Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka, mengatakan, orientasi investasi seharusnya tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut menyejahterakan buruh. Untuk itu, kebijakan industri harus selaras dengan kebijakan tenaga kerja yang memberikan perlindungan terhadap buruh.

"Indonesia harus industrialisasi, itu betul. Tapi, jangan mengabaikan buruh, lalu pada akhirnya menghasilkan buruh murah," tuturnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Politisi asal PDI Perjuangan itu juga mengkritik tiga kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, yang tidak berkoordinasi satu sama lain. Ia berpendapat kebijakan tenaga kerja seharusnya terintegrasi dengan kebijakan industri.

"Jadi, ke depan harus ada kebijakan industri di mana salah satu komponennya adalah perlindungan terhadap buruh," ucapnya.

Terkait aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, Rieke menyatakan hal itu merupakan reaksi terhadap macetnya perundingan tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Rieke juga mengaku sudah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Joko Widodo, terkait masalah ini. Ia mengatakan, perlu adanya produk undang-undang yang khusus mengatur sistem pengupahan.

"Untuk upah ini juga harus melihat kapasitas modal, kapasitas industri, kapasitas tenaga kerja, dan termasuk upah sektoral di dalamnya," ucapnya.

Ia juga mengkritisi Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2013 yang dianggapnya ilegal. Inpres tersebut, kata Rieke, menjadi pegangan hukum bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan represif kepada para buruh yang memperjuangkan hak-haknya.

Menurut Rieke, dua tuntutan buruh dari tahun ke tahun adalah upah layak dan penghapusan status kerja alih daya (outsourcing) yang bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, ia juga meminta demo tersebut tidak difokuskan pada persoalan elite buruh ataupun kepentingan politik tertentu. "Pimpinan buruh bisa berganti, tapi orang yang terlibat dalam konteks problematika ketenagakerjaan akan tetap ada," tandasnya.

kompas




bayangin kalau dia yang naik jadi gubernur jabar
itu buruh bekasi, cikarang, karawang dll bakal gimana