Survei ini dirilis dengan tema "Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnansi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR" di Hotel Morrisey, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2013.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013. Margin of error survei itu +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Manajer Riset Pol-Tracking Institute, Arya Budi, mengatakan secara umum hanya 40,5 persen masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

"Sebanyak 51 persen tidak puas, dengan rincian 41,5 persen merasa kurang puas, dan 10 persen sangat tidak puas. Sementara sisanya sebesar 8 persen yang menyatakan tidak tahu," kata Arya Budi.

Secara umum, ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono itu disebabkan oleh adanya "wajah ganda" presiden dan para menterinya menjelang Pemilu 2014. Wajah ganda yang dimaksud adalah di satu sisi sebagai pengurus negara, di sisi lain sebagai pengurus partai politik.

Ada 19 kursi atau 55 persen jabatan dalam kabinet yang merupakan anggota partai politik. Dari 19 menteri itu, 4 orang di antaranya adalah ketua umum partai, yaitu Muhaimin Iskandar (PKB), Suryadharma Ali (PPP), Hatta Rajasa (PAN), dan Syarief Hassan (Demokrat). Ditambah SBY yang menjadi ketua umum Partai Demokrat. Selain itu, ada 10 menteri dari unsur partai yang turut maju sebagai calon legislatif Pemilu 2014.

"Dengan posisi ganda itulah, konsentrasi para menteri dan presiden menjadi terpecah antara urusan partai dan negara," kata dia.

Ada beberapa bidang yang disurvei. Di antaranya ekonomi, hukum, keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang ekonomi cukup tinggi, sebesar 71 persen. Sedangkan yang merasa puas sebanyak 21 persen. Sebanyak 7 persen menjawab tidak tahu, dan 1 persen memilih tidak menjawab.

"Ketidakpuasan di bidang ekonomi ini tergambar dari persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir ini," katanya.

Kinerja pemerintah di bidang hukum, jumlah presentase ketidakpuasan masyarakat lebih sedikit ketimbang bidang ekonomi. Sebanyak 24 persen responden mengaku puas, 58 persen merasa tidak puas, 17 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

"Di bidang ini masyarakat belum melihat hadirnya koordinasi sistematik dan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan berbagai skandal korupsi. Isu korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi domain paling krusial yang membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang hukum," kata dia.

Kinerja pemerintah di bidang keamanan, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan responden berbeda tipis. Ada 41 persen responden yang puas. Responden yang tidak puas sebesar 46 persen, 12 persen responden menjawab tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

"Masyarakat cukup resah akibat banyak polisi yang terbunuh. Karena polisi sebagai simbol penjamin keamanan seolah jatuh dan lumpuh. Lalu tingkat kriminalitas masih tinggi," kata dia.

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan ada di angka 48 persen. Yang tidak puas 43 persen, tidak tahu sebesar 8 persen dan 1 persen yang tidak menjawab.

Kepuasan di bidang pendidikan cukup tinggi. Responden yang menilai puas dengan kinerja pemerintahan sebesar 53 persen. Masyarakat yang tidak puas 37 persen, 1 persen tidak tahu, dan 9 persen tidak menjawab.

"Ini disebabkan adanya pendidikan murah dan anggaran pendidikan yang membantu peserta didik yang kurang mampu," kata dia.

Pol-Tracking Institute juga melakukan survei terhadap kinerja para menteri kabinet. ada tiga menteri yang kinerjanya dinilai responden relatif lebih baik ketimbang menteri-menteri lainnya.

"Mereka adalah (Menteri Agama) Suryadharma Ali, (Menteri Koordinator Perekonomian) Hatta Rajasa, dan (Menteri Pemuda dan Olahraga) Roy Suryo," kata Arya Budi.

Suryadharma Ali mendapat persentase kepuasan dari responden sebesar 30,86 persen, Hatta Rajasa 23,01 persen, dan Roy Suryo 21,63 persen. Sementara tiga menteri yang menduduki peringkat terbawah adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini sebesar 9,98 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo sebesar 11,36 persen, dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz sebesar 11,9 persen