Metrotvnews.com, Jakarta: Belum rampung dengan persoalan penyadapan yang membuat hubungan bilateral antara Canberra dan Jakarta memanas, Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott malah menuduh Indonesia tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan imigran gelap atau pencari suaka yang mengalir masuk ke ‘Negeri Kanguru’ itu.

Abbott mengatakan hal itu menanggapi sikap pemerintah Indonesia yang menangguhkan kerja sama dengan Australia di bidang militer, termasuk upaya menghalau pencari suaka yang memanfaatkan Indonesia sebagai pintu masuk ke Australia.

Jakarta mengkaji kembali kerja sama tersebut setelah terungkap intelijen ‘Negeri Kanguru’ menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Saat jumpa pers membahas tentang 100 hari pertama kepemimpinannya, Abbott menggambarkan keputusan Indonesia untuk menangguhkan kerja sama di bidang militer sebagai tindakan yang ‘luar biasa tidak membantu’.

Politisi Partai Liberal tersebut mendesak Indonesia untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah terbangun antara Australia dan Indonesia.

"Mengingat bahwa (masalah) penyelundupan manusia adalah tindakan kriminal di Indonesia, begitu juga di Australia, saya pikir kerja sama tersebut sangat mendesak untuk dilanjutkan kembali," ungkap Abbott."Tapi saya menerima pada akhirnya apa yang Indonesia lakukan adalah urusan Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia bertemu dengan Menlu Indonesia Marty Natalegawa membahas krisis penyadapan dan normalisasi hubungan bilateral kedua negara. Kedua rekan sejabat tersebut sama-sama berjanji untuk membangun kembali hubungan luar negeri namun tidak merinci berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Tudingan Abbott Indonesia tidak mau bekerja sama untuk menangani masalah pencari suaka amat mungkin karena dirinya sedang tersudut. Pasalnya, pada saat kampaye pemilihan Perdana Menteri, Abbott bersumpah akan menyelesaikan persoalan kontorol perbatasan di dalam 100 hari kepemimpinannya. Janji Abbott itu dijabarkan secara rinci dalam cetak biru kebijakan yang dia sebut dengan Real Solutions.

“Kami akan segera memberikan perintah-perintah baru kepada angkatan laut untuk mengatasi kedatangan kapal ilegal dan mengembalikan kembali' perahu tersebut ke tempat yang aman,” tegas Abbott pada saat masa kampanye.

Dalam menyelesaikan persoalan manusia perahu, lanjut Abbott, Australia juga tidak akan mengedepankan tekanan terhadap Indonesia dan tetap menjaga hubungan baik yang telah dibangun pendahulunya, Kevin Rudd dan Julia Gillard. Sejumlah kebijakan yang akan dia jalankan tersebut terangkum dalam A Regional Deterrence Framework to Combat People Smuggling.

Tampaknya Abbott tengah berusaha ‘menjual’ isu pencari suaka, yang menjadi salah satu janji terpenting untuk dia selesaikan dalam 100 hari, guna mencari keluar dari desakan dan tuduhan publik Australia. Abbott berupaya menggambarkan pemerintahannya tidak gagal menyelesaikan masalah penyelundupan karena dihambat Indonesia.

Terbukti dalam paparan 100 hari kepemimpinannya, Abbott mengatakan dia sangat puas dengan prestasi pemerintah selama 100 hari pertama yang dia capai. Padahal jajak pendapat menunjukkan yang berbeda di mana dukungan publik untuk koalisi Liberal Nasional, pimpinan Abbot, telah mengalami penurunan.

"Akan selalu ada banyak kritikan. Pertanyaannya adalah apakah kritik-kritikan tersebut beralasan?" kilah Abbott. "Jika Anda melihat apa yang telah kami lakukan --- kami telah tepat menjalankan komitmen kami dengan tepat dan kami dengan cerdas menanggapi perkembangan hari," timpalnya.

Abbott telah merilis sebuah dokumen setebal 28 halaman, mencakup penjabaran terkini mengenai tindakan apa yang telah diambil pemerintah untuk merealisasikan janji-janji pemilunya. Dia mengklaim pemerintahannnya telah mengambil langkah-langkah untuk menghapus pajak karbon dan pertambangan serta untuk menghentikan perahu pencari suaka.

Namun wakil pemimpin oposisi, Tanya Plibersek, mengatakan capaian yang digembar-gemborkan pemerintah koalisi Liberal-Nasional pimpinan Abbott tersebut belum terbukti.

"Mereka mengatakan mereka akan menjadi pemerintah tanpa kejutan dan tanpa penyesalan dan sejauh ini ternyata sudah ada kejutan dan alasan yang menyedihkan," katanya. "Di setiap bidang kebijakan pemerintah, kami telah melihat janji-janji yang diingkari," pungkasnya. (ABC/Sydney Morning Herald/Haufan Hasyim Salengke)

Sumber

Kubu Oposisi Australia menuding PM Australia Tony Abbott beresiko semakin merusak hubungan dengan Indonesia setelah menyarankan soal sudah saatnya Indonesia melanjutkan kerjasama terkait operasi pencari suaka.

Juru Bicara kubu oposisi untuk isu imigrasi Ricard Marles menuding kalau Abbott mendahulukan diplomasi megaphone dengan penekanan desakan dibukanya kembali hubungan kerjasama.

“Pemerintah tidak punya insting tentang bagaimana berhubungan diplomatik dengan Indonesia soal masalah pencari suaka,” tuding Marles.

Seperti diberitakan sebelumnya Tony Abbott dalam konferensi pers 100 hari kerja sebagai Perdana Menteri Australia mengatakan sudah saatnya Indonesia melanjutkan lagi kerjasama dengan Australia untuk menghentikan arus manusia perahu pencari suaka ke Australia.

Abbott menggambarkan kebijakan untuk menangguhkan kerjasama militer juga tidak membantu dan meminta Indonesia untuk memperbaiki hubungan.

"Mengingat bahwa penyelundupan orang adalah kejahatan di Indonesia, sama seperti halnya di Australia. Saya kira sudah saatnya kerjasama dilanjutkan,” pinta Abbott.

“Tapi saya pada akhirnya bisa menerima, apa yang Indonesia lakukan adalah penting buat Indonesia,” lanjutnya.

Indonesia memutuskan kerjasama strategis dengan Australia setelah terungkapnya sebuah dokumen yang dibocorkan bekas agen intelijen NSA AS Edward Snowden yang menyebut Australia melakukan operasi spionase dengan meretas telepon Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta istri dan sejumlah pejabat politisi Indonesia.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Abbott, menyatakan gembira dan menyatakan puas dengan capaian selama 100 hari kerja pemerintahannya, terlepas dari opini survei yang menyebut dukungan public terus menurun.

“Akan selalu ada kritik. Pertanyaannya adalah: Apakah kritik itu beralasan?” tanya Abbott.

Abbott merilis dokumen sebanyak 28 halaman yang berisi apa saja yang telah dilakukan sesuai dengan janji saat kampanye.

Dia mengatakan Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meniadakan pajak karbon dan pertambangan, seperti halnya menghentikan perahu pencari suaka.

Sumber