Liputan6.com, Jakarta : Rencana Partai Golkar menggelar Rapimnas pada 22-23 November lusa tidak akan membahas cawapres pendamping Aburizal Bakrie. Acara yang akan digelar di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan ini rencananya hanya membahas pemenangan Pileg dan Pilpres 2014.

"Cawapres tidak ada lagi, karena sesuai keputusan Rapimnas sebelumnya tidak lagi membahas cawapres. Sudah clear. Marilah berorganisasi yang benar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Leo Nababan kepada Liputan6.com, Rabu (20/11/2013).

Menurut Leo, agenda tahunan ini hanya akan membahas terkait langkah-langkah pemenangan Pileg dan Pilres 2014. Selain agenda itu, masih banyak hal lain yang akan dibahas.

"Misalnya, bagaimana menyusun pemenangan Pileg dan Pilpres, di DPRD, DPR, dan banyak lagi. Nanti akan dibagi 4 komisi," papar Leo.

Rapimnas Golkar ini sempat menjadi perdebatan internal. Kritik datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. Akbar menilai pengurus DPD II sebaiknya dihadirkan dalam Rapimnas.
Golkar menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung atas rencana Rapimnas Golkar yang tidak mengundang pengurus DPD II. Rapimnas yang akan digelar 22-23 November besok ini memang hanya mengundang pengurus DPD I.

"Di dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Golkar jelas, di Rapimnas tidak mengundang DPD II. Hanya DPD tingkat I saja. Suruh Akbar Tandjung baca lagi AD/ART, tulis besar-besar itu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Leo Nababan kepada Liputan6.com, Rabu (20/11/2013).

Leo menjelaskan, dalam peraturan AD/ART Golkar, telah mengatur bahwa dalam Rapimnas hanya mengundang pengurus DPD I atau tingkat Provinsi, tanpa pengurus DPD II tingkat kabupaten/kota.

"Saya heran, Akbar Tandjung tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu di AD/ART. Masak sekaliber Akbar Tandjung tidak tahu atau kura-kura dalam perahu," ketus Leo.

Akbar Tandjung memperjelas keinginannya untuk menghadirkan DPD II dalam Rapimnas. Bagi Akbar, mendatangkan DPD tingkat II dalam Rapimnas tidak melanggar AD/ART partai selama fungsinya bukan sebagai peserta.

"Kalau diundang bukan sebagai peserta kan bisa saja. Tidak salah kalau bukan sebagai peserta yang ikut ambil keputusan, punya suara," ungkap Akbar yang ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 17 September lalu.