Berikut beritanya :

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah spanduk berukuran sekitar 2 x 0,5 meter bertuliskan "Usir Ahok Dari Jakarta Sekarang Juga, Karena Mau Cabut Subsidi BBM di DKI Jakarta" tampak terpajang di pagar Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2013) ini.

Spanduk yang bermakna tendensius itu dipasang tepat di belakang kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balaikota Jakarta.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, spanduk yang didominasi warna hijau itu berasal dari sebuah organisasi yaitu Forum Betawi Bersatu Se-Jabodetabek (FBB). Selain itu, tampak juga foto Ketua Umum FBB KH Endang yang sedang berdakwah.

Belum ada satuan pengamanan dalam (Pamdal) Balaikota dan DPRD DKI yang menurunkan spanduk itu. Personel Satpol PP pun tak menurunkan spanduk penolakan terhadap wacana yang dilontarkan Basuki untuk mengantisipasi kemacetan Jakarta tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso, ia mengaku baru mendapat laporan tersebut. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta itu juga terkejut mengapa spanduk perlawanan tersebut bisa terpampang di gedung pemerintahan.

"Sebentar lagi saya perintahkan Satpol PP Jakarta Pusat segera menurunkan spanduk itu," kata Kukuh.

Untuk diketahui sebelumnya, Basuki merencanakan penghentian pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke pusat kota Jakarta. Rencana itu telah diusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Basuki mengatakan, rencana tersebut sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat atas mobil murah atau low cost green car (LCGC). Ia mengaku kecewa dengan Menteri Perindustrian M Hidayat yang sempat mengatakan kalau mobil murah dijual di luar Jakarta.

Faktanya, mobil murah juga beredar di Jakarta dan kini telah beroperasi di berbagai sudut wilayah Ibu Kota.

Di samping itu, mobil murah juga pernah dijamin tidak menggunakan BBM subsidi, tetapi ternyata Pertamina mengeluarkan RFID (Radio Frequency Identification) untuk kendaraan pribadi. Hal itu berarti kendaraan pribadi berhak menggunakan BBM bersubsidi.

Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan selain pengalihan ke transportasi massal adalah negara tidak lagi dibebani subsidi dan dapat mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

terkadang niat baik untuk membereskan sesuatu yang sdh kronis dan kusut demi kenyamanan bersama di tentang oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendiri.

Maju Terus Pak Jokowi dan terutama Pak Ahok !