Oleh: Nayla Ridla, MSi
Penggiat CIIA Devisi Kajian Sosial
Budaya
Menteri Kesehatan Dr Nafsiah
Mboi, sebagaimana
dikutip Detik dalam Konferensi
Pers Hari AIDS Sedunia di
Sekretariat Komiter
Penanggulangan AIDS Nasional, Jl
Johar Menteng, Jakarta, Sabtu
(30/11/2013), mengatakan tujuan
Pekan Kondom Nasional adalah
untuk mengurangi penularan virus
HIV melalui perilaku seks
berisiko.
Menkes beralasan, jika tidak ada
program terobosan dalam
penanggulangan AIDS maka pada
tahun 2025 akan ada 1.817.700
orang terinfeksi AIDS. Menurutnya,
satu-satunya cara untuk mencegah
penularan itu adalah “dengan
menggunakan kondom dari laki-
laki yang berisiko kepada
perempuan pekerja seks maupun
istrinya.”(bbc.co.uk/indonesia,
25/6/ 2012).
Namun ternyata dibalik pernyataan
Menkes yang mengundang
kontroversial, ada udang di balik
batu, sebab sebagaimana
dijelaskan oleh Kementerian
Kesehatan melalui Direktorat
Jenderal Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen
P2PL) saat memberikan
penjelasan kepada DPR dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Komisi IX DPR RI
(2/12/2013) dinyatakan bahwa
yang saat ini sedang berlangsung,
Pekan Kondom Nasional (PKN),
bukan Program Kemenkes RI.
Pembagian kondom gratis bukan
program Kemenkes. Ini adalah
kegiatan swasta yang
diselenggarakan perusahaan
kondom. Tidak ada kebijakan
Kemenkes terkait pembagian
kondom ke masyarakat luas.
Nah lho? Kalau begitu atas nama
apa Menkes bicara tentang PKN
dan kondomisasi? Sedangkan PKN
bukan program Kemenkes?
Jika atas nama pribadi, berarti
Menkes telah memanfaatkan
jabatan untuk kepentingan diri
sendiri dan bisnis perusahaan
kondom. Atau Menkes telah
menjadi model iklan dan ikon
perusahaan kondom? Mengabdikan
diri pada perusahaaan kondom
dengan mengabaikan kepentingan
rakyat bahkan berpotensi merusak
generasi muda agar terinspirasi
dan termotivasi menggunakan
kondom sesuai fungsinya?
Mengapa Menkes begitu tega
melakukan kebohongan publik?
Mempengaruhi masyarakat
terutama generasi muda dengan
pemikiran sesat bahwa kondom
aman untuk sex di luar nikah.
Sama saja menyuruh ” berzinalah,
berperilaku sex bebas lah sesuka
kalian, ada pengaman sang
kondom kok yang bisa didapat
dengan gratis.”
Bukankah Menkes, sebagai
seorang wanita tahu bahayanya
sex di luar nikah terhadap masa
depan seseorang? Bukankah sex di
luar nikah berpotensi kehamilan
yang digugurkan dan
membahayakan kesehatan
reproduksi?
Bukankah Menkes sebagai seorang
Ibu juga tak rela bila darah
dagingnya terjerumus dalam
pergaulan dan perilaku sex bebas?
Apalagi bila sampai berhubungan
sex dengan penderita HIV/Aids
meski menggunakan kondom?
Bukankah Menkes pun tahu
banyaknya perusahaan kondom di
dunia tetap tak mampu mencegah
penularan penyakit seksual HIV/
Aids, herpes, raja singa dan lain-
lain? Bukankah Menkes pun tahu
satu-satunya obat HIV/Aids
hanyalah kematian?
Bukankah Menkes tahu? Pada
Konferensi AIDS se-Dunia di
Chiangmai, Thailand tahun 1995,
diumumkan hasil penelitian ilmiah,
bahwa kondom tidak dapat
mencegah penularan HIV/AIDS .
Sebab ukuran pori-pori kondom
jauh lebih besar dari ukuran virus
HIV. Ukuran pori-pori kondom
sebesar 1/60 mikron dalam
kondisi normal dan membesar
menjadi 1/6 mikron saat dipakai.
