- Beranda
- Berita dan Politik
[ Jokowi AHOK harus lebih licik lagi nih ] Keluarga Adam Malik Duduki Waduk Riario
...
TS
adoeka
[ Jokowi AHOK harus lebih licik lagi nih ] Keluarga Adam Malik Duduki Waduk Riario
Warga Korban Gusuran Waduk Ria Rio Mulai Pindah ke Rusun
Penghuni juga akan diseleksi agar rusun diberikan warga yang berhak.
Rabu, 4 Desember 2013, 22:28
![[ Jokowi AHOK harus lebih licik lagi nih ] Keluarga Adam Malik Duduki Waduk Riario](https://dl.kaskus.id/static6.com/201308/tanah-pulomas-130830c.jpg)
VIVAnews - Keluarga mantan Wakil Presiden Adam Malik masih mempertahankan tanah seluas 2,1 hektare di bantaran Waduk Riario, Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis 19 Desember 2013. Salah satu cucu Adam Malik, Gunajaya, mengatakan, sengketa tanah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gunajaya menegaskan, hanya bersengketa dengan PT Pulomas Jaya, dan tidak berhubungan langsung dengan Pemprov DKI. Kalaupun Pemprov DKI ingin membeli lahan tersebut, maka hal itu dapat dilakukan setelah kepemilikan lahan ini jelas.
"Ini bukan masalah jual menjual. Kami ingin membuktikan status kepemilikan lahan ini. Masa Adam Malik, Pahlawan Nasional, disebut sebagai penyerobot. Kami bukan penyerobot lahan," kata Gunajaya di Pendongkelan.
Menanggapi penyerobotan lahan itu, Gunajaya menerima tantangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja atau Ahok untuk melanjutkan permasalahan kepemilikan lahan di bantaran Waduk Riario itu. Alhasil beberapa waktu lalu Kasatpol PP dan Wali Kota Jakarta Timur serta pihak lain yang bersangkutan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penertiban pada 30 November lalu.
"Kami sudah buat laporan pidana dan akan mempertahankan lahan kami ini secara fisik," kata Gunajaya.
Dia melaporkan dugaan adanya unsur pidana korupsi dan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan pihak ketiga yakni pejabat Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam tindakan penertiban lahan, serta dugaan adanya pemalsuan dokumen terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Penertiban itu tidak memiliki dasar kepemilikan. Tak hanya itu, pasal-pasal yang dilaporkannya adalah pasal pemalsuan, pasal delik korupsi, dan pasal memasuki pekarangan tanpa hak," kata Gunajaya.
Meski demikian, Ginajaya mengaku siap mempertanggungjawabkan langkah yang telah dilakukannya. "Biar proses hukum berjalan, karena apa yang kami lakukan berdasarkan naluri karena tanah kami diambil. Kami akan bertahan dan semoga tidak terjadi pengambilalihan kembali."
Blokir jalan
Untuk menegaskan klaim kepemilikan lahan itu, keluarga Adam Malik memasang plang dan spanduk di lahan yang berada di sisi Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut. Tak hanya itu, bersama warga dan puluhan anggota sebuah lembaga swadaya masyarakat, ahli waris Adam Malik menutup jalur lambat di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Kendaraan khususnya roda dua yang semula berjalan di jalur lambat, harus mengubah haluan ke jalur cepat.
"Kami memasang plang pengumuman ini sebagai upaya pengambilan hak milik kami, " kata Gunajaya.
Bukan hanya itu, keluarga Adam Malik bersama sejumlah warga dan anggota sebuah LSM memasang spanduk berukuran 1 x 2 meter. Spanduk itu dipasang menutupi plang milik Pemprov DKI yang bertulisan, "Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Penghijauan. Diarang Masuk Tanpa Izin".
Spanduk tersebut ditimpa dengan spanduk Adam Malik bertuliskan "Berjuang untuk Keadilan dan Kebenaran. Memperjuangkan Keadilan Atas Kesewenang-wenangan Penguasa dan Pengusaha. Keluarga Besar Adam Malik Bukan Penyerobot."
