TIDAK dilibatkannya Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla (JK) dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century menunjukkan adanya niat menggunakan dana publik untuk kepentingan politik. Karena itu JK bisa menjadi pintu masuk bagi penuntasan skandal yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun tersebut.

“Dalam sistem tata negara kita, jika Presiden di luar negeri maka Wakil Presiden otomatis mengambil alih. Tidak boleh ada keputusan penting di dalam negeri tanpa sepengetahuan Wapres. Namun ternyata Pak JK sama sekali tidak dilibatkan dalam bailout Bank Century. Ini sangat aneh dan menyalahi prosedur,” kata Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, kepada wartawan, Minggu (24/11/2013).

Keputusan penyelamatan Bank Century diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Meski demikian, lanjut Rizal, sebagai organisiasi tersendiri KSSK juga harus melapor kepada Presiden. Jika Presiden tidak ada, maka laporan disampaikan kepada Wakil Presiden. Pada konteks ini kata dia menjadi aneh kalau Wapres Jusuf Kalla sama sekali tidak diberi laporan proses dan pengambilan keputusan menalangi Bank Century.

"Dari penjelasan pak Jusuf Kalla di KPK, sudah terang-benderang siapa dalang dari skandal ini, yaitu Boediono yang menyuruh ini. Sebagai Gubernur BI, dia bahkan dua kali mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang CAR agar Bank Century bisa di-bail out. Jadi, Boediono adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kasihan anak buah Boediono yang tidak mengerti apa-apa sudah jadi tersangka dan masuk penjara. Masa tidak ada rasa prihatin dan kesatria dari Boediono," katanya. POL

- See more at: http://politik.pelitaonline.com/news...a#.UpKg_sT8GDk