DENPASAR—Aktivis Gerakan Rakyat Indonesia Melawan Neokolonialisme-Imperialisme (Gerak Lawan) dan Social Movements for an Alternative Asia (SMAA) akan turun ke jalan untuk menolak Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) di Bali bersamaan dengan pembukaan acara tersebut, Selasa (3/12/2013).

Ratusan aktivis yang datang dari berbagai penjuru dunia akan melakukan aksi di sekitar Lapangan Renon, Denpasar, mulai pukul 9.00-14.00 Wita.

Protes akan dilakukan oleh sekitar 1.000 petani, buruh, mahasiswa, perempuan dan kaum muda dari 30 negara. Mereka akan berunjuk rasa mengenai penolakan terhadap WTO dan rezim perdagangan bebas.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan Paket Bali adalah kesepakatan yang buruk bagi negara berkembang sehingga harus ditolak.

“Kita dipaksa menerima perjanjian yang mengikat di fasilitas perdagangan WTO, sementara subsidi tak diizinkan untuk petani kecil dan rakyat yang lapar. Peace clause di WTO merupakan usulan yang tak bisa diterima,” katanya, Senin (2/12/2013).

Henry mengatakan gerakan aktivis tersebut tidak mau terikut dalam negosiasi WTO, apakah peace clause berlaku untuk 4 tahun atau 10 tahun. Ia menegaskan WTO tidak melakukan apapun untuk petani, dalam jangka panjang perdagangan bebas berarti kematian untuk petani.

“Benar, petani di India juga tak akan pernah menerima kesepakatan macam itu,” kata Yudhvir Singh dari Bharatiya Kisan Union (BKU), serikat tani terbesar di India yang telah hadir beberapa hari di Bali.

Henry meyakinkan unjuk rasa akan berlangsung tertib dan damai. Para aktivis telah menyiapkan lagu, tarian dan pendekatan budaya untuk Bali damai, serta mengajak rakyat umum untuk bersolidaritas dan menolak konferensi WTO di Bali.

Sementara itu, Senin (2/12/2013) pagi, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN), melakukan aksi di depan Kantor Konsuler Agen Amerika Serikat, Denpasar. Puluhan mahasiswa membawa berbagai atribut spanduk bendera dan selebaran menolak KTM WTO.

"Pertemuan WTO merupakan skema politik imperislisme Amerika yang hanya menyengsarakan rakyat di di dunia karena itu harus ditolak ," ujar Humas FMN Revan Larung. Ratusan polisi membuat barikade di selakang pagar berduri yang terletak di pintu masuk Kantor Konsuler Agen AS.


Mahasiswa menilai, WTO hanya membuat rakyat semakin tertindas. Dalam aksinya, mahasiswa membawa atribut unjuk rasa berupa poster yang berisikan penolakan pertemuan tingkat tinggi dan menteri perdagangan dunia dalam WTO.

Dalam orasinya, mahasiswa mengatakan, pertemuan WTO merupakan skema politik imperialisme Amerika yang hanya menyengsarakan rakyat di dunia, karena itu harus ditolak.

WTO dituding sebagai awal liberalisasi perdagangan dunia yang akan menindas rakyat. Selain itu, WTO juga merupakan skema dagang Amerika yang mengeksploitasi alam, menyengsarakan buruh, petani, dan kaum terpinggirkan lainnya.

Mahasiswa menyerukan kepada masyarakat, agar melakukan perlawanan terhadap WTO yang mendatangkan malapetaka bagi pendidikan, pekerjaan, dan pengikisan budaya nasionalis.

Aksi demo juga diwarnai dengan teatrikal yang meneriakkan yel-yel penolakan WTO yang mereka nilai telah dikendalikan kekuatan imperialisme rezim Amerika.



FMN Ditolak Terlibat Dalam Sidang WTO

Rencana Front Mahasiswa Nasional (FMN) untuk terlibat dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke – 9 dan WTO pada tanggal 3 – 6 Desember 2013 harus kandas. Pasalnya secara sepihak panitia menolak memberikan tanda pengenal peserta KTM ke 09 WTO kepada FMN.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Pada 30 November. Ketika itu L. Muh Harry Sandy Ame, Sekretaris Jenderal FMN, datang ke Hotel Santika untuk mengambil kartu tanda pengenal peserta KTM 9 WTO. Namun di loket pengambilan tanda pengenal petugas yang bertanggung jawab menolak untuk memberikan tanda pengenal tersebut tanpa mendapatkan penjelasan terkait penolakan.
Kemudian, Muh Harry Sandy berusaha untuk mendapatkan keterangan yang jelas kepada petugas loket agar memanggil koordinator registrasinya. Saat itu Gantory, salah satu petugas dari kementerian Luar Negeri RI menemuinya dan mengatakan bahwa pencabutan terhadap keterlibatan FMN tersebut diputuskan dalam rapat lintas kementerian, Polri, TNI, dan BIN.
Menurut Sandy, berdasarkan pernyataan Gantosari, FMN tidak boleh terlibat dalam kegiatan tersebut karena dua alasan, pertama, pandangan dan Sikap FMN yang kritis dan melawan WTO, kedua FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan terhadap KTM 9 WTO.
“Kalau FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan KTM 9 WTO, maka ini memperlihatkan pandangan dan sikap WTO yang anti demokrasi dan pemerintahan SBY yang Fasis” jelas Sandy.
Sandy menjelaskan, bahwa mereka memang memandang WTO sebagai ancaman terhadap masa depan pendidikan dan hak pendidikan pemuda mahasiswa serta seluruh warga negara. “Atas dasar inilah mengapa kami ingin menyerukan hal tersebut kepada WTO yang akan bersidang,” jelas Sandy.
Sementara itu Yogo, aktivis FMN menambahkan, bahwa ia menyayangkan dicabutnya akreditasi FMN tersebut, Pasalnya dua minggu sebelumnya mereka telah mengikuti prosedur WTO. Dan secara resmi telah diterima secara resmi dalam forum tersebut. Namun justru dibatalkan secara sepihak.
“Hal ini menujukkan WTO yang katanya ajang demokrasi namun ternyata tidak menunjukkan demokrasi sama sekali,” kata Yogo.[]


SUMBER

sindonews
bisnis.com
kabarkampus
gugel

VIDEO