Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di PD Dharma Jaya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta kembali akan mengaudit pengelolaan keuangan dalam dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Kedua BUMD DKI tersebut adalah PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Audit akan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2012 dan 2013.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk mengatakan sebagai lembaga pemeriksa keuangan, pihaknya tidak hanya memeriksa atau melakukan audit pengelolan keuangan daerah dalam tubuh Pemprov DKI Jakarta. Tetapi juga akan melakukan audit keuangan terhadap BUMD yang dimiliki Pemprov DKi.

“Sudah menjadi tugas kami untuk terus mengawal penggunaan anggaran negara yang digunakan oleh pemerintah daerah, termasuk perusahaan daerah ataupun pihak swasta yang mengerjakan proyek menggunakan anggaran daerah,” kata Blucer, Selasa (5/11).

Audit keuangan ini, lanjutnya, seperti pemeriksaan kesehatan atau general check up dalam bidang kesehatan. Artinya, BPK melakukan pemeriksaan keuangan untuk mengetahui penyelenggaraan keuangan daerah atau pengelolaan anggaran tidak menyalahi aturan atau wewenang yang ada.

Menurutnya, tugas dari BPK disamping mengaudit pengelolaan keuangan yang berpotensi terjadinya kerugian negara juga untuk mencegah. Pencegahan itu untuk menganalisa bagaimana bentuk laporan keuangan, operasional perusahaan atau kinerja dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola anggaran daerah untuk dibelanjakan.

Bila ditemukan kesalahan pelaporan keuangan, maka langsung dikoreksi. Begitu juga dengan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran maka akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Bila terdapat temuan yang merugikan negara dan BPK akan meminta anggaran itu dikembalikan. Sebaliknya, kala tidak dikembalikan akan disebutkan sebagai upaya penyalahgunaan keuangan negara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung tindakan BPK melakukan audit keuangan terhadap PT Jakpro dan PT PJA. Menurutnya semakin banyak yang melakukan audit, maka semakin meringankan tugasnya untuk mengawai pengelolaan anggaran dalam setiap satuan kerja atau BUMD DKI.

“Saya dukung. Silakan BPK masuk lakukan audit untuk Jakpro dan Ancol. Makin banyak yang audit makin enteng kerja kita. Tinggal baca laporan. Lagian BUMD sampai sekarang belum tersentuh audit kan,” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan Dirut PT Jakpro Budi Karya. Dia menegaskan audit itu dapat menjadi nilai tambah bagi kinerja Jakpro untuk menyongsong rencana go public. Sehingga perlu sebuah perbaikan dan audit dalam operasional dan manajemen dari BPK. Pihaknya juga membutuhkan validasi atas kinerja untuk memperbaiki PT Jakpro.

“Saya positif saja. Insya Allah, tidak ada apa-apa dalam hasil audit BPK,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro sebesar Rp2 triliun. Pada APBD 2013 ini Pemprov DKI Jakarta baru dianggarkan sebesar Rp750 miliar. PMP itu digunakan untuk rencana membeli saham Palyja yang dimiliki oleh Astratel sebesar 49%. Selain itu juga akan membuat water treatment plant (WTP) untuk pengolahan sumber air baku di ibu kota. Hingga pada akhirnya PT Jakpro akan go public.

Sementara itu PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan BUMD DKI Jakarta yang mengelola sarana wisata dan sejumlah properti. Perusahaan itu telah go public dengan sejumlah prestasinya mengelola seluruh unit usaha produksi. Taman Wisata Ancol pun menjadi salah satu objek wisata keluarga andalan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mendatangkan kunjungan wisatawan. Baik domestik maupun internasional.

http://www.beritasatu.com/megapolita...pt-jakpro.html

mending audit gedung ijo tempat mesum