AKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, akhir Desember nanti hampir 700 unit bus sedang dan transjakarta akan datang dan beroperasi.

"Pengadaan bus terus berjalan, nanti datang di akhir Desember. Ada 310 bus transjakarta campur dengan bus gandengnya, dan bus sedang ada 346 unit," kata Pristono, kepada wartawan, Senin (18/11/2013).

Menurut dia, bus-bus yang datang itu merupakan barang impor, ada yang datang dari China dan negara lain. Variasi impornya pun beragam, ada yang satu unit bus merupakan barang impor, ada juga yang hanya bagian maupun spare part yang langsung diimpor dari negara lain.

Bus sedang nantinya akan berbahan bakar gas (BBG). Bus sedang tersebut akan mendukung operasional bus transjakarta sehingga diperbolehkan melintas di jalur transjakarta seperti kopaja AC dan APTB. Hal ini merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 tahun 2007 tentang Penggunaan BBG untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang semua kendaraan umum harus menggunakan bahan bakar gas.

Spesifikasi bus sedang itu juga sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaran bermotor. Peserta lelang bisa dari perusahaan pembuat bus, karoseri, agen pemegang merek, dan importir. Bus baru ini dapat berupa completely build up (CBU) atau impor utuh dan bisa berupa completely knock down (CKD) atau perakitan di dalam negeri.

Pemenang lelang nantinya harus memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu yang ada di dalam kontrak, yakni paling lambat 15 Desember 2013. Satu paket yang berhasil dilelang dimenangkan oleh PT Ifani Dewi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan bus-bus tersebut sekitar Rp 1 triliun.

Apabila pembelian bus itu berjalan sesuai rencana, Pristono memperkirakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menyerap anggaran sebesar 81 persen. Mengingat masih ada program lain, Pristono mengaku yakin Dishub DKI akan menyerap anggaran sebesar 97 persen sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kalau terserap itu bukan soal uang yang kembali. Kalau memang ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, itu tidak masuk hitungan penyerapan. Kalau kita masuk semua," ujarnya.

Meleset dari target

Ratusan bus yang datang pada akhir Desember mendatang ternyata tak memenuhi jumlah target awal sebanyak 1.000 unit bus. Bahkan, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan kalau pembelian bus sedang tahun ini meleset karena kegagalan lelang.

"Pembelian bus sedang itu bisa dikatakan gagal dan di luar target," kata Basuki.

Oleh karena itu, rencananya, Pemprov DKI akan mengubah perencanaan pengadaan bus sedang. Tahun depan, DKI tidak lagi menggunakan sistem lelang tender, tetapi membeli dengan sistem e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Maka, target pengadaan bus tahun depan akan berjumlah fantastis, yakni 4.000 bus. Jumlah itu terdiri atas 3.000 bus sedang dan 1.000 bus transjakarta.

Pemprov DKI hanya akan meminta spesifikasi teknis yang ada kepada LKPP. Kemudian pihak LKPP-lah yang menetapkan merek dan harganya sehingga DKI dapat langsung membelinya melalui e-catalog.

Pembelian bus sedang menjadi prioritas Pemprov DKI dalam mengalokasikan anggaran belanja mereka di tahun depan. Pengadaan transportasi massal sebanyak-banyaknya juga untuk meminimalkan serbuan mobil-mobil murah yang datang ke Ibu Kota.

Selain penanganan kemacetan, APBD DKI 2014 yang diusulkan sebesar Rp 67 triliun itu juga akan dialokasikan untuk penanganan banjir.