Setiap profesi atau pekerjaan pasti memiliki resiko. Termasuk menjadi seorang DOKTER, kematian pasien itu salah satu resiko medik. Dokter bukan Tuhan, dokter bukan dewa, dokter cuma manusia biasa

SIAPAKAH KORBANNYA?
Reaksi terhadap penahanan dr. Ayu dan rekan-rekan sejawat lain telah menggerakkan gelombang perubahan yang besar. Pertanyaan di benak saya adalah mengapa sekarang terjadi setelah begitu banyaknya kasus tuntutan terhadap malpraktek terjadi. Sebagai sesama dokter, saya melihat dokter ayu dan rekan-rekan beserta keluarga mereka sebagai korban. Tetapi ketika saya menempatkan diri saya sebagai bagian dari keluarga ibu fransiska saya pun merasakan hal yang sama. Dengan begitu mendorong saya untuk menulis dan mengajak semua pihak untuk melihat siapakah korban dan siapakah pelakunya.

Saya pribadi berterima kasih pada bapak hakim di mahkamah agung yang telah berani mengambil keputusan yang radikal terhadap kasasi kasus ibu fransiska. Kalau bapak dan ibu tidak menjatuhkan hukuman penjara maka kami para dokter terus terlena dalam ketidakadilan sistem pelayanan kesehatan yang menempatkan kami sebagai garda depan yang berjibaku dengan para pasien. Dengan demikian, kami menjadi bersatu padu menyuarakan permasalahan yang sebenarnya terjadi karena selama ini kami cenderung terlena dengan menahan kedongkolan terhadap sistem pelayanan kesehatan dan kedokteran yang tidak adil.

Benarkah dokter ayu adalah penjahatnya atau mereka juga korban sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang carut marut saat ini? Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa dibayar oleh institusi yang memperkerjakan mereka yang merupakan bagian dari pemerintah saat ini. Bila dilihat dengan menggunakam undamg-undang ketenagakerjaan jelas-jelas sudah menyalahi hak asasi manusia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelelahan mental akan sangat mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dan kewaspadaan bekerja. Karena dokter juga manusia.

Sistem pelayanan kedokteran saat ini masih seperti hutan rimba belantara tanpa tata kelola yang baik. Pelayanan terkotak-kotak, beban kerja yang sangat tinggi, bahaya dan risiko pekerjaan yang tinggi sudah merupakan stres tersendiri bagi kami tenaga kesehatan. Ditambah sistem pembiayaan yang tidak terkendali semakin membuat hilangnya rasa aman kami dalam bekerja. Kasus dr. Ayu dan rekan2 merupakan siraman bensin di tengah2 bara api yang sudah ada saat ini dengan keresahan pelaksanaan sistem BPJS yang dianggap tidak realistis dan seakan-akan hanya menjadi slogan politis semata.

IDI sebagai organisasi profesi saat ini tidak melindungi anggotanya sendiri. Sistem kesejawatan tidak berkembang secara sehat. Kasus dokter Ayu dan kawan2 tidak akan terjadi kalau sistem kesejawatan berjalan baik. Bila kita merunut-runut "kesalahan" pada kasus ibu fransiska maka akan ditemukan lebih banyak orang yang harus "dipenjarakan". Tapi apakah kita memang mencari kambing hitam untuk dipersalahkan? Kita akan menemukan bidan, staf administrasi rumah sakit, konsulen penanggung jawab, hingga pemerintah sebagai pemilik institusi tempat dokter ayu dan rekan2 bekerja sebagai pihak yang juga bertanggung jawab terhadap ibu fransiska dan keluarganya.

