Se­ba­nyak 171 bangunan liar (ba­ngli) di sepanjang jalur rel ke­reta api kawasan Pasar Te­ran­dam me­nuju bekas Stasiun Pulauaie dibongkar, mulai kemarin hingga lima hari ke de­pan. Pembongkaran ini lan­jutan dari kawasan Simpangharu ke Pasar Terandam sebelumnya.

Pembongkaran melibatkan 80-an orang tim terpadu ter­diri dari PT KAI, TNI, Dinas Per­hubungan Komunikasi dan Informatika Padang, serta sejumlah polisi khusus kereta api (polsuska) itu, berlangsung aman. Tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan.

Di kawasan bekas stasiun Pu­lauaie, Kelurahan Pa­sa­ga­dang, Kecamatan Padang Se­latan tersebut, 140 bangli sudah ada yang dibongkar pemiliknya.

Sementara sisanya masih berdiri kokoh dan diro­boh­kan dengan ekskavator.

Sembari ekskavator be­kerja, pemilik rumah terlihat si­buk mengangkat benda-ben­da yang masih bisa digunakan, se­perti seng dan kayu-kayu bekas reruntuhan.

“Tujuan pembongkaran ini untuk memfungsikan kembali jalan kereta api di Padang. Se­suai aturan, tidak dibolehkan ada bangunan yang dibuat di sekitar rel,” kata Vice Presiden PT KAI Divre II Sumbar, Er­fian­to R Chan.
Erfianto mengatakan su­dah saatnya Kota Padang me­miliki moda kereta api. “Kita punya jaringan relnya, kenapa tidak kita fungsikan kembali? Untuk itu, kita melakukan penertiban ini, supaya ke de­pan hal itu bisa kita wu­jud­kan,” tuturnya.

Erfianto menjelaskan, jalur dari Pasar Terandam menuju stasiun Pulauaie ini sudah lama tidak beroperasi. “Jalur ini sudah tak aktif lagi sejak tahun 1978. Rencananya jalur tersebut akan diaktifkan kem­bali,” sebutnya.

Setelah penertiban ini ram­pung, kata Erfianto, pihaknya terlebih dulu membenahi jalur ini sebelum difungsikan kem­ bali.

“Kami akan benahi dulu jalurnya. Ada beberapa tempat lagi yang perlu dibuat, salah satunya tempat turun naik penumpang. Masih butuh waktu,” terangnya.

Erfianto menargetkan, ja­lur kereta api tersebut dapat diujicobakan tahun depan.

“Kami akan terus ber­ko­or­dinasi dengan Pemko Padang, Di­nas Perhubungan Padang dan Sumbar untuk me­wu­jud­kan keinginan ini,” ucapnya.

Kepala Dinas Per­hu­bu­ngan Komunikasi dan In­for­matika Padang, Raju Minropa, mendukung rencana pe­ng­o­perasian kembali kereta api di jalur tersebut. “Kita bersama PT KAI dan juga Dinas Per­hu­bungan Sumbar berkomitmen mewujudkan angkutan massal dengan moda transportasi kereta api ini,” ujarnya.

Salah satu bentuk du­ku­ngan, kata Raju, Dis­hub­ko­minfo berencana membuat se­jumlah imbauan dan pe­ri­nga­tan di setiap perlintasan se­bi­dang. Sesuai UU, untuk per­lin­tasan sebidang, adalah tang­gung jawab pemerintah ter­ma­suk dinas perhubungan.

“Kami belum sanggup mem­buat palang di setiap per­lin­tasan kereta api sebab ke­terbatasan anggaran. Akan te­tapi hal itu akan kami lakukan se­cara bertahap.

Untuk waktu dekat kami sudah sepakat dengan KAI dan Satlantas membuat semacam rambu dan imbauan. Paling cepat, mi­nggu depan kami akan mu­lai pasang,” ujarnya.