Ada yang istimewa di Komisi Pemberantasan Korupsi hari Jumat. Di Hari Jumat Keramat KPK memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dituduh terlibat kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak dan korupsi alat kesehatan. Khawatir pada hari Jumat keramat akan ditahan, Ratu Atut mengerahkan pendukungnya.

Sejak pagi hari, puluhan bus datang dari Banten dan berhenti di depan Gedung KPK. Para penumpangnya kemudian berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa mendukung Ratu Atut yang mereka nilai telah banyak berjasa untuk warga di Provinsi Banten.

Agak siang aksi unjuk rasa berubah menjadi aksi unjuk kekuatan. Mereka semakin menunjukkan dirinya sebagai pendukung Gubernur Banten dan menyatakan tidak rela pemimpin mereka dituduh melakukan pelanggaran hukum.

Sebagian di antara mereka kemudian mencoba masuk ke dalam Plasa KPK dan berbaur dengan wartawan. Polisi terpaksa memerintahkan para pendukung Ratu Atut untuk tidak masuk ke dalam wilayah Gedung KPK, karena dikhawatirkan menimbulkan situasi yang tidak diinginkan.

Proses hukum merupakan upaya penegakan hukum  yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Untuk itu tidak sepantasnya proses hukum direspons dengan pengerahan massa hanya untuk memberikan tekanan kepada penegak hukum.

Pada dasarnya penegak hukum tidak bertindak atas dasar faktor suka dan tidak suka. Mereka bekerja atas dasar aturan hukum yang sudah ditetapkan dan penegakannya dilakukan atas bukti-bukti hukum yang bisa mereka kumpulkan.

Kita lihat pengerahan massa yang dilakukan Ratu Atut tidak memberikan pengaruh apa pun kepada KPK. Ketika penyidik merasa bahwa tersangka harus ditahan, maka keputusan penahanan akan mereka keluarkan.

Itulah yang terjadi dengan Ratu Atut. Gubernur perempuan pertama di Indonesia itu harus menerima kenyataan ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Meski baru sekali diperiksa sebagai tersangka, KPK merasa perlu untuk menahan Ratu Atut.

Dalam penjelasannya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, putusan penahanan dilakukan untuk mencegah jangan sampai tersangka mempengaruhi para saksi. KPK melihat bahwa Ratu Atut selama ini mengumpulkan banyak pihak yang disinyalir KPK bisa mempengaruhi para saksi dan menghilangkan barang bukti.

Kasus korupsi yang terjadi di Banten menarik karena diduga dilakukan oleh satu keluarga besar. Apalagi hampir semua pejabat daerah di Provinsi Banten memiliki ikatan keluarga entah itu ibu tiri, adik kandung, sepupu dengan Gubernur Ratu Atut.

Sebelum ini KPK menangkap adik kandung Ratu Atut yaitu Tubagus Chaery Wardana atau Wawan. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani ini seperti halnya Ratu Atut diduga terlibat dalam penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Lebak.

Setelah kasus tersebut terkuak mulai bermunculan dugaan korupsi pada kasus-kasus lain. Proyek-proyek yang ada di Provinsi Banten sepertinya dibagi-bagi di antara sanak keluarga besar dari Gubernur Ratu Atut.

Inilah yang kemudian menimbulkan kegeraman dari warga di Banten. Masyarakat merasa hanya dimanfaatkan oleh keluarga besar Gubernur Banten. Masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan dengan baik, karena terlalu besar pengelembungan biaya dari proyek-proyek yang diperoleh keluarga besar Gubernur Banten itu.

Tidak usah heran, di tengah pendukung fanatik Ratu Atut, banyak warga di Banten yang bersuka cita ketika pemimpinnya ditersangkakan dan ditahan oleh KPK. Bagi masyarakat yang selama ini dirugikan, itu merupakan imbalan yang pantas bagi pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Kita tentu harus menunggu proses hukum ini tuntas. Hanya saja ditahannya Gubernur Banten menambah panjang daftar pejabat negara yang harus berhubungan dengan hukum karena korupsi. Anehnya, semua itu tidak juga membuat para pejabat lain jera, sehingga selalu saja ada pejabat yang tersandung kasus korupsi. Ironis memang negeri ini!