Bandung - Transportasi Kereta Api tengah menjadi sorotan pasca kecelakaan maut yang terjadi di Bintaro beberapa hari lalu. Dari 36 pintu perlintasan kereta yang ada di Bandung, 17 di antaranya tidak dijaga. Namun PT KAI melempar tanggung jawab itu pada Pemkot.

Menurut Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Jaka Zarkasih, berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2017 tentang Perkeretaapian, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlintasan tersebut.

"Ya tanggungjawab. Perizinan membuka dan menutup (penjagaan perlintasan kereta-red) itu pemerintah pusat dan pemda, bukan KAI. Jadi PT KAI menempatkan petugasnya itu membantu pemerintah," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/12/2013).

Lebih lanjut Jaka mengatakan, ketujuhbelas perlintasan yang tidak dijaga tersebut tidak memenuhi standar perlintasan.

"Pemda berhak menutup atau menempatkan petugas guna menjaga arus lalulintas," ucapnya.

Seharusnya, kata Jaka, pemerintah mendata perlintasan-perlintasan yang tidak sesuai aturan. "Juga mengurangi perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang. Kami sendiri tidak bisa berbuat banyak, sebagai operator hanya membantu saja," jelasnya.

Menurutnya di Bandung total ada 36 perlintasan kereta api. Sebanyak 17 tidak dijaga, 12 dijaga petugas PT KAI, 3 perlintasan liar dan dijaga masyarakat, flyover tiga, dan underpass satu.

Sementara sebelumnya Kabid Operasional Polrestabes Bandung AKBP Diki Budiman menyebut pintu perlintasan yang tidak dijaga atau tanpa palang pintunya ada sembilan.

[url]http://news.detik..com/bandung/read/2013/12/11/190020/2439333/486/17-perlintasan-kereta-di-bandung-tak-dijaga-pt-kai-itu-tanggungjawab-pemkot?nd771104bcj[/url]

bajingan PT. KAI

waktu kemarin ada kejadian jakarta lu ga berani salahin jokowi ahok giliran dibandung lu malah salahin ridwan kami

apakah PT. KAI sudah disusupi antek antek panastak sehingga jadi bodoh melempar semua tanggung jawab ke ridwan kamil masalah penjagaan pintu perlintasan kereta api, bajingan eduannn.. PT. KAI