http://metro.news.viva.co.id/news/re...i-waduk-riario
ahok ahok.. masih aja bandel aja pakai kekuasaannya , nah sekarang pion lu walkot jaktim dan satpol PP kena lapor polisi tuh
dan wa yakin kalau keluarga adam malik punya bukti kuat tanah waduk ria rio pasti seneng sekali saat pemprov DKI coba menggugat , karena yang di gugat secara hukum dilindungi dan yang menggugat malah makin pusing dan segala aksi menggeruduk tanah orang bakalan dapat di laporkan ke polisi
UPdate terbaru :
Keluarga Adam Malik pertahankan tanah 5 hektare
Wilfridus Zenobius Kolo
Kamis, 19 Desember 2013 − 10:59 WIB
http://metro.sindonews.com/read/2013...anah-5-hektare
![[ Jokowi AHOK harus lebih licik lagi nih ] Keluarga Adam Malik Duduki Waduk Riario](https://dl.kaskus.id/cdn.sindonews.com/dynamic/content/2013/12/19/31/818557/JvwqDQLYrN.jpg?w=300)
Keluarga Adam Malik di Pedongkelan, Kayu Putih, Jakarta Timur
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya dinilai telah menyerobot tanah milik Adam Malik. Maka itu, warga yang menduduki tanah tersebut tetap bertahan di lokasi penggusuran.
Hal ini diungkapkan oleh keluarga Adam Malik Guna Jaya Malik, di lokasi penertiban yang akan digusur Pemprov DKI Jakarta sebagai lahan penghijauan.
"Kita akan mempertahankan lahan ini secara fisik. Kami akan berjaga 24 jam," katanya di Pendongkelan, Kayu Putih, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2013).
Guna juga menyampaikan tindakan Pemprov DKI yang dianggap menertibkan lahan milik mereka seluas 5 hektare tidak berdasar, karena mereka memiliki semua bukti kepemilikan.
"Kita anggap penggusuran yang dilakukan sepihak itu, tidak memiliki dasar hukum dan ini upaya mengambil lahan dengan sewenang-wenang," tuturnya.
Selain itu, Guna juga menyatakan, dengan tegas mereka akan mempertahankan lahan ini secara hukum karena tanah seluas 5 hektare yang di beli sejak tahun 1961 memiliki bukti kepemilikan yang sah.
"Tanah ini dibeli dari orang China bernama Njoo Seng Hoo, sejak tahun 1961. Kita punya sertifikat, kuitansi dan semua surat kepemilikan secara hukum," tandasnya.
Penghuni juga akan diseleksi agar rusun diberikan warga yang berhak.
Rabu, 4 Desember 2013, 22:28
VIVAnews - Keluarga mantan Wakil Presiden Adam Malik masih mempertahankan tanah seluas 2,1 hektare di bantaran Waduk Riario, Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis 19 Desember 2013. Salah satu cucu Adam Malik, Gunajaya, mengatakan, sengketa tanah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gunajaya menegaskan, hanya bersengketa dengan PT Pulomas Jaya, dan tidak berhubungan langsung dengan Pemprov DKI. Kalaupun Pemprov DKI ingin membeli lahan tersebut, maka hal itu dapat dilakukan setelah kepemilikan lahan ini jelas.
"Ini bukan masalah jual menjual. Kami ingin membuktikan status kepemilikan lahan ini. Masa Adam Malik, Pahlawan Nasional, disebut sebagai penyerobot. Kami bukan penyerobot lahan," kata Gunajaya di Pendongkelan.
Menanggapi penyerobotan lahan itu, Gunajaya menerima tantangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja atau Ahok untuk melanjutkan permasalahan kepemilikan lahan di bantaran Waduk Riario itu. Alhasil beberapa waktu lalu Kasatpol PP dan Wali Kota Jakarta Timur serta pihak lain yang bersangkutan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penertiban pada 30 November lalu.
"Kami sudah buat laporan pidana dan akan mempertahankan lahan kami ini secara fisik," kata Gunajaya.
Dia melaporkan dugaan adanya unsur pidana korupsi dan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan pihak ketiga yakni pejabat Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam tindakan penertiban lahan, serta dugaan adanya pemalsuan dokumen terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Penertiban itu tidak memiliki dasar kepemilikan. Tak hanya itu, pasal-pasal yang dilaporkannya adalah pasal pemalsuan, pasal delik korupsi, dan pasal memasuki pekarangan tanpa hak," kata Gunajaya.
Meski demikian, Ginajaya mengaku siap mempertanggungjawabkan langkah yang telah dilakukannya. "Biar proses hukum berjalan, karena apa yang kami lakukan berdasarkan naluri karena tanah kami diambil. Kami akan bertahan dan semoga tidak terjadi pengambilalihan kembali."
Blokir jalan
Untuk menegaskan klaim kepemilikan lahan itu, keluarga Adam Malik memasang plang dan spanduk di lahan yang berada di sisi Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut. Tak hanya itu, bersama warga dan puluhan anggota sebuah lembaga swadaya masyarakat, ahli waris Adam Malik menutup jalur lambat di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Kendaraan khususnya roda dua yang semula berjalan di jalur lambat, harus mengubah haluan ke jalur cepat.
