VIVAnews - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengimbau kepala daerah untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat (ormas).

Menurut Din, Rabu 30 Oktober 2013, pemerintah memang seharusnya merangkul ormas untuk menyelesaikan masalah.

"Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Masalah bangsa terlalu besar untuk bisa diselesaikan satu pihak. Harus bekerjasama pemerintah dan ormas," ujar Din, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Dia meminta agar pemerintah tidak menutup diri dari ormas, termasuk ormas Islam. Menurut Din, ormas merupakan representasi masyarakat.

"Karena ormas itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi yang tidak mau bekerjasama dengan ormas artinya tidak mau kerjasama dengan masyarakat. Maka saya mendukung pernyataan Kemendagri," tuturnya.

Muhammadiyah, kata Din, selalu siap dan terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan pernyataan Mendagri. "Muhammadiyah ikut mendirikan bangsa ini. Muhammadiyah pasti ikut mendukung, diminta atau tidak," katanya.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau agar kepala daerah merangkul organisasi masyarakat, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Namun dia menegaskan, imbauan itu bukan hanya dikhususkan untuk FPI.

Tapi pernyataan Gamawan agar pemda merangkul FPI, menuai pro-kontra. Banyak pihak tak setuju dengan pandangan Gamawan mengingat citra FPI selama ini dinilai buruk. Karena sering melanggar hukum dengan aksi-aksinya.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari menilai imbauan Mendagri untuk bekerjasama dengan FPI justru membahayakan penegakan hukum dan pelaksana prinsip konstitusionalisme.

"FPI ormas tidak punya badan hukum, pengusung khilafah, tidak patut diberikan disposisi kepada pemda-pemda," kata Eva.

Anggota Komisi II Bidang Pemerintahan DPR, Nurul Arifin mempertanyakan imbauan Mendagri itu. Menurut Nurul, kerjasama itu justru akan memperkuat posisi FPI di daerah. Padahal, ormas ini kerap ditentang oleh masyarakat.

"Kalau begitu melegitimasi, adanya pengakuan dari pemerintah, bahwa FPI adalah kelompok yang diperhitungkan, dianggap profesional, yang belum tentu (pemahamannya) sama dengan masyarakat," kata Nurul.sumber

Lanjutkan pak Mendagri, byk kok yg mendukung. Habis kontra dgn JokAhok kmrn wajar omongan ente akan selalu dianggap bermasalah. Harap maklum fanatik buta Jokowow gitu loh