Menjawab kemacetan lalu lintas yang bisa menimbulkan kerugian usaha, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bahwa tanggung jawab kemacetan kini terbagi ke daerah. Hal tersebut menjadi konsekuensi atas sistem desentralisasi.

"KADIN tidak dilarang tim datang ke gubernur, ke wali kota. Kalau biang kemacetan di Jakarta datanglah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan di Bandung datang ke Pak Ahmad Heryawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata SBY di Istana Bogor, Jawa Barat (4/11).

Kemacetan merupakan masalah yang menurut KADIN menjadi salah satu hambatan usaha yang menyebabkan kerugian signifikan. Oleh karena itu mereka meminta agar pemerintah menyelesaikan kemacetan dengan pembangunan infrastruktur yang bisa mengurainya. Hal tersebut merupakan salah satu dari sembilan poin keputusn rapat pimpinan nasional (rapimnas) organisasi tersebut.

"Sekarang kita sedang menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. Jangan unjuk rasanya bolak balik di depan istana. Sudah terbagi habis. Semua bertanggung jawab," kata SBY lagi.

SBY mengatakan, kemacetan memang kerap menjadi hal yang tidak membanggakan bagi kepala negara. Misalnya saat bertemu dengan kepala negara lain dalam forum internasional, dia sering ditanyakan soal kemacetan yang membuat waktu perjalanan dari bandara ke kota misalnya makan waktu hingga dua jam. Namun solusinya menurut SBY bukan semata di tangan pemerintah pusat.

"Kan saya enggak enak ditanya bagaimana solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana. Yang harus jelaskan gubernurnya, walikotanya," tegas SBY.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/14...ke-jokowi.html

ga bertanggung jawab... mobil murah ide pemerintah pusat apa daerah ya