Umumnya hanya pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memungut pajak hiburan dan pajak restoran, namun pajak hiburan dan pajak restoran juga dapat dipungut oleh pemerintah daerah setingkat daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. (Pasal 2 Ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah “UU 28/2009)
UU 28/2009 sendiri tidak menetapkan besarnya tarif pajak restoran dan hiburan suatu daerah, namun UU 28/2009 menentukan batas tarif pajak tertinggi yang dapat dipungut daerah. Untuk tarif pajak restoran, Pasal 40 Ayat (1) UU 28/2009 menentukan batas tertinggi 10 %.

Peruntukan Dan Besarnya Tarif Service Charge

Didefinisikan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1999 Tahun 1999 Tentang Pembagian Uang Service (Pajak Restoran) Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya
uang service (Pajak Restoran) adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya. Uang service (Pajak Restoran) merupakan milik dan menjadi bagian pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah.
Pengumpulan dan pengelolaan administrasi uang pajak restoran dilakukan sepenuhnya oleh pengusaha sebelum dibagi (kepada pekerja). Setelah terkumpul, dilakukan pembagian uang service sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang ditetapkan sebelumnya (Pasal 2 Ayat (1) PERMEN 02/1999).

Jika bermanfaat tolong ya gan


Bagi agan yang udah ISO ane minta dong ane haus ini

Maaf gan ane tidak menerima ane lagi gak mau bikin rumah gan