Senayan - Diberitakan oleh majalah Tempo dan Koran Tempo menerima voucher Rp 250 juta terkait rencana pembangunan Gedung Parlemen pada 2009, Marzuki Alie meradang. Senin (11/11), di ruang rapat pimpinan DPR, Ketua DPR RI ini membantah berita tersebut.

"Terkait rencana pembangunan Gedung Baru DPR, kalau saya nggak peduli, tentu waktu itu sudah keluar dana Rp 1,8 triliun. Tapi saya minta untuk dihitung ulang, dan didapatlah angka Rp 1,5 triliun itu," kata Marzuki Alie.

Marzuki melanjutkan ceritanya, dia meminta Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto untuk mengirim pejabat eselon dua yang paham pekerjaan sipil, bersih, dan idealis. Marzuki ingin kedua pejabat itu membantunya menangani rencana gedung baru. Soalnya, Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR tidak menguasai teknik sipil.

"Pak Joko Kirmanto pun mengirim Pak Sumirat. Setelah ia melakukan pekerjaan menghitung biaya proyek, estimasi angkanya kembali turun menjadi Rp 1,1 triliun. Tapi, saya minta supaya dihitung ulang kalau bisa sampai di bawah Rp 1 triliun," imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, tindakannya itu tak sedikit pun diniatkan untuk mengeruk keuntungan. Karena itu, ia meminta majalah Tempo dan Koran Tempo untuk membuktikan tuduhan dalam beritanya.

"Saya memang dikejar untuk wawancara dari Cirebon sampai Bandung. Tapi, tak ada satu pun soal uang Rp 250 juta. Sayangnya, tiba-tiba keluar berita tentang saya terima uang Rp 250 juta. Kalau bisa tunjukkan bukti, siapa yang ngasih, hari ini juga saya berhenti menjadi Ketua DPR RI," tegas Marzuki.

Marzuki sulit memungkiri jika ada oknum di DPR yang ingin menghancurkan lembaga wakil rakyat. Namun, ia berani menjamin tidak ada unsur pimpinan yang berani bermain proyek untuk keuntungan pribadi.