"Kami memasang plang pengumuman ini sebagai upaya pengambilan hak milik kami, " kata Gunajaya.
Bukan hanya itu, keluarga Adam Malik bersama sejumlah warga dan anggota sebuah LSM memasang spanduk berukuran 1 x 2 meter. Spanduk itu dipasang menutupi plang milik Pemprov DKI yang bertulisan, "Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Penghijauan. Diarang Masuk Tanpa Izin".
Spanduk tersebut ditimpa dengan spanduk Adam Malik bertuliskan "Berjuang untuk Keadilan dan Kebenaran. Memperjuangkan Keadilan Atas Kesewenang-wenangan Penguasa dan Pengusaha. Keluarga Besar Adam Malik Bukan Penyerobot."
http://metro.news.viva.co.id/news/re...i-waduk-riario
ahok ahok.. masih aja bandel aja pakai kekuasaannya , nah sekarang pion lu walkot jaktim dan satpol PP kena lapor polisi tuh
dan wa yakin kalau keluarga adam malik punya bukti kuat tanah waduk ria rio pasti seneng sekali saat pemprov DKI coba menggugat , karena yang di gugat secara hukum dilindungi dan yang menggugat malah makin pusing dan segala aksi menggeruduk tanah orang bakalan dapat di laporkan ke polisi
UPdate terbaru :
Keluarga Adam Malik pertahankan tanah 5 hektare
Wilfridus Zenobius Kolo
Kamis, 19 Desember 2013 − 10:59 WIB
http://metro.sindonews.com/read/2013...anah-5-hektare
Keluarga Adam Malik di Pedongkelan, Kayu Putih, Jakarta Timur
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya dinilai telah menyerobot tanah milik Adam Malik. Maka itu, warga yang menduduki tanah tersebut tetap bertahan di lokasi penggusuran.
Hal ini diungkapkan oleh keluarga Adam Malik Guna Jaya Malik, di lokasi penertiban yang akan digusur Pemprov DKI Jakarta sebagai lahan penghijauan.
"Kita akan mempertahankan lahan ini secara fisik. Kami akan berjaga 24 jam," katanya di Pendongkelan, Kayu Putih, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2013).
Guna juga menyampaikan tindakan Pemprov DKI yang dianggap menertibkan lahan milik mereka seluas 5 hektare tidak berdasar, karena mereka memiliki semua bukti kepemilikan.
"Kita anggap penggusuran yang dilakukan sepihak itu, tidak memiliki dasar hukum dan ini upaya mengambil lahan dengan sewenang-wenang," tuturnya.
Selain itu, Guna juga menyatakan, dengan tegas mereka akan mempertahankan lahan ini secara hukum karena tanah seluas 5 hektare yang di beli sejak tahun 1961 memiliki bukti kepemilikan yang sah.
"Tanah ini dibeli dari orang China bernama Njoo Seng Hoo, sejak tahun 1961. Kita punya sertifikat, kuitansi dan semua surat kepemilikan secara hukum," tandasnya.
Quote:
Quote:
Quote:
Original Posted By adoeka►Ahli Waris Adam Malik Pasang Plang di Ria Rio
Kamis, 19 Desember 2013 | 10:38 WIB
![[ Jokowi AHOK harus lebih licik lagi nih ] Keluarga Adam Malik Duduki Waduk Riario](https://dl.kaskus.id/assets.kompas.com/data/photo/2013/12/19/1045419IMG00800-20131219-09251780x390.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli waris dari Adam Malik masih tidak terima lahan mereka di sekitar Waduk Ria Rio menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya. Hari ini, mereka memasang plang pengumuman bahwa lahan seluas lima hektar itu adalah milik Adam Malik.
Pihak ahli waris memasang plang tersebut dengan dukungan dari ormas Laskar Merah Putih. Plang tersebut menimpa plang milik Pemprov DKI Jakarta.
Plang yang dipasang oleh ahli waris bertuliskan Berjuang untuk keadilan dan kebenaran, Memperjuangkan keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha, dan Keluarga besar Adam Malik bukan penyerobot.
"Apa yang dilakukan kami alami naluri, karena ini milik kami, kami akan bertahan semoga tidak terjadi pengambilalihan seperti yang terjadi tanggal 30 november," ujar ahli waris dari keluarga Adam Malik, Guna Jaya Malik (39), kepada wartawan di Jalan Pedongkelan, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2013).
Guna Jaya menambahkan, pihak keluarga Adam Malik akan mempertahankan secara fisik lahan tersebut sejak dipasangnya plang hari ini. Pihak keluarga bersama para simpatisan dan Laskar Merah Putih akan dikerahkan untuk berjaga di lahan tersebut selama 24 jam agar satpol PP tidak dapat masuk dan kembali menyerobot lahan tersebut.
