Anggaran APBD DKI Jakarta diketahui rawan penyimpangan. Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang nyali anggota dewan untuk selalu mengedepankan transparansi anggaran kepada warga Ibukota.

Suami Veronita Tan menantang DPRD DKI Jakarta untuk mengunggah proses penganggaran APBD di youtube. Ayah 3 anak ini pun bakal menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusunan RAPBD 2014. Dengan begitu, menurut dia, tertutup peluang 'main mata' antara
anak buahnya dengan oknum DPRD DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, pria yang menjuluki dirinya sebagai 'Polisi jahat Pak Gubernur' ini bahkan pernah meminta agar rapat-rapat yang membahas tentang anggaran disiarkan langsung melalui stasiun televisi.

Berani?

Berikut 3 aksi berani Ahok tantang DPRD DKI transparan soal anggaran:


1. Anggaran Diunggah di Youtube



Anggota DPRD DKI meminta agar pemerintahan Jokowi-Ahok menempel hasil kerjanya selama ini di dinding-dinding lingkungan masyarakat. Namun, Ahok justru menjawab agar proses penganggaran APBD di dewan juga diunggah di Youtube.

“Semua orang tinggal lihat di web (Jakarta.go.id) lengkap. Lengkap semua. Makanya kita juga minta sama anggota dewan, proses anggaran ini pun dipasang di youtube aja semua, biar orang dengar siapa yang ngomong siapa yang bela gitu loh,” kata Ahok di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21//11/2013).

Ia beralasan jika masyarakat juga perlu mengetahui proses perumusan anggaran APBD DKI di tangan anggota dewan. Ia kembali menuding adanya permainan anggaran oleh tubuh DPRD sehingga perlu dibuka ke ranah publik.

“Jadi jangan cuma nuntut yang akhirnya. Itukan dewan mainnya di depannya (saat penganggaran,” ucapnya.

Mengenai perumusan anggaran ini, Ahok memang kerap menuding anggota dewan bermain dengan oknum dari beberapa dinas di Pemprov DKI. Hal ini ditandainya dengan banyaknya anggaran ‘siluman’ pada RAPBDP 2013 yang sudah dicoretnya namun kembali muncul saat dibahas anggota dewan.


2. Sistem e-Budgeting



Ahok berencana menerapkan e-budgeting dalam penyusunan RAPBD 2014. Penerapan sistem itu untuk mencegah munculnya lagi pos anggaran yang telah dicoret dan siap mempertahankannya dalam pembahasan di DPRD.

"Kalau sampai ada oknum di DPRD yang mau marah-marah, saya siap berantem sama mereka," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2013).

Ahok mengatakan sering mencoret item anggaran yang menurutnya tidak masuk akal. Namun anehnya, saat draft anggaran tersebut dibahas DPRD, pos anggaran yang telah dicoret muncul lagi.

"Setelah saya coret anggaran, setengah mati, saya marah-marah, begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret. Karena tidak ada sistem. Nah, makanya siapkan e-budgeting," jelas Ahok.

Ahok berharap dengan penerapan e-budgeting, maka tak ada lagi suku dinas atau SKPD yang memanfaatkan kerjasama dengan oknum DPRD untuk memunculkan anggaran yang telah dihilangkannya.

"Kalau ada, akan berhadapan dengan saya. Tidak ada deal-deal," tegasnya.

Ahok sebelumnya mengaku kecolongan karena anggaran-anggaran yang telah dicoretnya muncul lagi setelah masuk ke DPRD. Dia pun ingin meniru sistem e-budgeting yang telah diterapkan di Surabaya.

"Kalau saya block, tidak bisa lagi masukkan anggaran. Kalau masih ada nekat tahun depan, ya saya akan jebloskan," ancam Ahok.


3. Siaran Langsung di TV



Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI 2013 kemarin diwarnai aksi walk-out sejumlah anggota DPRD. Akibatnya, pengesahan kebijakan anggaran tersebut terancam molor.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyesalkan proses rapat yang berlangsung Kamis kemarin. Ahok bahkan menantang DPRD untuk menggelar rapat anggaran terbuka dengan disiarkan langsung stasiun televisi agar warga Jakarta mengetahui yang sebenarnya terjadi di dalam ruang rapat DPRD.

"Terserah, kalau masih bilang (kebijakan anggaran ini) tidak jelas, saya wagub menantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarkan TV langsung. Gitu saja kan," cetus Ahok di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (7/12/2012).

Ahok menyesalkan pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh anggota Dewan DKI saat pembahasan KUAPPAS. Menurutnya, pertanyaan itu menunjukkan sikap anggota Dewan yang tidak terbuka dengan program Pemprov DKI.

"Lain kali saya bilang, kalau tanya melulu saya video kan deh biar diputar-putar ulang. Karena mereka nggak terbuka kan. Lain kali pers yang minta sama DPRD kalau (pertanyaan yang sama) diulang-ulang suruh terbuka saja rapatnya. Biar seluruh rakyat Jakarta nonton," ujarnya.

"Makanya nanti dilihat, kalau dari kita sudah selesai, tapi DPRD tidak mau membahas, berarti DPRD yang tidak mau ada program tahun depan kan. Sederhana kan jawabnya," ucap Ahok.

Apakah pengesahan APBD menjadi akan molor?

"Nggak usah dibahas lagi. Bilang nggak usah dibahas," tutur Ahok.

Sejumlah anggota DPRD memilih untuk walk-out dalam rapat Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI 2013 hari Kamis kemarin. Walk-Out dilakukan saat sesi tanya jawab tepat setelah pemaparan dari perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Walk-out tidak hanya dilakukan oleh anggota Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Gerindra dan Golkar. Sementara untuk anggota Dewan yang disebut melontarkan pertanyaan sama berulang kali, diketahui bernama Igo Ilham dari Fraksi PKS dan Ferrial Sofyan asal Fraksi Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.


[URL="http://news.detik..com/read/2013/11/23/110703/2421397/10/4/3-aksi-berani-ahok-tantang-dprd-dki-transparan-soal-anggaran9911012#bigpic"]SUMBER[/URL]