Kesal Buruh Minta Jaket dan Kipas,
Pengusaha: Kenapa Nggak Motor Sekalian?

Jakarta -Buruh menuntut penambahan komponen hidup layak (KHL) baru berupa jaket dan kipas angin. Pengusaha menganggap tuntutan tersebut mengada-ada dan tak berdasar.

Ketua Dewan Piminan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Haryadi Sukamdani mengatakan, awalnya KHL untuk para buruh sudah ditetapkan 46-50 item. Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, didapatlah KHL menjadi 60 item.

"Sebenanya yang 46 item itu masih valid. Kalau kita bicara sebagai Dewan Pengupahan Nasional, saya bisa yakinkan semua proses yang kita lakukan itu melalui penelitian," kata Haryadi kepada detikFinance, Senin (4/11/2013).

Haryadi mengatakan, penambahan item dalam komponen KHL yang dituntut oleh para buruh, yaitu jaket dan kipas angin, saat ini tidak berdasar. Haryadi terdengar resah dan sedikit kesal dengan tuntutan para buruh yang meminta jaket hingga kipas angin untuk dimasukkan ke dalam KHL. Menurutnya, tuntutan tersebut mengada-ngada dan cenderung ngawur.

"Kenapa nggak minta sepeda motor saja sekalian? Ini ngawur. Seharusnya semua itu ada dasarnya, metodenya," tegas Haryadi.

Hariyadi mengatakan, dalam mementukan KHL dewan pengupahan melakukan 2 penelitian. Pertama adalah penelitian yang dilakukan terhadap pekerja lajang dan pemula yang berhak mendapatkan KHL. Kedua, kategori pekerja tersebut diberikan kesempatan untuk mengisi kuisioner mengenai tambahan item KHL.

Bila item KHL yang diminta oleh para pekerja tersebut mencapai 50% ditambah 1 dari seluruh responden, maka bisa diputuskan ada komponen baru KHL

"Masing-masing orang itu beda-beda. Nggak ada 50% plus 1. Yang munculnya vitamin dan obat-obatan munculnya jauh dibawah 50% plus 1, jadi kesimpulannya nggak ada komponen baru," tutup Haryadi.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menuntut adanya penambahan nilai baru item KHL berupa jaket dan kipas angin. Sebelumnya buruh juga telah meminta kosmetik, bedak, dan pulsa handphone.

"Ada minus di sana. Item biaya transportasi pekerja buruh seharusnya Rp 600.000 seharusnya, tetapi faktanya hanya Rp 200.000/bulan. KHL juga harus ada jaket, tetapi tak dipenuhi. Ada juga kipas angin, televisi, bedak, minyak wangi, pulsa handpone, item itu nggak ada," tuturnya.

"Jaket ini perlu untuk buruh karena kita itu negara tropis. Pakaian juga masuk dan yang dihitung itu kebutuhan nyata di lapangan," imbuhnya.

Karena itu, keputusan Pemprov DKI Jakarta yang telah memutuskan nilai UMP 2014 ditolak oleh para buruh. Ketetapan UMP DKI Jakarta 2014 dinilai cacat hukum karena ketidakhadiran para buruh.

Sumber : [url]http://finance.detik..com/read/2013/11/04/161318/2403645/4/2/kesal-buruh-minta-jaket-dan-kipas-pengusaha-kenapa-nggak-motor-sekalian[/url]