Kunjungan Perdana Menteri China, Li Keqiang baru-baru ini ke Vietnam mungkin telah membuka era baru berupa kerja sama yang dilakukan secara berhati-hati dan perluasan perdagangan di antara kedua bangsa yang merupakan lawan sejak lama tersebut.

Li berkunjung selama tiga hari di ibu kota Hanoi dan berhasil membujuk pemerintah Vietnam untuk mengesampingkan persengketaannya dengan China mengenai kontrol atas wilayah yang berpotensi kaya minyak dan gas bumi di Laut China Selatan.Hal ini akan memungkinkan para pejabat berkonsentrasi pada perluasan ekonomi untuk kepentingan kedua negara.

“Cakupan kerja sama dan investasi yang saling menguntungkan antara China dan Vietnam ini begitu besar,” menurut Ralph Winnie, kepala program China di Eurasian Business Coalition di Washington, D.C., kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF]. “Namun adalah wajar melihat kedua negara mengadakan pendekatan atas peluang mereka secara waspada pada mulanya. Selama ini Vietnam telah sejak lama menganggap China sebagai pesaing.”

Pada kunjungan Li, kedua negara “sepakat untuk menyiapkan kelompok kerja untuk secara gabungan menjajaki perairan yang dipersengketakan di Laut China Selatan tatkala kedua bangsa tersebut bertekad untuk terus melangkah maju dan mengesampingkan perseteruan dan meningkatkan hubungan bilateral,” South China Morning Post menulis.

Li dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menyetujui perjanjian mereka tanggal 13 Oktober pada hari pertama kunjungannya. Mereka juga memimpin penandatanganan 12 perjanjian dalam beragam bisnis untuk meningkatkan kerja sama dalam urusan perdagangan, infrastruktur, energi dan maritim.

Li dan Dung juga sepakat untuk meningkatkan jumlah volume perdagangan di antara kedua bangsa hingga $60 miliar USD pada 2015. Volume perdagangan pada tahun 2012 mencapai $41 miliar USD.

“Akan diambil tindakan untuk melangsungkan keberlanjutan keseimbangan perdagangan, meluaskan jalinan keuangan dan moneter serta memupuk ketahanan terhadap risiko keuangan. Kedua negara pun akan melaksanakan berbagai proyek perhubungan angkutan," kata Vietnam News Agency.

Li menggambarkan perjanjian tersebut sebagai suatu terobosan yang telah meluncurkan era baru kemitraan yang komprehensif dan saling percaya.

Kelompok kerja bisa menjadi model untuk penyelesaian konflik

Selain membahas sengketa Laut China Selatan, kelompok kerja tersebut akan mencakup masalah Teluk Tonkin, di mana kapal induk A.S. beroperasi selama Perang Vietnam lebih dari 40 tahun yang lalu. Kini, teluk tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara Vietnam dan China, karena persaingan mereka untuk mengexporasi teluk yang mungkin kaya energi tersebut. Kelompok kerja sudah diciptakan untuk menengahi masalah tersebut.

“Perkembangan tersebut menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa China dan Vietnam memiliki kemampuan dan kearifan untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan, meluaskan kepentingan bersama dan mempersempit persengketaan mereka," kata Li.

Jika kerjasama kelompok kerja tersebut berhasil, kelompok kerja ini bisa memainkan peran penting dalam meredam konflik China dengan anggota lainnya dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN terdiri atas 10 bangsa termasuk Vietnam dengan total penduduk sebanyak 600 juta jiwa. China juga bersengketa mengenai Laut China Selatan dengan tiga negara anggota ASEAN lainnya – Filipina, Brunei dan Malaysia.

Oleh sebab itu, kelompok kerja gabungan Beijing dengan Vietnam, jika berhasil, bisa menjadi model yang terbukti ampuh untuk pengaturan yang serupa dengan bangsa-bangsa lain.

Perdana Menteri Vietnam Dung mengatakan, China telah sepakat untuk mencoba mengembangkan solusi jangka panjang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak mengenai sengketa Laut China Selatan.

“Untuk sementara, kedua bangsa akan secara proaktif mencari solusi transisional yang tidak akan mempengaruhi sikap salah satu pihak pada masalah,” katanya.

Hotline akan digunakan untuk menangani masalah

Media Vietnam sependapat dengan perdana menteri China dalam mengemukakan penilaian positif dan optimis mengenai kompromi Laut China Selatan.

“Kedua pihak sepakat untuk menjalankan pengawasan yang ketat mengenai sengketa laut dan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang dapat lebih jauh memperumit atau memperluas sengketa, memanfaatkan hotlines antara kedua menteri luar negeri dan menteri pertanian untuk segera dan secara layak menangani berbagai masalah yang bermunculan,” Thanh Nien News memberitakan pada tanggal 15 Oktober.

“Kedua pihak akan terus secara aktif membahas dan mencari tindakan efektif untuk mengendalikan sengketa serta menjaga hubungan baik secara keseluruhan antara Vietnam dan China serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Timur, yang secara internasional dikenal sebagai Laut China Selatan," kata surat kabar tersebut.

