Original Posted By reeze_wind►sori2, hape saya abis batere.. repot dah.. baca2 kok makin kayak bola liar ya..

katanya banyak anak SF hukum mampir kesini? punten ya saya hendak bertanya..
gini.. putusan MA kan menyatakan bahwa dr Ayu dkk bersalah karena poin2 di bawah ini:

1. bahwa dr Ayu dkk tidak memberikan penjelasan tentang risiko medis kepada keluarga pasien

2. Pemalsuan tanda tangan pasien oleh dr Ayu dkk

3. Bahwa dr Ayu belum memiliki SIP dan tidak diawasi oleh spesialis yang berwenang

sedangkan menurut SOP, tidak ada masalah (terbukti dengan putusan bebas murni dari MKEK, pengadilan umum, dan dari hasil otopsi forensik)

pertanyaan saya:

1. Mengenai tanda tangan palsu. Kemarin di acara Hitam Putih ternyata ibu korban mengaku bahwa dia sudah tanda tangan. Klo sudah tanda tangan, berarti keluarga SUDAH menerima penjelasan tentang risiko medis yang mungkin dialami korban.
Berarti ini pembohongan kan? dakwaan jadi gak berlaku atau gimana? apa implikasinya terhadap dr Ayu dkk?

2. Mengenai SIP, sudah saya jelaskan di pekiwan. Lagipula misalkan SIP dibutuhkan, itu kan hanya pelanggaran administratif? kok hukumannya pidana? kan bisa sanksi administratif seperti skorsing, penundaan SIP, dll.
Saya bandingkan head to head dengan SIM (Surat ijin Mengemudi). Mengemudi gak punya SIM saja hanya denda sekian puluh ribu (resminya). padahal menurut saya gak punya SIM itu lebih parah dibanding gak punya SIP (gak punya SIM --> belum layak mengendarai motor/mobil --> berpotensi mencelakakan orang lain)

3. Saya dengar2 kabar bahwa putusan bebas murni dari Pengadilan umum seharusnya TIDAK BISA diajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi (MA?) benarkah demikian?

tolong dijawab, kaskuser2 dari SF hukum.. Terima kasih sebelumnya..