Buruh Jakarta yang tergabung Forum Buruh DKI Jakarta siap untuk melumpuhkan kawasan-kawasan industri seperti 31 Oktober yang lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengaku siap terus melakukan aksi demonstrasi hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengubah keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sekira Rp2,44 juta. Dirinya pun menilai Jokowi termasuk ke dalam gubernur yang paling tega dalam menaikkan UMP.

"Forum buruh akan beraksi terus sampai Jokowi mengubah keputusan yang sebesar Rp2,44 juta, itu angka yang tidak rasional, ini 11 gubernur yang paling tega menaikkan upah terkecil dari aspek persentase," ucap Toha di Hotel Mega Cikini, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Toha juga mengungkapkan bahwa pada aksinya pada 28-29 November ini akan membawa 20-30 ribu buruh, yang akan melakukan long march di Jakarta yang berhenti pada kantor Gubernur DKI Jakarta.

"Kita akan mengombinasikan kalau yang dulu tanggal 31 seribu, besok akan 20-30 ribu, dulu karena pada long march jalan kaki, tapi besok akan ditarik semua ke balkot. Angka yang diputuskan DKI menjadi acuan inspirasi ke daerah lain yang sudah menyiapkan 3 juta jadi enggak jadi," katanya.

Toha juga memaparkan bahwa janji Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta tidak terbukti dalam realisasi UMP pada 2014.

"Untuk menebus kesalahan maka harus diganti, kami belum melihat, untuk aksi besok Jokowi untuk memutuskan UMP pada kisaran 30 persen, kita mendesak ada kenaikan 30 persen minimal, kami menolak penangguhan yang direkayasa sebelumnya," tambahnya.

Tidak hanya itu, Toha juga berkeinginan agar Jokowi memenjarakan pengusaha yang telah melakukan rekayasa data dalam penangguhan upah minimum.

"Jokowi diminta memenjarakan pengusaha yang rekayasa data, banyak pemalsuan data jokowi telah dibodohi oleh pengusaha dan Dinasker harus dipenjara dan dipecat, UMP ini disesatkan oleh disnaker," tukas dia.


SUMBER