Sedangkan ukuran virus HIV hanya
1/250 mikron. Jelas virus HIV
sangat mudah bebas keluar masuk
melalui pori-pori kondom. Maka,
jika dikatakan kondomisasi dapat
menangkal penularan virus HIV/
AIDS, itu jelas menyesatkan dan
membodohi masyarakat.
Bersyukur sekali sekarang PKN
telah dihentikan. Ke depannya
semoga tidak akan pernah ada lagi
upaya-upaya kondomisasi atau
semacamnya meski dalam ” lipstik
” yang berbeda, yang pada
hakikatnya sama dengan
membodohi, membohongi bahkan
menghancurkan nilai sosial
kemasyarakatan.
Sebuah pelajaran dapat diambil
dari peristiwa ini, bahwa
Pemerintah dibawah Kemenkes
belum memiliki program dan
roadmap yang jelas dalam
usahanya memerangi HIV/Aids,
sehingga mudah dimanfaatkan oleh
orang-orang tak bertanggungjawab
dengan memanfaatkan fasilitas
negara. Terlihat betapa kentalnya
permainan swasta terutama
perusahaan-perusahaan kondom
dalam mempengaruhi kebijakan
Menkes, yang dalam hal ini dapat
dikatakan Kemenkes kecolongan
oleh Menterinya sendiri.
Seharusnya Menkes dan
jajarannya menggulirkan program-
program yang mendidik pada
masyarakat. Misalnya dengan
mengajari dan memberikan
penyuluhan pada masyarakat
betapa hina, berdosa dan
berbahayanya perilaku sex bebas
itu. Bahaya dunia akhirat. Di dunia
penyakit HIV/Aids, herpes dll
menanti. Di akhirat siksa amat
pedih pun menunggu bila tak
segera bertobat. Sex bebas juga
hal yang amat terlarang dalam
agama. Bahkan dalam Islam
sanksinya amat berat, dibunuh
dengan cara rajam atau dilempar
batu sampai mati bagi pelaku yang
pernah menikah. Dan dicambuk
100 kali bagi pelaku yang belum
pernah menikah. Satu kali cambuk
yang sekali mengenai kulit, perlu
waktu satu bulan untuk
penyembuhan.
Kemenkes bisa datang ke sekolah-
sekolah menengah, kampus-
kampus, ke lokalisasi, ke
pertemuan ibu-ibu PKK, ke
perusahaan-perusahaan dll
dengan menggandeng para ulama
untuk memberi pemahaman bahwa
sex di luar nikah adalah perbuatan
keji yang termasuk dosa besar.
Sama saja seperti perilaku
binatang. Jadi jangan sampai
melakukannya. Sekali coba sama
saja menjerumuskan diri sendiri
dalam lembah kehinaan. Hal ini
semoga sekaligus juga bisa
meredam kenaikan angka
perselingkuhan di Indonesia.
Bila setelah ini Ibu Menkes atau
lembaga dan pihak manapun tetap
gencar dengan kondomisasi,
dengan “baju yang berbeda”, tetap
mengabdikan diri pada pemodal
kapitalis perusahaan kondom demi
eksistensi bisnis mereka, dan
mengabaikan nilai-nilai agama
dan kemanusiaan, maka jangan
salahkan masyarakat jika
menganggap mereka pada
dasarnya adalah budak perusahaan
kondom. Jika tetap tak berubah
dan gencar menggulirkan
kondomisasi/ perilaku sex bebas
secara nasional, bahkan di masa-
masa yang akan datang maka
tidak berlebihan kiranya jika
mereka dijuluki ” Miss Condom
Indonesia”.
Khusus untuk ibu Menkes,
seandainya di masa mendatang
tetap getol memperjuangkan
kondomisasi, tetap tak mau
mengubah kesalahan paradigma
berpikirnya bahwa kondom mampu
menanggulangi berkurangnya HIV/
Aids, maka jangan salahkan jika
ada yang menilai “Menkes Bakul
Kondom”.