Pemerintah sebagai bagian yang mengelola dan mengendalikan kualitas pelayanan justru seringkali menjadi penguasa yang mematikan sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Padahal di negara maju, pemerintah mendorong pengembangan pelayanan kesehatan mandiri dengan menerapkan sistem insentif dan kemudahan dalam perijinan dengan menerapkan sistem kendali mutu yang akuntabel. Bahkan pemerintah menyediakan dana pinjaman untuk pendidikan kedokteran yang dapat dicicil kemudian pada saat dokter bekerja kemudian. Mahalnya biaya pendidikan dokter tidak sepadan dengan harga yang dibayarkan setelah kami menjadi dokter. Sehingga harus bekerja lebih panjang dan lebih banyak pasien. Dengan demikian sulit bagi kami berkonsentrasi memperhatikan setiap kasus secara mendalam. Belum lagi pasien yang sudah sangat tidak sabar menunggu menjadikan masalah menjadi bertubi-tubi.

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan mandiri akan menurunkan monopoli pemerintah dalam pelayanan kesehatan terutama di pelayanan primer. Secara perlahan akan mendorong persaingan ke arah pelayanan kesehatan yang berorientasi masyarakat dan tidak lagi berorientasi proyek semata. Dengan demikian terwujud partisipasi aktif semua pihak untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Selain itu, pemerintah berkewajiban membangun kemudahan akses pelayanan dengan membangun sistem emergensi yang dapat menjangkau masyarakat. Unit ambulans dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat, sehingga kasus2 seperti ini dapat diminimalkan.

Sayangnya, saya tidak memiliki informasi yang memadai bagaimana proses perawatan kehamilan ibu fransiska dilakukan sehingga kesulitan persalinan dapat dicegah sebelumnya. Kesehatan adalah tanggung jawab pribadi setiap orang. Dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perawatan kesehatan, hak dan kewajiban sebagai pasien, dan ketersediaan bahan pangan yang baik membuat keluhan menjadi semakin tidak jelas. Kebiasaan yang senang mencoba2 pengobatan menjadikan pasien sering datang dalam kondisi terlambat dan sangat sulit ditangani.

Kondisi ini bahkan diperburuk dengan kebiasaan merokok dan perilaku cuek terhadap diri sendiri. Bahkan kampanye anti rokok dan narkoba menjadi program slogan semata sepertinya, karena secara faktual tidak menurunkan angka perokok dan narkoba. Iklan dan informasi di media seringkali menyesatkan dan tidak hanya membodohi masyarakat tetapi juga mengarahkan keputusasaan masyarakat terhadap penderitaan mereka kepada dokter sebagai pihak yang ada di depan mereka. Media massa memegang peranan penting memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Bukan justru makin menyesatkan mereka dengan menangguk keuntungan iklan semata dan kenaikan rating dari hiruk pikuk debat kusir semata. Masyarakat butuh bantuan informasi untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka.

Akhirnya bila kami terpaksa menempuh demonstrasi sebagai jalan terakhir kami dengan dilandasi niat baik kami membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan prinsip keadilan bagi semua pihak. Karena dokter tidak bekerja sendiri tetapi merupakan setitik harapan di antara carut marut sistem di negara ini. Bila sistem yang salah, siapakah yang menjadi korban? Jangan lagi ada politisasi kesehatan. Apa yang terjadi pada sejawat kami adalah kriminalisasi untuk mencari kambing hitam dari carut marutnya pelayanan kesehatan.

Mungkin sejarah perlu berulang. Bila dulu perjuangan kaum terdidik dimulai di stovia oleh para dokter jawa, maka ini adalah langkah kecil kami memulai perubahan menuju arah yang lebih baik. Semoga tidak ada lagi fransiska2 lainnya seperti juga kami berharap tidak ada dokter ayu lainnya... Kesehatan semata tanggung jawab dokter... Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama... Semoga...


https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10202674283125351&id=1446540226&set=a.10200998198504283.1073741826.1446540226&refid=28&_ft_=qid.5950533257039841380%3Amf_story_key.4477782969393146203


https://m.facebook.com/photo.php?fbid=692943770730382&id=100000442957610&set=a.184593938232037.42096.100000442957610&refid=28&_ft_=qid.5950533257039841380%3Amf_story_key.5679488935017604329