Metrotvnews.com, Jakarta: Perubahan status tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dari menjadi tersangka dua kasus oleh KPK bisa merobohkan Partai Golkar. Apalagi, Ratu Atut merupakan sosok yang memastikan lumbung suara Partai Golkar di Banten.

Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menilai, Golkar perlu mencari tokoh baru yang mampu menggantikan posisi Ratu Atut Chosiyah. "Kalau buat saya, memang golkar harus jeli, kira-kira siapa yang bisa menjadi pengganti Atut itu," ujar Ikrar, Jumat (20/12).

Ikrar menambahkan, tokoh itu harus mempunyai kharisma politik yang tidak kalah dengan Ratu Atut. "Paling utama tokoh itu Bukan berasal dari dinasti Atut dan harus tercatat bersih. Jika dalam dinasti Atut tidak dapat dipungkiri, masyarakat Banten sudah pasti tidak akan percaya," imbuhnya.

Menurut Ikrar,disinyalir ada sekitar 1800 proyek yang bermasalah di Banten dan terkait dengan kasus korupsi. Jika tokoh itu berasal dari dinasti Atut lagi, tentunya oran-orang itu disibukkan dengan upaya menyelamatkan diri agar tidak diciduk KPK.

Lanjut Ikrar, Golkar bisa mencari elit-elit baru atau elit lama yang memliki kharisma kuat di Banten dan mampu dijadikan vote geter.

"Kalau bebas dari dinasti Atut, bisa menjadi kekuatan baru di Banten. tentunya dia jangan mengulangi gaya dinasti Atut ini," ucapnya.

Terkait elektabilitas, Ikrar menyebutkan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2014 di Banten tentu akan sangat berpengaruh. Dirinya mewanti-wanti adanya kemungkinan partai peserta pemilu lainnya mencoba mengambil kesempatan meraih simpati rakyat Banten.

"Kita tidak bisa tau secara pasti, namun lagi-lagi akan berpengaruh besar dari citra Golkar di banten. Tentunya bisa dimainkan parpol lain, termasuk PDIP jadi lawan politik Golkar di Banten mendapatkan keutungan," tuturnya.

Selain PDIP, Ikrar juga mengkhawatirkan keberadaan PKS dan Partai NasDem mampu menggunakan kekosongan ini untuk menjadikan Banten sebagai lumbung suara.

"PKS punya kekuatan di Banten. Nasdem juga sebagai partai baru bisa mendapatkan keuntungan dari problem yang dihadapi golkar ini," pungkasnya. (Yahya Farid)

5 Dugaan kasus korupsi dinasti Atut
1. Penyelewengan dana APBD
Dugaan penyelewengan dana APBD Banten khusus untuk dana hibah sebesar Rp 340 miliar dan Rp 51 miliar bantuan sosial tahun 2011.

2. Dana Bantuan Sosial
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten pernah menemukan kelemahan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011. Sesuai hasil pemeriksaan pada 2011. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terkait dengan penerima (bansos) pada 2010 senilai Rp 3,87 miliar dan 197 penerima bansos pada 2011 senilai Rp 3,65 miliar.

3. Calo PNS
Nama Tubagus Chari Wardhana alias Wawan sudah tak asing lagi. Khususnya bagi para warga yang ingin dengan jalan singkat menjadi seorang PNS di Pemprov Banten ataupun Tangerang Selatan.

4. Rumah Dinas Gubernur Banten
Ditamukan sejumlah kejanggalan dan keanehan dalam lelang proyek rumah jabatan Gubernur Banten. Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten melakukan lelang 'Penataan sarana dan prasarana Rumah Jabatan gubernur' dengan paket HPS (harga perkiraan sementara) sebesar Rp 2 milyar. Selanjutnya, pemenang lelang ini adalah GANS, yang beralamat Komplek lebak Indah Blok D2/6 Trondol dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.937.000.000. Dan, ternyata nilai pemenang lelang GANS ini terlalu tinggi dan mahal. Peserta tender lain, CV. Bara Cipta Nusapala yang penawarannya lebih rendah dan murah malah dikalahkan.

5. Pembangunan Jembatan Kedaung
Tahun 2013 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melakukan lelang 'Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I' dengan paket HPS sebesar Rp 24 milyar. Pemenang lelang ini adalah PT. Alam Baru Jaya, dengan alamat, Komplek Pola Permai 28, Lamhasan Aceh Besar dengan nilai penawaran sebesar Rp 23.419.786.000,-. Ternyata penawaran pemenang perusahaan ini terlalu tinggi dan mahal, karena, ada perusahaan PT. Putra Perdana Jaya menawarkan nilai sebesar Rp 18.206.622.000,- yang lebih rendah dan murah bisa dikalahkan begitu saja.

Terlalu, Jadi Pejabat kok kelakuan begini,, kasian sama rakyat yg udah kasih kepercayaan