Mengomentari tentang perjanjian Laut China Selatan, South China Morning Post mengatakan, “China telah mengerahkan upaya untuk menjajaki secara gabungan perairan yang dipersengketakan, karena hal ini akan memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara.”

Profesor Su Hao dari China Foreign Affairs University mengatakan kepada media bahwa Beijing prihatin jika hubungannya dengan Vietnam tidak membaik, dan tidak menyingkirkan penyebab utama friksi dengan Hanoi, China bisa “kehilangan” Vietnam untuk menjadi bagian dari aliansi regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.

“Beijing memandang bahwa Vietnam bisa menjadi bagian dari kebijakan penahanan Jepang dan Amerika Serikat," kata Su kepada surat kabar tersebut.

Li bertemu dengan presiden, pemimpin Partai Komunis

Li juga mengadakan perundingan selama kunjungannya dengan Presiden Vietnam, Truong Tan Sang, Ketua Majelis Nasional, Nguyen Sinh Hung dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, South China Morning Post melaporkan .

Trong memberi tahu Li, sekretaris jenderal merasa optimis bahwa Vietnam dan China bisa menyelesaikan semua masalah melalui dialog damai dan perjanjian bilateral, kata Vietnam News Agency [VNA].

Truong juga menjelaskan dukungannya sendiri untuk kebijakan persahabatan dan kerja sama strategis dengan China. Ia menggambarkan persahabatan bilateral antara dua rival bebuyutan tersebut sebagai
"harta bersama yang dinikmati oleh dua orang.”

Trong menggambarkan hasil akhir pembicaraan Li dengan Perdana Menteri Dung sebagai hal yang positif. Trong mengatakan, kemitraan yang sehat, stabil dan strategis di antara kedua bangsa sangat penting bagi tercapainya perdamaian, stabilitas dan pembangunan di kawasan serta di dunia, VNA melaporkan.

Li menegaskan komitmennya untuk menciptakan dan mempertahankan kemitraan kerja sama strategis yang menyeluruh dengan Vietnam, menurut laporan tersebut. Kunjungannya menandai akhir era lama serta awal era baru.
Kunjungan tersebut bersamaan dengan upacara pemakaman kenegaraan dan masa berkabung selama dua hari bagi pahlawan militer Vietnam terbesar, Jend. Vo Nguyen Giap. Ia memimpin kekuatan revolusioner komunis Vietnam dalam perang gerilya yang berhasil melawan Perancis, Amerika Serikat dan Vietnam Selatan, serta dalam perang konvensional dengan Kamboja dan China.

Vietnam di awal 1990-an, diikuti China dalam memperkenalkan program domestik ekonomi pasar bebas yang berhasil yang mengubah rakyat dan masyarakat Vietnam pada generasi berikutnya. Dan secara sukses program tersebut mengakhiri keterpencilan negeri yang telah lama terjadi. Vietnam menjadi bangsa anggota terkemuka yang konstruktif di ASEAN dan hubungannya dengan Amerika Serikat membaik.

Kesempatan untuk hubungan ekonomi yang lebih erat

Majalah Economist yang berkedudukan di London pada bulan Oktober melaporkan bahwa puluhan perjanjian perdagangan baru dan upaya meredam sengketa Laut China Selatan dalam lingkup kelompok kerja bilateral baru, mencerminkan upaya China dan Vietnam untuk mengakui hubungan ekonomi yang terus tumbuh di antara kedua bangsa.

“China adalah mitra perdagangan terbesar Vietnam – bahkan tidak mempermasalahkan perdagangan ilegal yang semakin subur di perbatasan – karena ini adalah masalah bagi ASEAN seutuhnya,” komentar majalah tersebut. “Terobosan Mr. Li adalah untuk lebih jauh menghentikan sementara sengketa wilayah sehingga tidak menghalangi urusan bisnis lainnya.”

Winnie sependapat dengan penilaian itu.

“China melakukan pendekatan yang tepat,” katanya kepada APDF. “Mereka berusaha meningkatkan pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara melalui kegiatan ekonomi yang produktif.”

Jika China dan Vietnam bisa berhasil meningkatkan hubungan ekonomi mereka, potensi untuk saling memperkaya perdagangan akan sangat besar. Vietnam adalah salah satu dari enam pengekspor beras terbesar di dunia dan China utara telah menderita beberapa kali gagal panen yang mengecewakan, karena gelombang panas yang sangat menyengat, kekeringan yang mengakibatkan kelangkaan air untuk irigasi pertanian. Pasar China untuk ekspor beras Vietnam kemungkinan akan meluas.

Vietnam masih belum berkembang dibandingkan China dan dapat memanfaatkan perluasan investasi China, khususnya dalam infrastruktur transportasi dan komunikasi.

“Setiap orang ingin menghasilkan uang dan di Vietnam, mereka mengakui China adalah kunci utama untuk mencapai itu," kata Winnie. “Bagi mereka, China mengenali peran penting Vietnam saat ini di ASEAN dan di Asia Tenggara, dan mereka mengakui nilai pemupukannya.”