Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengancam akan menutup operator telekomunikasi yang terbukti terlibat melakukan penyadapan terhadap pejabat tinggi Indonesia.

"Penyadapan oleh Australia merupakan isu yang sensitif dan jika ada operator telekomunikasi yang terbukti terlibat, akan dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," kata Tifatul di kantornya, di Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Menurut dia, operator adalah pihak yang paling dicurigai terlibat dalam penyadapan selain produsen handset. Pihaknya telah memanggil sejumlah presiden direktur dari operator telekomunikasi.

Dalam kesempatan itu, Tifatul memberikan kesempatan bagi seluruh operator telekomunikasi untuk memberikan klarifikasi keterlibatan penyadapan.

"Dalam seminggu ke depan kami segera mendapatkan laporan dari seluruh operator telekomunikasi Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Kemkominfo juga akan melakukan audit terhadap seluruh operator telekomunikasi.
"Kami juga akan melakukan pengujian (audit) terhadap sistem perangkat dari operator apakah mengandung materi penyadapan seperi 'back door' atau 'bot net'."

"Pemerintah melalui kementerian, meminta operator agar mengetatkan aturan terkait perlindungan data pelanggan, registrasi dan informasi pribadi," kata politikus PKS itu.

Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di kantor Kemkominfo, Tifatul memberikan keterangan persnya bersama sejumlah perwakilan operator telekomunikasi. Di antaranya seperti Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi, Presdir Telkomsel Alex Sinaga, Presdir Axis Eric Aas, Presdir Telkom Arif Yahya dan perwakilan dari operator lainnya.

Presdir Telkomsel Alex Sinaga mengatakan pihaknya siap memberikan klarifikasi dan diaudit.

"Kami setuju dengan apa yang kementerian minta yaitu memeriksa kembali semua proses dan standar kinerja. Kami sudah melakukan segalanya dengan baik. Kami ikuti semua standar seperti unsur keamanan sesuai ISO dan setiap tahun kami memperbaharuinya," jelasnya. (*/ini)