Hakim Agung, Gayus Lumbuun, yang mengeluhkan soal gaji yang diterimanya saat ini. Menurutnya gaji Hakim Agung masih kalah dibanding Hakim Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Gayus, ketika ditanya soal hasil Munas Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Bali, yang telah memutuskan Imam Soebchi sebagai Ketua Umum periode 2013-2016. Dia mengaku, masih ada beberapa persoalan yang harus dibenahi IKAHI, salah satunya soal gaji Hakim Agung. "Ada tiga paling tidak yang perlu mendapat catatan, yang pertama paling tidak adalah menyelesaikan keadaan gaji Hakim Agung yang jauh dari kelayakan, yaitu Rp28,8 juta/bulan," ungkap Gayus kepada wartawa di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Ketua IKAHI cabang MA, ini menyatakan gaji hakim agung ini sangat prinsipil. Sebab, gaji hakim lain sudah agak memadai, walaupun kinerjanya belum maksimal. "Jadi Hakim Agung sekitar Rp28 juta ini sangat sangat kecil bagi kebutuhan Hakim Agung dan keluarganya. Kalau disandingkan gaji hakim di tempat lain sangat jauh dengan hakim tinggi kita kalah Rp48 juta, Hakim Adhoc Rp45 juta dan Hakim Konstitusi katanya Rp150. Ini perlu perhatian IKAHI," tegasnya.

Selain masalah gaji, Gayus juga mengkritik soal keselamatan hakim saat bertugas. "Saat ini banyak hakim berantem, baik secara psikis maupun fisik, apa sikap IKAHI? Ini harus jelas," sambungnya.

Terakhir, Gayus meminta IKAHI memperhatikan kesehatan hakim. Dia mengaku sudah memberikan ide dan gagasan untuk memperhatikan kesehatan hakim-hakim yang sudah pensiun. "Di situ titik awal asuransi itu bisa digunakan, ini terbalik. Ketika hakim pensiun digunting asuransinya, akhirnya ada kesulitan. Bahkan ketika meninggalpun masih meninggalkan utang," pungkasnya.

Hakim agung, Gayus Lumbuun mengaku merasa prihatin dengan kondisi perekonomian para hakim. Ia mengeluhkan soal kesejahteraan hakim agung yang dinilai masih jauh dari layak. "Selain gaji, masih ada lagi soal perumahan hakim agung yang menyedihkan. Kalau dicek ke daerah, sangat tidak layak huni," jelas Gayus kepada wartawan, di kantor Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013). Padahal, lanjut Gayus, MA punya anggaran yang cukup besar yaitu Rp6,5 trilun dan pernah dikembalikan ke kas negara lantaran tidak digunakan.

"Saya mantan anggota DPR yang membidangi kinerja MA dengan kami itu seringkali dua periode DPR itu membicarakan hakim agung yang jauh dari keluarga, kebutuhannya juga tinggi, lebih tinggi dari Jakarta," tegasnya. "Inilah permasalahan hakim yakni gaji, perumahan, keselamatan, dan kesehatan hakim agung yang harus diperhatikan," pungkasnya.

Dibandingkan masyarakat biasa gaji sebesar itu mungkin sangat amat cukup bahkan sangat besar tapi hakim agung gayus masih merasa kurang bagi seorang politikus. Wah bagaimana indonesia bisa maju ! Pemimpin saja cuma masalah gaji yang bagi saya sudah sangat besar masih mengeluh ? Kalau begini bagaimana rakyatnya bisa maju ! adanya rakyat bisa susah seperti kasus pencurian, penipuan, perampokan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan semua itu juga tidak lain dari politikus indonesia sendiri yang kurang memberi contoh yang baik buat masyarakatnya.