Proyek Giant Sea Wall yang bakal diwujudkan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo, ternyata membutuhkan dana yang lebih besar dibandungkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Proyek untuk menangkal banjir di ibu kota itu, diperkirakan membutuhkan dana Rp 300 triliun. membutuhkan dana anggaran sebesar Rp 300 triliun. Nilai itu, jauh lebih besar daripada megaproyek milik pemerintah pusat, yakni Jembatan Selat Sunda (JSS), yang diperkirakan memakan Rp 250 triliun.

"Ini proyek program pengamanan banjir paling besar di dunia," ujar Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Sarwo Handayani, Minggu (10/11/2013).

Sarwo menjelaskan, dana APBD Pemprov DKI tidak semuanya untuk Giant Sea Wall. Rencananya, Pemprov DKI akan menggandeng pihak swasta dan pemerintah pusat.

"Investasi masih dihitung, bisa sampai Rp 300 triliun, bukan dari APBD kalau bisa dari swasta," ungkap Sarwo.

Ide pembangunan Giant Sea Wall, muncul pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Tanggul raksasa ini, dibangun untuk menanggulangi banjir, khususnya di sisi utara Jakarta, hingga seribu tahun ke depan.

Tanggul ini, juga difungsikan untuk mencegah terjadinya banjir rob yang lebih besar serta sebagai sumber air bersih. Selain Pemprov DKI Jakarta, pembangunan giant sea wall akan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian PU dan Bappenas.

Fauzi Bowo, pernah melibatkan Pemerintah Belanda dalam perancangan proyek itu karena Belanda telah berpengalaman dalam membuat bendungan. Ada jalan melingkar serta pusat pertumbuhan ekonomi baru di atas tanggul itu. Rencananya proyek Giant Sea Wall mulai dibangun pertengahan tahun 2014 dan akan selesai tahun 2020

Giant Sea Wall Proyek Berisiko

Proyek pembangunan giant sea wall atau tembok penghalau rob dinilai sebagai proyek yang berisiko. Selain karena proyek tersebut tidak sinkron dengan pembangunan penanganan rob yang sudah dilaksanakan, pendirian bangunan di sekitar pantai malah bisa memperparah penurunan tanah. Karena beban tanah akan semakin berat.

Hal itu disampaikan Tata Pradana, pengamat perkotaan yang juga mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang, Kamis (17/10). Menurutnya, giant sea wall bukanlah program yang visible secara jangka panjang. Karena bisa menggugurkan fungsi atau visi pembangunan yang sudah dilaksanakan, seperti normalisasi Banjirkanal Barat, pembangunan polder, dan pembuatan Waduk Jatibarang.

"Selain anggarannya besar, proyek yang sudah ada yang dibiayai dengan dana talangan serta utangan, jadi tidak ada gunanya. Sistem penanganan rob yang telah dibuat pun tidak tersinkron.Apalagi nantinya giant sea wall juga akan menggunakan tenaga pompa," katanya.

Ada banyak faktor dalam masalah rob. Percepatan penurunan tanah di kawasan pesisir, eksploitasi air bawah tanah dan pembangunan di sekitar pesisir memang menjadi beberapa faktor utama. Maka untuk itu, harus ada langkah yang lebih bijaksana dan tersistem dengan pembangunan yang sudah dilakukan.

"Kalau menurut saya, wilayah pesisir dikonservasi saja, jangan malah dibangun. Karena tanahnya lunak dan bisa memperparah penurunan tanah. Selain itu jika ada pembangunan, eksploitasi air bawah tanah juga akan meningkat. Karena PDAM selaku penyuplai air bersih tak mungkin memfasilitasi seluruh bangunan yang ada di sana. Pada akhirnya, mereka akan mengambil air bersih dari sumber bawah tanah," papar dia.

Tapi, katanya, jika pembangunan itu akan dilakukan pihak swasta secara penuh, dirinya masih memiliki toleransi. Karena potensi kerugian bisa ditanggung oleh swasta. "Kalau pembangunannya melalui APBD atau APBN, jelas tidak setuju. Lebih baik anggaran dipakai untuk kegiatan yang tersistem. Seperti pembangunan polder dan upaya lain," ujarnya.

Sementara Plt Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyambut baik wacana pembangunan giant sea wall yang dilontarkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Tapi pihaknya masih harus menunggu kepastian program tersebut. "Termasuk menunggu peran dan tugas pemkot dalam proyek ini. Intinya kami menyambut baik wacana tersebut," ujarnya singkat.

sumber suara merdeka