Siapa sebenarnya yang menghasut kudeta, dan untuk tujuan apa, tetap menjadi spekulasi. Namun, dalam beberapa hari kudeta itu telah dilakukan lalu terjadi kehancuran, dan pihak tentara dengan tegas telah mengendalikan situasi.

Kemudian Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI berada di balik kudeta, dan mulai menekan mereka.



Setelah kudeta yang dirancang oleh Inggris dengan memanfaatkan situasi telah berhasil, pada tanggal 5 Oktober 1966, Alec Adams, penasihat politik untuk Commander-in-Chief, Wilayah Timur Jauh, menyarankan Departemen Luar Negeri:

“Kita harus tak ragu-ragu untuk melakukan apa yang kami bisa lakukan secara diam-diam untuk menghitamkan PKI di mata tentara dan orang-orang Indonesia.”

Kementerian Luar Negeri Inggris setuju dan menyarankan “tema propaganda yang cocok” seperti kekejaman PKI dan intervensi Cina.

Salah satu tujuan utama yang dikejar oleh IRD adalah membuat opini tentang ancaman yang ditimbulkan oleh PKI dan “komunis Cina”. Laporan surat kabar Inggris terus menekankan bahaya yang akan dilakukan PKI.



Merujuk pada pengalaman mereka di Malaya di tahun 50-an, Inggris menekankan sifat Cina dari ancaman komunis. Roland Challis mengatakan:

“Salah satu hal yang lebih sukses yang ingin dilakukan Barat ke para politisi non-komunis di Indonesia adalah untuk mentransfer seluruh ide komunisme ke minoritas Tionghoa di Indonesia. Ternyata hal itu malah menguntungkan Inggris karena menjadi sebuah “rasis etnis”. Ini adalah masalah mengerikan yang telah dilakukan Inggris untuk menghasut orang Indonesia agar bangkit dan membantai orang Cina. “

Tapi keterlibatan Sukarno dengan PKI pada bulan-bulan setelah kudeta berdarah justru yang akhirnya menjadi kartu truf untuk Inggris. Menurut Reddaway:

“Pemimpin komunis, Aidit, melarikan diri alias buron dan Sukarno menjadi politikus, pergi ke depan istana dan mengatakan bahwa pemimpin komunis Aidit harus diburu dan diadili. Dari pintu samping istana, Sukarno selalu berurusan dengan Aidit setiap hari oleh seorang kurir. “



Informasi ini diungkapkan oleh intelijen sinyal GCHQ Inggris (the signal intelligence of Britain’s, GCHO).

Orang-orang Indonesia tidak memiliki teknologi tentang “rahasia mata-mata stasiun radio” dengan bermuka dua dipantau dan didengar oleh GCHQ, Inggris memiliki basis “penyadapan utama” di Hong Kong untuk menyiarkan peristiwa di Indonesia.

Mendiskreditkan Sukarno adalah penting bagi Inggris. Sukarno tetap menjadi pemimpin yang dihormati dan populer terhadap siapa Suharto yang tidak bisa bergerak secara terbuka, sampai kondisi benar-bener memungkinkan untuk melakukan kudeta.

Rentetan konstan dengan cakupan internasional yang buruk dan posisi politik jungkir balik Sukarno, secara fatal telah merusak dirinya.



Pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno dipaksa untuk menandatangani surat atas pengambil-alih kekuasaan kepada Jenderal Suharto yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966.

Sekarang, hal ini dianggap terkait erat dengan usaha kudeta dan masalah PKI, Sukarno telah didiskreditkan ke titik dimana tentara merasa mampu bertindak. PKI telah dieliminasi sebagai kekuatan yang signifikan dan kediktatoran militer pro-Barat yang mapan.

Hal itu dilakukan tidak lama sebelum Suharto dengan diam-diam mengakhiri kebijakan yang akhirnya tidak aktif dalam Konfrontasi Indonesia dengan Malon yang mengakibatkan peningkatan sangat cepat dalam hubungan Anglo-Indonesia yang terus menghangat hingga hari ini.

Ampe Segitu nya mereka ingin pak karno lengser
emang jos presiden satu ini ga kek yang sekarang ini ,,kapan nemu pemimpin kek gini lgi ya?