Gaji guru honorer dan non pegawai negeri sipil (PNS) ternyata masih di bawah upah buruh pabrik. Kondisi ini memprihatinkan sehingga perlu diperjuangkan tentang nasib mereka.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat, Sulistiyo dalam audiensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (3/9), di IKIP PGRI Semarang. Dia mengatakan, dilihat dari penghasilan antara keduanya, nasib guru honorer ternyata lebih buruk dibanding buruh.

"Para pekerja atau buruh kondisinya lebih baik daripada guru. Mereka (pekerja) masih mendapat jaminan sosial ataupun kesehatan, sedangkan guru honorer tidak," ungkapnya.

Seharusnya bagi guru telah ada sistem kepegawaian yang mengatur honor dan jabatan. Hal itu juga berlaku bagi guru yang belum diangkat, namun realisasinya itu tidak diterapkan pada guru honorer.

"Saat ini saja ada satu juta lebih guru honorer yang gajinya jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Gaji guru honorer di kabupaten/kota diketahui senilai Rp 200 ribu-Rp 500 ribu per bulan," katanya yang juga anggota DPD RI itu.

Sulistiyo berharap, walau terpaksanya tidak bisa diangkat menjadi pegawai paling tidak ada perlakuan yang lebik baik bagi mereka terkait kesejahteraannya. Maka itu pihaknya akan segera merapatkan barisan untuk memperjuangkan nasib guru honorer agar lebih baik.

"Selama ini kami sudah mengusulkan dalam regulasi, mengirim surat, hingga audiensi kepada pemerintah tetapi tidak ada tanggapan mengenai kepastian nasib guru honorer," tandasnya.

Dengan kondisi tersebut PGRI menggandeng Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk berkonsolidasi memperjuangkan nasib guru dan buruh. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah Jawa Tengah dengan kepemimpinan gubernur yang baru harus memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

"Melihat UMR untuk Kota Semarang saja nilainya jauh di bawah Jabodetabek. Ini namanya ketidakadilan padahal ekonomi Jateng tumbuh dan meningkat," tuturnya.