Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terkait pengamanan data Pemilu 2014 membuat para hacker di seluruh Indonesia bersatu. Para hacker ini mengepung data Pemilu 2014.

Namun, pengepungan data Pemilu 2014 oleh para hacker ini bukan dalam artian negatif. Para hacker ini bakal mengawal dan mengamankan data Pemilu milik KPU.

Sekjen Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT), Janner Simarmata yang juga Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Keluarga Alumi Pasca Sarjana Ilmu Komputer UGM menengarai bahwa penghentian kerjasama KPU dengan Lemsaneg melegakan semua pihak, termasuk para hacker Indonesia.

“Penghentian MoU antara KPU dan Lemsaneg melegakan semua pihak, termasuk hakcer Indonesia,” kata Janner Simarmata dalam surat elektroniknya kepada LICOM, Jumat (29/11/2013).

FAIT mengaku mendapat informasi bahwa para Hcker Indonesia juga tidak menyepakati MoU antara KPU dengan Lemsaneg. “FAIT menyerukan kepada semua hacker Indonesia agar mendukung KPU dengan mengawal dan mengamankan data/informasi Pemilu 2014 yang akan dilakukan. Mari kita songsong Indonesia Baru,” ajak Janner Simarmata.

Meski begitu, FAIT tetap mengingatkan KPU untuk lebih berhati-hati menjalin kerjasama pengamanan Pemilu. Pengamanan Pemilu 2014 harus dilakukan tetapi dengan pihak-pihak yang berkompeten dan independen.

Pakar Keamanan Jaringan FAIT, Pandapotan Siagian menilai, langkah yang dilakukan KPU terhadap Lemsaneg sangat tepat untuk mengakhiri persepsi negatif di masyarakat. Lagi pula KPU harus memperhatikan kompetensi Lemsaneg yang tidak tepat dalam hal pengamanan data Pemilu.

“KPU sebaiknya merencanakan kerjasama pengamanan data Pemilu 2014 dengan institusi atau lembaga yang berkompeten dan independen,” kata Pandapotan Siagian yang juga duduk sebagai Ketua DPW FAIT Jambi.

“Pengamanan Pemilu jangan diidentikkan dengan penyandian atau enkripsi, kalau demikian, data dan hasil Pemilu tidak dapat diketahui pihak-pihak di luar KPU dan Lemsaneg. Sebaliknya, pengamanan pemilu adalah usaha untuk mempertahankan bentuk asli data/informasi Pemilu,” lanjut Pandapotan Siagian.

Senada dengan Pandapotan Siagian, Pakar keamanan data, Edy Winarno berpendapat, KPU membutuhkan pakar keamanan jaringan dan web. Oleh karena itu, KPU harus berhati-hati untuk menjalin kerjasama dalam hal pengamanan Pemilu 2014.

“Keamanan data hasil Pemilu wajib dilakukan, KPU harus menjamin data dan hasil Pemilu 2014 tidak dimanipulasi. Oleh karena itu, KPU sebaiknya menjalin kerjasama dengan universitas atau akademisi yang independensinya dapat diterima”, kata Ketua DPW FAIT Jateng, Edy Winarno.

“Banyak pakar keamanan jaringan dan web di universitas. Mereka mempunyai kemampuan yang mumpuni. Kenapa tidak KPU tidak menjalin kerjasama pengamanan Pemilu dengan mereka?” tegas Edy Winarno.