Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, demo buruh di depan Balai Kota salah alamat dan menyebabkan jalanan macet. Menurut Ahok, seharusnya hanya warga ber-KTP DKI yang berdemonstrasi di Balai Kota.

"Yang KTP Bekasi, Tangerang, Depok yang jangan ke saya dong, ke Wapres atau Presiden, gitu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 7 November 2013.

Dia juga mengkhawatirkan nasib buruh-buruh yang sering sekali berdemo itu. "Kalau enggak masuk terus, jangan-jangan nanti dipecat," katanya.

Pemerintah, kata Ahok, tak akan mengubah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Mereka tak akan mengubahnya hanya karena buruh saban hari berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. "Apanya lagi yang mau diubah?" kata Ahok.

Menurut dia, kondisi tahun ini tidak bisa disamakan dengan tahun lalu, yang naik hingga 45 persen. "Itu karena di tahun-tahun sebelumnya, UMP selalu lebih rendah dari nilai KHL (kebutuhan hidup layak)."

Sejumlah buruh berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2014. Mereka merasa keputusan Gubernur Jokowi itu cacat administrasi.

sumber