Liputan6.com, Jakarta : Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terancam dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini, Atut berstatus tersangka untuk kasus dugaan suap Pilkada Lebak, Banten.

"Sebenarnya, kan semuanya kita akan jerat TPPU. Prinsipnya itu," Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Kini, KPK tengah mendalami Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi Gubernur Banten yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap ini.

"LHA rekening Atut sudah ada," kata dia.

KPK, tambah Adnan, memang mencium adanya pencucian uang dalam kasus ratu Atut. Oleh sebab itu, kemungkinan besar politisi Golkar itu akan dijerat dengan pasal pencucian uang seperti tersangka-tersangka lain di KPK.

Apalagi apabila Ratu Atut menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Pemprov Banten. Ditambah lagi, ratu Atut juga berpotensi terlibat dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos. "Oh, itu terbuka kemungkinannya (Atut jadi tersangka bansos)," sambung Adnan.

Saat ini, ratu Atut menjadi tersangka suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. Dia diduga bersama-sama adik kandungnya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Dalam dugaan korupsi Alkes, KPK sudah sepakat menjadikan Ratu Atut tersangka, namun masih merekonstruksi kasus itu. (Eks/Ism)

Liputan6.com, Jakarta : Nama Sylvia Sholeha alias Bu Pur muncul saat persidangan kasus proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Deddy Kusdinar. Bu Pur disebut-sebut kenal dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Anas pun sudah membantahnya berkali-kali kenal dengan perempuan berjilbab yang disebut-sebut juga mengetahui seluk-beluk kasus Hambalang itu.

"Kenal dalam konteks apa? Kalau kenal dalam konteks tahu, iya saya pernah bertemu dengan Bu Pur. Tahun 2010 atau 2011," kata Anas di kantor Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/12/2013).

Saat itu, Anas mengaku bertemu dan bersalaman. Tetapi tidak mengobrol dengannya. Anas mengaku, tidak kenal dalam konteks dekat layaknya pertemanan.

"Sebatas salaman itu saya pernah. Tapi kalau dalam konteks bertemu, ngobrol, dekat sebagai teman, tidak. Kalau ketemu lalu salaman itu kan bukan berati kenal," ujarnya.

Anas menerangkan, dirinya mengetahui Bu Pur justru baru sekarang-sekarang ini setelah membaca di media. "Saya baca di media. Oh itu Bu Pur yang dulu pernah salaman sama saya waktu itu," ujarnya.

Pada persidangan kasus dugaan gratifikasi Hambalang, Bu Pur yang bersaksi untuk Deddy Kusdinar mengklaim dirinya sempat dipaksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaku mengenal Anas terkait proyek Hambalang.

Bu Pur tiba-tiba mengatakan hal tersebut meski hakim persidangan tidak bertanya mengenai Anas. Bu Pur juga mengatakan dirinya mencoret berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut dia mengenal Anas, yang juga ditetapkan tersangka penerima gratifikasi Hambalang, saat diperiksa penyidik KPK.

Dia pun membantah BAP yang dibacakan hakim persidangan saat itu. Tak hanya itu, Bu Pur juga membantah mengenai perannya yang diduga selama ini juga pernah menjadi 'orang penting' dalam mengajukan izin untuk menangani proyek Hambalang.

Meski demikian, KPK membantah memaksa Bu Pur kenal Anas. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, tidak mungkin lembaganya mengintervensi keterangan setiap saksi yang diperiksa KPK. Lantaran, setiap saksi selalu dan harus bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan serta bebas memberikan keterangan apa saja sesuai dengan fakta. (Riz/Ism)