BANDUNG- Pengamat politik dan ilmu pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan, menilai pemerintah Indonesia tidak menunjukkan sikap tegas kepada Australia atas penyadapan yang dilakukan.

Presiden SBY pun harus mengambil langkah tegas, sebab apa yang dilakukan Australia adalah sebuah penistaan. Salah satunya adalah mengusir Dubes Australia dari Indonesia.

"Menurut hemat saya, jangan cuma memanggil dubes (Australia) untuk meminta keterangan, usir dan tegas saja," kata Asep Warlan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/11/2013).

Langkah itu perlu diambil lantaran Australia sudah kelewatan. Di tengah hubungan diplomatik dua negara yang selama ini baik-baik saja, Australia justru melakukan penyadapan.

"Ini ekstrim memang, tapi tunjukkan bahwa kita negara berdaulat, kita punya wibawa di mata negara asing," tegasnya.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka wibawa Indonesia di mata internasional akan runtuh. "Kita menunjukkan tidak punya wibawa di mata dunia, digini-gini mau. Pemimpin kita harus tegas mengatakan kami punya harga diri, martabat, kehormatan, punya privasi dan kepentingan nasional," jelas Asep.

Menurutnya, tindakan penyadapan memang bukan sebuah intervensi, tapi Australia bisa mendapat banyak informasi soal berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah Indonesia dalam berbagai hal. "Itu keuntungan buat mereka (Australia)," ucapnya.

Disinggung soal kemungkinan pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia, menurutnya Indonesia tidak perlu khawatir merugi. "Ini soal kehormatan, bukan dilihat dari segi rupiah, dari segi jumlah orang berkunjung. Kehormatan bangsa, itu sesuatu yang lebih besar," tutur Asep.

Jika hubungan diplomatik diputus, hubungan nondiplomatik akan tetap berjalan, misalnya dari segi kerja sama di bidang pendidikan, sosial, hingga kesehatan, dan ekonomi. (kem)

http://news.okezone.com/read/2013/11...esia-bertaring