Kuasa hukum keluarga Adam Malik, Ulung Purnama, mengatakan, pihak Adam Malik juga telah membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Lp/1014/XII/2013 BARESKRIM, tanggal 4 Desember 2013. Dalam laporan tersebut ditemukan perbuatan pejabat menyalahgunakan wewenang dengan pihak ketiga sehingga terkena Pasal 264, 266, dan 263 KUHP atau Pasal 23 Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya.
"Pernyataan yang tidak benar, apabila milik negara harusnya terdaftar di Kementerian Keuangan. Ini tidak terdaftar, jadi hanya pengakuan saja, tidak bisa membuktikan," ucap Ulung.
PT Pulomas Jaya menyatakan, lahan yang diklaim oleh ahli waris Adam Malik merupakan tanah Pemprov DKI. Dasar kepemilikannya adalah Eigendom Verponding Nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 2 beserta garapan-garapannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Agraria nomor SK.II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964.
Pantauan Kompas.com akibat adanya pemasangan plang tersebut, warga simpatisan dan Laskar Merah Putih memakai jalur lambat sebelah kiri Jalan Pedongkelan arah Pulo Gadung, Jakarta Timur, menuju Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk melakukan orasi. Adanya aksi-aksi tersebut membuat jalan menjadi padat merayap.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ang.di.Ria.Rio
sumber dari hukum online : http://www.hukumonline.com/klinik/de...tatus-eigendom
Dalam buku “Kamus Hukum” terbitan Indonesia Legal Center Publishing, eigendom berarti hak milik mutlak. Sedangkan, verponding artinya sebagai harta tetap.
Selain itu, istilah verponding dalam UU No. 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 dan Berikutnya digunakan untuk menyebut salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap benda-benda tetap (tanah). Pada praktiknya, seperti juga dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 34 K/TUN/2007 istilah eigendom verponding digunakan untuk menunjuk suatu hak milik terhadap suatu tanah.
Pengaturan eigendom sendiri berada di Pasal 570 Buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan telah dinyatakan dicabut oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Kemudian, Pasal I ayat (1) Bagian Kedua UUPA mengatur tentang konversi hak atas tanah eigendom menjadi hak milik.
UUPA tidak mengatur mengenai definisi konversi hak atas tanah. Namun, menurut buku “Konversi Hak-Hak Atas Tanah” karangan AP. Parlindungan (hlm. 1), pengertian konversi hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalam sistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hak-hak atas tanah lama menjadi hak-hak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.
Selain itu, menurut buku “Hukum Pendaftaran Tanah” karangan Yamin Lubis et.al. (hlm. 218), pemberlakuan konversi terhadap hak-hak barat (termasuk eigendom) dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuan UUPA. Artinya, mensyaratkan terhadap hak atas tanah eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980.
Namun, ternyata memang sampai saat ini masih ada tanah-tanah berstatus eigendom yang belum dikonversi. Menurut Yamin Lubis et.al. (hlm. 225), terhadap tanah yang masih berstatus eigendom tersebut masih dapat dilakukan konversi menjadi hak milik. Dalam praktik selama ini, sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), proses konversi hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat (termasuk eigendom) dapat langsung dilakukan konversinya sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta/surat ukurnya, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stampel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi.
Lalu, dijelaskan juga oleh Yamin Lubis et.al. (hlm. 220), setelah berlakunya PP 24/1997, pelaksanaan konversi hak atas tanah tersebut oleh PP 24/1997 disebut dengan istilah pembuktian hak lama. Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 mengatur bahwa:
Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau, pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Dari pengaturan PP 24/1997 tersebut, kiranya jelas sampai saat ini konversi tanah eigendom masih dapat dilakukan melalui pendaftaran hak-hak lama, sehingga statusnya berubah menjadi hak milik.
Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.
Kamis, 19 Desember 2013 | 10:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli waris dari Adam Malik masih tidak terima lahan mereka di sekitar Waduk Ria Rio menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya. Hari ini, mereka memasang plang pengumuman bahwa lahan seluas lima hektar itu adalah milik Adam Malik.
Pihak ahli waris memasang plang tersebut dengan dukungan dari ormas Laskar Merah Putih. Plang tersebut menimpa plang milik Pemprov DKI Jakarta.
Plang yang dipasang oleh ahli waris bertuliskan Berjuang untuk keadilan dan kebenaran, Memperjuangkan keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha, dan Keluarga besar Adam Malik bukan penyerobot.
