Sistem pendidikan tinggi di Indonesia mengenal program S1 dan D4. Lalu, apa perbedaan antara D4 dan S1? Apakah kedua program ini memiliki kesamaan? Tulisan ini bermaksud memberikan telaah kritis terhadap fenomena pendidikan tinggi di Indonesia tanpa ingin meremehkan dan mengagungkan program yang lain.

Surat edaran No. 498/E/T/2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyetarakan D4 dengan S1. Beban studi kedua program ini juga sama, yaitu 144 SKS. Dalam surat yang ditandatangani oleh Djoko Santoso itu, disebutkan bahwa lulusan program D4 berhak menyandang gelar SST (Sarjana Sains Terapan) dan merupakan program vokasional. Masih dalam surat tersebut, program S1 disebut sebagai program akademik. Kedua program ini dapat memerlukan kredit sebesar 144 SKS dengan waktu studi 4 tahun.

Sebagai program vokasional, Program D4 lebih menekankan pada praktek. Berapa proporsinya? Kabar Indonesia memberikan informasi 60% praktek dan 40% teori. Hal ini tentu saja secara otomatis akan membekali lulusannya untuk siap terjun di dunia vokasional seperti industri atau bahkan bekerja sendiri sebagai wirausaha (entrepreneur).

Di sini lain, program S1 lebih mengedepankan pembelajaran teori. Kabar Indonesia menukar proporsi praktek dan teori sehingga menjadi 40% praktek dan 60% teori. Ini sesuai dengan karakteristik program S1 yang merupakan program akademik. Fokus pada program akademik berarti lulusannya berkarir di dunia yang berhubungan dengan akademik, seperti dosen atau peneliti.

Memang tidak ada panduan yang jelas terhadap proporsi praktek dan teori pada S1 maupun D4. Ketidakjelasan ini menambah ketidakjelasan untuk memisahkan dunia vokasional dengan dunia akademik.

Salah satu cara paling mudah untuk melihat perbedaan ini adalah dengan mengamati proporsi praktek dan teori pada sebuah program pendidikan. Mana yang lebih banyak akan menentukan jenis program yang sedang dijalankan.

Jadi, dikotomi D4 dan S1 ini sebenarnya mirip dengan SMK dan SMA. SMK dan SMA bergerak di pendidikan dasar dan menengah, sedangkan D4 dan S1 bergerak di pendidikan tinggi.

Melihat dunia kerja di Indonesia, dunia vokasional memiliki dominasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dunia akademik. Hal ini tampak dari sedikitnya lembaga riset yang ada di Indonesia. Tercatat ada 474 lembaga riset yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi, kementrian dan non-kementrian. Jumlah ini tentu saja masih kalah jauh dibandingkan dengan apa yang terjadi di dunia vokasional.

Dengan perbandingan yang sangat jauh, apakah masih efektif bagi pendidikan di Indonesia menjual program S1? Selain itu, masih beredar rumor bahwa program Diploma adalah program non-gelar sehingga program ini kurang diminati. Informasi bahwa program Diploma IV atau D4 sudah bergelar SST juga kurang dimengerti masyarakat luas sehingga program S1 terasa lebih mantap karena lulusannya menyandang gelar tertentu. Bukankah di Indonesia gelar akademik masih laku?

Fenomena yang telah dipaparkan di atas membuat banyak lembaga pendidikan tinggi putar otak. Di satu sisi mereka ingin supaya program pendidikan yang ditawarkannya laku di masyarakat karena menawarkan gelar. Di sisi yang lain, mereka juga ingin supaya lulusannya bisa langsung diserap dunia kerja (yang sebagian besar masuk dunia vokasional). Penggabungan ini akan memuaskan keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bergelar dan memuaskan industri yang membutuhkan lulusan pendidikan vokasional.

Dengan besarnya animo masyarakat pada program S1 dan rendahnya informasi tentang D4, maka timbul kecenderungan untuk menjual program D4 dengan label S1. Solusi ini dianggap sebagai jalan tengah yang memuaskan ‘semua’ pihak. Label S1 akan memuaskan kebutuhan masyarakat luas terhadap program yang memberikan gelar (tanpa pengetahuan bahwa D4 yang asli juga memberikan gelar). Materi D4 yang diberikan menjawab kebutuhan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan praktis.

Jalan tengah ini ‘terpaksa’ dipilih karena memang pemerintah tidak memberikan regulasi penyelenggaraan program pendidikan vokasional secara nyata. Surat edaran tertanggal 13 April 2011 tersebut hanya menegaskan kesetaraan D4 dengan S1 tanpa adanya regulasi nyata terhadap kebutuhan dunia kerja.

Apakah program pendidikan tinggi di Indonesia sedang melakukan penipuan berjamaah dengan menjual program D4 yang diberi label (atau bungkus) S1?

&

sumber