Pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) membantah klaim pemerintah Indonesia soal pengambilalihan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

NAA menyatakan proses nasionalisasi Inalum dianggap belum selesai dan tidak benar kalau saat ini 100 persen saham sudah milik pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan seorang eksekutif NAA yang tak mau disebutkan namanya kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/11/2013) malam.

"Pemberitaan yang menyatakan 100 persen saham sudah di tangan pemerintah Indonesia sangat tidak benar. Pihak NAA masih memiliki saham di Inalum sebesar 58,9 persen sampai saat ini. Pembicaraan dan negosiasi belum selesai dan kami akan melanjutkan pembicaraan kemungkinan di Singapura minggu depan," lanjutnya lagi.

Hal itu diungkapkan untuk membantah pernyataan pemerintah Indonesia, yang mengklaim Inalum telah diambil alih 100 persen per 1 November 2013dengan penawaran harga 558 juta dollar AS.

"Soal uang juga sama sekali kita belum setuju dan masih harus banyak dibicarakan lagi dengan berbagai ketentuan lainnya. Jadi bukan soal uang saja tapi soal lain juga masih harus kita negosiasikan dengan Indonesia," lanjutnya.

Sumber itu juga belum mau bicara lebih lanjut mengenai hal lain terkait pengambilalihan Inalum. "Pada pokoknya, semua masih harus dibicarakan, dilanjutkan dan kita siap bicara dan negosiasi terus sampai dengan kedua pihak sepakat pada satu titik yang sama."

Selain itu sumber juga mengungkapkan bahwa karyawan NAA sama sekali tak diperkenankan masuk bekerja lagi di Inalum per 1 November terlebih yang warga negara Jepang,

"Kami sih tidak mau bertengkar dengan pihak Indonesia. Mungkin dititipkan pesan ke bagian keamanan agar orang Jepangnya jangan diperbolehkan masuk," lanjutnya lagi.

Jadi masih banyak yang harus kita verifikasi mengenai perkembangan terakhir Inalum saat ini dengan pihak Indonesia dan sekali lagi sama sekali tidak benar kalau 100 persen saham Inalum telah dipegang oleh pihak Indonesia dan kami pun di Jepang sama sekali belum terima uang apa pun dari Indonesia, tekannya lebih lanjut.

Sumber itu juga berharap pertemuan minggu depan dapat membuka jalan lebih lanjut mengenai kasus Inalum ini dan berharap bisa diselesaikan baik-baik, tak perlu sampai ke arbitrase internasional. sumber

Pengambilalihan 58,85 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) hingga kini belum mencapai kesepakatan harga karena adanya perubahan skema pengambilalihan dari "share transfer" menjasi "asset transfer.

"Belum ada kesepakatan harga yang akan kita bayarkan kepada pihak Jepang. Tetapi terhitung hari ini (1/11) 100 persen Inalum sudah menjadi BUMN," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

Menurut Dahlan, perubahan skema pengambilalihan disampaikan oleh pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebagai pemegang saham Inalum.

Ia menjelaskan, sesuai dengan "master agreement" yang sudah disepakati sejak proses pengambilalihan dilakukan 1,5 tahun sebelumnya, pengambilalihan dilakukan dengan skema share transfer.

Pada perundingan yang digelar pada 29 November 2013, diutarakan Dahlan, pihak Jepang minta perpanjangan waktu selama tiga hari setelah 1 November 2013.

Namun tiba-tiba pada 30 November 2013, Jepang secara mendadak memutuskan bahwa skema yang digunakan dalam negosiasi tersebut berubah menjadi aset transfer.

"Perubahan skema ini mengindikasikan bahwa pihak Jepang akan melanjutkan perundingan ini ke arbitrase. Ini baru indikasi, kita lihat saja dalam tiga hari ke depan," ujarnya.

Ditambahkan Dahlan, skema "share transfer" itu cukup mengganti saham PT Inalum yang akan diambilalih, sehingga kalau diambilalih dan menjadi 100 persen maka otomatis asetnya ikut.

Sementara dengan skema aset transfer, adalah kekayaan perusahaan diserahkan.

Diketahui dalam proses perundingan yang sudah berlangsung belakangan ini, bahwa NAA menurunkan nilai buku Inalum menjadi 626 juta dolar AS, dari sebelumnya 650 juta dolar AS.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mematok harga sebesar 558 juta sebagai nilai buku, naik sebesar 134 juta dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebesar 424 juta.

Namun realitanya hingga kini belum ada kata sepakat berapa dana yang harus ditransfer pemerintah Indonesia kepada pihak pemegang saham Inalum.

Persoalan negara

Dahlan menjelaskan, dalam bisnis persoalan harga merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan apalagi terkait dengan negara.

Berbeda dengan Jepang, karena saham yang Inalum dimiliki oleh swasta (NAA) sehingga lebih fleksibel untuk menentukan harga karena cukup dengan persetujuan pemegang saham.

"Swasta itu gampang melakukan "commercial desicion". Begitu pemegang saham setuju yang harus setuju. Tidak ada yang mengganggu gugat," tegasnya.

Sebaliknya ujar mantan Dirut PT PLN ini, pihak Indonesia dalam menentukan harga mengalami kesulitan karena tidak bisa fleksibel.

"Kalau kita membayar lebih dari yang ditetapkan BPKP itu dianggap korupsi. Tidak bisa begitu saja menyetujui untuk menaikkan pembayaran karena kita terikat dengan akuntabilitas dan GCG," tegasnya.

Untuk itu diutarakan Dahlan, pemerintah Indonesia meminta pihak Jepang untuk mengerti persoalan yang sesungguhnya yang mengakibatkan perundingan ini menjadi lebih panjang.

"Bukan kita cerewet menawar-nawar untuk harganya diturunkan. Tetapi karena kita pihak yang mengambilalih adalah negara maka harus mengikuti hasil audit BPKP. Jadi mohon Jepang memaklumi hal itu," ujar Dahlan. sumber

Original Posted By chitorux►terserah mau punya indonesia atau jepang yang penting jalan kampung ku buat ke bendungan si gura2 milik inalum harus di perbaikin