JAKARTA – Aksi buruh yang berujung pada ancaman penutupan akses jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dan kawasan industri, merupakan ekspresi geram dari tuntutan mereka yang tak kunjung dipenuhi.

"Tol seluruh akses jalan raya kita lumpuhkan, mau tidak mau, tol kita lumpuhkan. Saya janji, Pak Jokowi bukan gubernur saya tapi gubernur monyet. Buruh selalu dikerdilkan. Tutup semua ruas tol dan kawasan industri," kata orator aksi dalam orasinya di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Para buruh merasa pihaknya tidak perlu pencitraan dari Joko Widodo, melainkan membutuhkan kenaikan angka KHL dan UMP DKI.

"Persetan dengan pencitraan. Untuk anak dan istri, UMP Rp3,7 juta harga mati. Kami menolak keras, memutuskan secara sepihak. Kami akan terus bergerak sampai tuntutan dipenuhi," teriaknya.

Seperti diketahui, ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak ketetapan UMP DKI yang sudah ditandatangani Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp2,4 juta.

JAKARTA - Menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI hanya sebesar Rp200 ribu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat cibiran dari para buruh.

"Dulu juga kita dimaki-maki sama pengusaha karena menaikkan sampai hampir 50 persen, enggak apa-apa. Tahun ini juga ada yang maki-maki lagi dari kaum pekerja. Saya kira itu risiko sebuah keputusan," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/11/2013).

Jokowi mengatakan apa yang dilakukannya itu didasari dengan program-program yang telah berjalan, seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, yang dinilainya mampu mengurangi kebutuhan rumah tangga.

"Di sini program-program yang kita berikan seperti KJS itu bisa sudah mengurangi pengeluaran, KJP untuk pendidikan juga bisa mengurangi, kemudian perumahan juga bisa mengurangi biaya komponen yang ada di sana. Jadi saya kira ada dua hal besar yang bisa menambah tetapi juga bisa mengurangi," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta untuk membedakan DKI dengan daerah lainnya dalam menentukan besaran UMP.

"Karena kita sudah memberikan pengurangan beban di sisi itu. Transportasi juga kita hitung-hitung lagi agar nanti bisa mengurangi komponen biaya yang ada di sana. Beda dong dengan daerah lain," tandasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, UMP yang ditetapkan Jokowi Rp2,4 juta merupakan keputusan yang sepihak yang tidak berpihak kepada buruh.

Keputusan Jokowi mengenai UMP telah mengabaikan rezim upah murah, sebab beberapa daerah lain akan berdampak negatif dengan keputusan ini.

Dia merinci, hidup di Jakarta dengan UMP Rp2,4 juta tidak akan mencukupi, lantaran sewa rumah sudah Rp600 ribu, ongkos transportasi Rp500 ribu, sedangkan untuk makan selama satu bulan sekira Rp900 ribu, dan ini hanya menyisakan sekira Rp300 ribu per bulan.

Selain itu, dia menilai Jokowi tidak memahami tentang penetapan nilai komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan untuk menghitung nilai upah minimum. Sebab, KHL yang diputuskan pemerintah sebesar Rp2,29 juta adalah KHL untuk 2013. Sedangkan upah minimum untuk 2014 diusulkan serikat buruh sekira Rp2,7 juta yang berasal dari hitungan nilai KHL 2014.

Gimana pendapat ente gan ??