"Apa yang dilakukan kami alami naluri, karena ini milik kami, kami akan bertahan semoga tidak terjadi pengambilalihan seperti yang terjadi tanggal 30 november," ujar ahli waris dari keluarga Adam Malik, Guna Jaya Malik (39), kepada wartawan di Jalan Pedongkelan, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2013).
Guna Jaya menambahkan, pihak keluarga Adam Malik akan mempertahankan secara fisik lahan tersebut sejak dipasangnya plang hari ini. Pihak keluarga bersama para simpatisan dan Laskar Merah Putih akan dikerahkan untuk berjaga di lahan tersebut selama 24 jam agar satpol PP tidak dapat masuk dan kembali menyerobot lahan tersebut.
Kuasa hukum keluarga Adam Malik, Ulung Purnama, mengatakan, pihak Adam Malik juga telah membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Lp/1014/XII/2013 BARESKRIM, tanggal 4 Desember 2013. Dalam laporan tersebut ditemukan perbuatan pejabat menyalahgunakan wewenang dengan pihak ketiga sehingga terkena Pasal 264, 266, dan 263 KUHP atau Pasal 23 Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya.
"Pernyataan yang tidak benar, apabila milik negara harusnya terdaftar di Kementerian Keuangan. Ini tidak terdaftar, jadi hanya pengakuan saja, tidak bisa membuktikan," ucap Ulung.
PT Pulomas Jaya menyatakan, lahan yang diklaim oleh ahli waris Adam Malik merupakan tanah Pemprov DKI. Dasar kepemilikannya adalah Eigendom Verponding Nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 2 beserta garapan-garapannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Agraria nomor SK.II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964.
Pantauan Kompas.com akibat adanya pemasangan plang tersebut, warga simpatisan dan Laskar Merah Putih memakai jalur lambat sebelah kiri Jalan Pedongkelan arah Pulo Gadung, Jakarta Timur, menuju Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk melakukan orasi. Adanya aksi-aksi tersebut membuat jalan menjadi padat merayap.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ang.di.Ria.Rio
sumber dari hukum online : http://www.hukumonline.com/klinik/de...tatus-eigendom
Dalam buku “Kamus Hukum” terbitan Indonesia Legal Center Publishing, eigendom berarti hak milik mutlak. Sedangkan, verponding artinya sebagai harta tetap.
Selain itu, istilah verponding dalam UU No. 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 dan Berikutnya digunakan untuk menyebut salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap benda-benda tetap (tanah). Pada praktiknya, seperti juga dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 34 K/TUN/2007 istilah eigendom verponding digunakan untuk menunjuk suatu hak milik terhadap suatu tanah.
Pengaturan eigendom sendiri berada di Pasal 570 Buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan telah dinyatakan dicabut oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Kemudian, Pasal I ayat (1) Bagian Kedua UUPA mengatur tentang konversi hak atas tanah eigendom menjadi hak milik.
UUPA tidak mengatur mengenai definisi konversi hak atas tanah. Namun, menurut buku “Konversi Hak-Hak Atas Tanah” karangan AP. Parlindungan (hlm. 1), pengertian konversi hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalam sistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hak-hak atas tanah lama menjadi hak-hak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.
Selain itu, menurut buku “Hukum Pendaftaran Tanah” karangan Yamin Lubis et.al. (hlm. 218), pemberlakuan konversi terhadap hak-hak barat (termasuk eigendom) dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuan UUPA. Artinya, mensyaratkan terhadap hak atas tanah eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980.
Namun, ternyata memang sampai saat ini masih ada tanah-tanah berstatus eigendom yang belum dikonversi. Menurut Yamin Lubis et.al. (hlm. 225), terhadap tanah yang masih berstatus eigendom tersebut masih dapat dilakukan konversi menjadi hak milik. Dalam praktik selama ini, sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), proses konversi hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat (termasuk eigendom) dapat langsung dilakukan konversinya sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta/surat ukurnya, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stampel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi.
Lalu, dijelaskan juga oleh Yamin Lubis et.al. (hlm. 220), setelah berlakunya PP 24/1997, pelaksanaan konversi hak atas tanah tersebut oleh PP 24/1997 disebut dengan istilah pembuktian hak lama. Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 mengatur bahwa:
Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau, pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Dari pengaturan PP 24/1997 tersebut, kiranya jelas sampai saat ini konversi tanah eigendom masih dapat dilakukan melalui pendaftaran hak-hak lama, sehingga statusnya berubah menjadi hak milik.
Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.
Diubah oleh adoeka 19-12-2013 16:20
tien212700 memberi reputasi
1
5.5K
49
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.8KThread•41.4KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru