Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hingga saat ini semua parpol di Indonesia belum melakukan standarisasi laporan keuangan partai.

Kondisi tersebut membuat Parpol rawan terhadap tindak pidana korupsi, karena laporan ini tidak didukung dengan adanya transparansi kepada publik.

Dikatakan Staf Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Faizal saat ditemui di Surabaya, Rabu (30/10/2013) bahwa dari hasil studi dilakukan di Yogyakarta, ditemukan ada beberapa Parpol besar yang tidak memenuhi standar laporan keuangan partai.

"Dari catatan kami ada sembilan yang tidak memenuhi standar laporan keuangan partai. Ini sangat riskan sekali terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan tidak ada laporan dan tanggung jawab kepada publik," jelas Faizal saat menjadi pembicara diseminar dengan tema ‘Keterbukaan Informasi Parpol’ di Surabaya.

Faizal menjelaskan dalam UU Parpol sudah dijelaskan bahwa semua Parpol harus melaporkan keuangannya baik pengeluaran maupun sumbernya.

Ditambahkan Faizal, setidaknya ada tiga poin yang diatur dalam UU tersebut, antara lain, Neraca, Kas parpol dan Laporan realisasi. Itupun, tidak sesuai dengan standart akuntansi yang ada, termasuk laporan sumber pendanaan parpol.

"Pengaruhnya adalah potensi terjadinya KKN ketika tokoh atau kader tersebut duduk di sebuah lembaga publik. Artinya, para tokoh atau anggota parpol memiliki hutang budi sehingga harus mengembalikan dalam bentuk uang," lanjutnya.

Dijelaskan lagi, ketika sumber-sumber keuangan itu dilaporkan dan dikelola secara transparan maka masyarakat juga akan turut memantau.

"Apalagi di era saat ini adalah era keterbukaan informasi. Tentunya, ada upaya-upaya KPK untuk berusaha masuk ke wilayah itu," tandasnya. (Wahyu/bus)

http://skalanews.com/berita/detail/1...euangan-Parpol