..........dan berkumpul lah para panastak di trid pemujaan dewanya, yang sudah dikenal sejak dahulu kala sebagai kutu loncat alias pramuria politik. Saat ini mereka kembali bermanuver dengan memprovokasi si Joko untuk nyapres, dengan begitu idola mereka yang bermulut kasar itu akan mendapat hadiah cuma-cuma berupa kursi gubernur. Strategi licik ala panastak! Waspada lah!

Ahok Jadi Tersangka, tapi Kasusnya Kemudian Lenyap
HUKUM & KRIMINAL | December 06, 2013 08:37:39 | Dibaca:9751 kali

ASATUNEWS - “Ahok itu koruptor! Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus memeriksa dan menangkap Ahok, menyeret Ahok ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama ini, dia ternyata hanya berpura-pura bersih,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta, Ibnu Misbakhul Hayat, ketika ASATUNEWS.com hubungi lewat pesan pendek, Jumat pagi (6/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, DPD IMM DKI Jakarta rencananya hari ini akan menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka akan meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya semasa menjadi Bupati Belitung Timur.

Dalam siaran pers itu, DPD IMM DKI Jakarta mengungkapkan, Ahok bukanlah sosok pemimpin yang seperti selama ini diketahui umumnya warga Jakarta: bersih dan bijaksana, walau mudah naik darah. “Dari rekam jejaknya sebelum jadi wakil gubernur, kita bisa melihat Ahok itu pemimpin yang ambisius dan oportunistis. Kita tahu, belum lagi ia menunaikan dengan tuntas amanahnya sebagai Bupati Belitung Timur, Ahok kemudian mencalonkan diri menjadi Gubernur Bangka-Belitung dan kalah. Lalu mencalonkan diri lagi pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan kalah lagi,” kata Ibnu, seperti tertuang dalam siaran pers tersebut.

Sebelum menjadi Bupati Belitung Timur, tulis siaran pers itu, Ahok adalah anggota DPRD untuk priode 2004-2009. “Tapi, baru beberapa bulan menjadi anggota DPRD, Ahok ikut pemilihan Bupati Beltung Timur dan menang. Ahok pun meninggalkan kepercayaan rakyat yang telah memilih dirinya. Begitu pula waktu dia juga terpilih sebagai anggota DPR untuk priode 2009-2014. Belum lagi genap tiga tahun di DPR, Ahok kemudian lebih memilih menjadi calon wakil gubernur,” ungkap Ibnu lagi.

Padahal, lanjut Ibnu dalam siaran persnya, ketika menjadi anggota Komisi II DPR, Ahok bersama Abdul Hakam Naja pernah berjanji untuk menindaklanjuti laporan Bupati Tulangbawang Provinsi Lampung, Fauzan Syai’e, terkait sengketa tanah di empat kecamatan Tulangbawang antara masyarakat dan perusahaan besar PT Sugar Group Companies, produsen Gulaku. Tapi, Naja dan Ahok rupanya berbohong, tak pernah merealisasi janji mereka sebagai wakil rakyat.

“Bahkan, semasa masih menjadi pengusaha pasir kuarsa, belum terjun ke dunia politik, Ahok pernah menjadi tersangka dalam kasus penyerobotan hutan lindung Gunung Nayo secara ilegal dan melanggar hukum, di Provinsi Bangka-Belitung,” tutur Ibnu.

Namun, belum lagi masuk pengadilan, tambah Ibnu, kasus yang melibatkan Ahok—yang memiliki nama asli Zhong Wan Xie dan kemudian berganti nama menjadi Basuki Indra dan ganti lagi menjadi Basuki Tjahja Purnama—tersebut seolah hilang ditelan bumi. “Padahal, pada tahun 2011, kasus itu sudah akan masuk pengadilan. Menurut sumber kami, di belakang bebasnya Ahok ada kuasa Gubernur Bangka-Belitung, Eko Maulana. Diduga ada persekongkolan jahat di antara keduanya, yakni Ahok tidak akan diusut, asalkan dia membatalkan pencalonannya sebagai Gubernur Bangka-Belitung pada tahun 2012,” ungkap Ibnu.

Kronologinya, ungkap Ibnu, Mabes Polri Mabes pada tahun 2010 memeriksa Ahok dalam kasus perusakan hutan lindung dan penambangan ilegal di Gunung Nayo. Awal, 2011 Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasus tersebut ke Polda Bangka-Belitung. Lalu, Polda Bangka Belitung bersama dinas pertambangan dan dinas kehutanan provinsi melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa lokasi penambangan pasir kuarsa dari 4 perusahaan Ahok itu berada di tengah- tengah kawasan hutan lindung Gunung Nayo.

“Yang diusut adalah operasional penambangan liar yang dilakukan empat perusahaan Ahok dari 1992 sampai 1998. Ahok baru hentikan pencurian dan perusakan hutan lindung itu pada tahun 2001,” ujar Ibnu.

Berdasarkan hasil uji olah tempat kejadian perkara (TKP), lanjut Ibnu, ditemukan bukti empat perusahaan Ahok berada di tengah-tengah hutan lindung. Ini dibuktikan dengan koordinat GPS dari tim penyidik. “Berdasarkan Peta 410, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410 Tahun 1986, dan Peta 357, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2004, terbukti bahwa operasional empat perusahaan Ahok melanggar undang-undang dan diancam hukuman penjara maksimum 12 tahun,” kata Ibnu lagi.

Berita acara pemeriksaan pun telah dibuat dan kasusnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan karena sudah dinilai cukup bukti (P21). “Tapi, tiba- tiba kasus itu hilang, tak terdengar lagi di mana rimbanya. Ada ini?” ujar Ibnu.

Selain itu, menurut Ibnu lagi, Ahok juga diduga terlibat dalam korupsi penerbitan surat keterangan tanah palsu untuk dijadikan lahan pelabuhan KPLP Belitung Timur. “Akibat kasus ini, Khairul Efendi yang meneruskan jabatan Ahok sebagai Bupati Belitung Timur diseret ke pengadilan dan dihukum penjara tiga tahun. Padahal, itu adalah proyek Ahok,” tutur Ibnu. (ASN-010/DJE, ASN-018/LCW)

http://www.asatunews.com/berita-1477...an-lenyap.html