Jakarta, POL
PEMBAHASAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi di Komisi III DPR berlangsung alot. Empat partai koalisi, Demokrat, Golkar, PAN, PKB menerima Perppu MK dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam pasal-pasal tersebut.

Namun tiga fraksi oposisi yang menolak disahkannya Perppu MK yakni PDIP, Hanura, Gerindra dan satu partai koalisi, PKS. Sehingga pembahasan Perppu MK ini pun disepakati untuk dibawa ke paripurna besok untuk pengambilan keputusan.

Menyikapi ulah PKS yang tidak sejalan dimaklumi Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Ia menyambut baik pro dan kontra fraksi di DPR dalam menyikapi Perppu MK.

Rapat paripurna yang membahas Perppu MK, dianggap sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dengan putusan tersebut disambut positif oleh Amir.

Ia dan pemerintah mematuhi sepenuhnya dengan jalur konstitusi sesai tatib, terutama dengan Fraksi PKS yang menentang koalisi.

"Saat seperti ini, tidak ada anggota koalisi ataupun sekretariat gabungan koalisi pemerintah," ujar Amir usai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (18/12/2013). POL

- See more at: http://politik.pelitaonline.com/news...m#.UrKqUNIW0wY