Jakarta - Pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan menyatakan siap mengkaji pembebasan pajak impor atau bea masuk dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk transportasi massal.

Ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yang akan mendatangkan banyak bus untuk transportasi
ibu kota. Namun, Kemenkeu masih mempertimbangkan sejumlah persoalan.

"Intinya secara prinsip kita dukung. tinggal
begini yang susah kan kadang-kadang. Misalnya bus yah. Kita mau saja bea masuk bus ditiadakan, PPnBM diturunkan," ungkap Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (11/11/2013)

Pertimbangannya, kendaraan jenis bus biasa
digunakan untuk angkutan umum dan
kepentingan komersial seperti untuk pariwisata. "Bus ini bisa dipakai dua. Bisa sebagai angkutan umum yang sifatnya sosial dan bisa yang misalnya untuk pariwisata. Untuk keperluan komersial. itu saja yang mau kita sikapi," jelasnya.

Bambang belum dapat mengetahui kapan aturan tersebut dapat direalisasikan. Sebab pemerintah juga berkeinginan agar untuk kendaraan umum menggunakan produk dalam negeri.

"Kita juga mau dorong supaya mereka pada
produk dalam negeri. Jadi bisa juga dulu
PPnBM-nya yang kita turunkan. Karena PPnBM-nya dua-duanya kena. Nah ke depannya baru kita lihat apakah modelnya, mungkin BM DTP (be masuk ditanggung pemerintah), kalau misalnya susah tadi membedakan mana yang untuk umum mana yang untuk komersial. Itu nanti termasuk suku cadangnya," papar Bambang.

Dibikin simpel aja biar cepat terealisasi, LCGC aja bisa masa untuk bus umum dibuat susah. Mau impor atau buatan dalam negeri, selama untuk angkutan umum bebasin pajaknya !!!
Kelamaan dikaji sementara kerugian akibat
macet jalan terus menerus.

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Pemerintah Provinsi Jakarta agar pajak pengadaan unit transportasi massal nol persen akhirnya dijawab pemerintah pusat. Setelah sempat menunggu, permintaan itu dipenuhi pemerintah pusat, baru secara lisan.

"Secara lisan, saya sudah mendapatkan jawaban. Pusat akan memberi pajak nol persen," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2013).

Saat ditanyakan terkait siapa yang memberi jawaban secara lisan tersebut, mantan Wali Kota Surakarta tersebut enggan menjawab. Kendati mendapat titik terang soal kemudahan pengadaan unit transportasi umum di Jakarta, Jokowi mengaku belum begitu senang. Sebab, jawaban tersebut baru sebatas lisan semata. Ia pun masih menunggu jawaban tertulis terkait permintaan itu.

"Saya maunya tertulis, tertulis, tertulis,"ujarnya berulang-ulang.

Seperti diketahui, Pemprov DKI meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk menerapkan pajak nol persen bagi pengadaan unit bus sedang dan bus transjakarta. Permohonan itu dianggap penting lantaran bus masuk dalam barang mewah dan berpajak tinggi, yakni mencapai 40 persen.