Selain menjadi momok yang menakutkan, banjir selalu menjadi penyebab “pertengkaran” antara masyarakat dan pemerintah. Mayarakat menuding pemerintah gagal dalam pengaturan jalur air dan mudahnya izin untuk membangun suatu bangunan dilahan hijau juga menjadi sasaran tudingan masyarakat kepada pemerintah yang dituding menjadi penyebab datangnya banjir.

Pemerintah tak mau mengalah, dengan berbagai alasan, mereka menuduh masyarakat telah menyebabkan banjir, dari kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, membangun pemukiman di bantaran kali serta etika masyarakat yang terbiasa dengan kebiasaan “jorok”.

Saling tuduh dan saling menyalahkan bukan hal yang baru lagi dalam menanggapi banjir yang makin sering melanda suatu daerah khususnya di daerah perkotaan seperti Jakarta ini. Banjir adalah bencana alam yang datangnya dari tuhan. Namun, saat ini banjir di perkotaan tidak lumrah lagi jika disebut bencana alam yang datangnya dari tuhan. Banjir kerap datang dan melanda karena ulah manusianya itu sendiri, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah.

Posisi pemerintah sebagai pelaku dan aktor yang mengatur suatu negara, memang selalu menjadikan bulan-bulanan masyarakat yang “bosan” menghadapi banjir. Tapi perlu dicatat pula, bahwa tanggung jawab sebuah negara bukan hanya ada di pundak pemerintah, masyarakat juga menjadi penanggungjawab atas suatu negara. Hendaknya dalam menyikapi bencana banjir ini, kedua pihak, pemerintah maupun masyarakat menanggung bersama atas apa yang akan dan telah terjadi.

Masyarakat tidak bisa semena-mena menyalahkan pemerintah yang dinilai gagal dalam mengatur arus atau aliran air yang berada diperkotaan maupun didaerah, namun masyarakat hendaknya sadar akan bahaya dari tindakannya yang dapat menyebabkan banjir itu sendiri. Seperti membiasakan hidup bersih, contoh, buang sampah pada tempatnya, tidak mendirikan bangunan dibantaran kali yang dapat mengikis lebar pada kali itu, dan lainnya.

Sedangkan pemerintah juga harus lebih selektif dalam memberikan izin sebuah bangunan yang memakan lahan hijau yang dapat dijadikan lahan penyrapan air, selain itu pemerintah hendaknya membangun dan mengmbangkan jalur atau alur aliran air, baik di sungai maupun di bantaran kali serta sedikit demi sedikit menurangi penebangan liar yang sudah merajalela, padahal ini adalah tindakan kriminal, tapi apa boleh buat, yang awalnya ilegal mudah sekali menjadi legal karena banyak oknum dari pengak hukum yang justru menjadi aktor atau pelindung bagi penebang liar itu.

Keduanya tidak boleh saling menyalahkan, justru harus saling bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi banjir. Jika ini dipatuhi dan dijalankan oleh kedua pihak, nantinya pasti akan dapat mengatasi masalah yang sudah menjadi seperti ritual musiman, terutama ketika musim penghujan seperti sekarang ini.