Front Pembela Islam akan melakukan "pengajian" rutin di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara ini lebih ditujukan untuk mempengaruhi warga Lenteng Agung soal keberadaan Susan Jasmine Zulkifli, lurah yang beragama Katolik. Aksi penolakan ini muncul kembali setelah mereda dalam beberapa pekan terakhir.

"Minimal kami bikin acara seminggu sekali, paling lama (rentangnya) ya sebulan sekali," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta Novel Ba'mumin saat dihubungi, Ahad, 27 Oktober 2013. FPI mengklaim hadir dalam tiap pengajian di Lenteng Agung. "Kami diundang warga dari tiap RW, diminta untuk menyadarkan mereka soal hal ini," ujarnya.

Sebelumnya aksi demonstrasi menetang Lurah Susan berlangsung di depan kantor kelurahan. Unjuk rasa ini ternyata bukan murni aspirasi semua warga. Sebagian pengunjuk rasa datang dari luar Lenteng Agung. Namun Novel tetap menganggapa kelompoknya sebagai representasi warga Lenteng Agung. "Kami ingin Susan juga Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) tahu, kalau yang menolak ini bukan minoritas," ujarnya.

Susan Jasmine Zulkifli sendiri sudah empat bulan memipin Kelurahan Lenteng Agung. Sejumlah warga menganggap tak masalah Susan memimpin daerah yang mayoritas penduduknya muslim. "Yang penting kinerja dan peduli kepada warga."

Gubernur DKI Joko Widodo beberapa waktu lalu menegaskan tidak akan mengganti lurah Lenteng Agung itu. Susan ditempatkan di Lenteng Agung sejak Juni 2013, seusai lolos lelang jabatan dalam pemerintahan baru Jakarta.

SUMBER

Front Pembela Islam (FPI) akan mendatangi Balai Kota pekan ini. Mereka akan mendemo Gubernur DKI Jakarta soal penempatan Lurah Susan Jasmine Zulkifli di Lenteng Agung.

"Sedang dibahas malam ini bagaimana-bagaimananya (mekanisme, jumlah pendemo), tapi pekan ini kami akan ke Balai Kota mendemo Susan dan Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI Jakarta Novel Ba'mumin saat dihubungi, Ahad, 27 Oktober 2013. Mereka berharap Jokowi bisa segera memutuskan solusi atas hal tersebut.

Ia menyatakan kedatangan FPI ke Balai Kota mewakili aspirasi masyarakat Lenteng Agung. Lewat forum warga, sejumlah orang menolak kepemimpinan Susan karena dianggap tak merepresentasikan wajah Lenteng Agung yang religius.

"Susah bila seorang wanita, non muslim pula untuk dekat dengan masyarakat di sini yang rajin bikin acara pengajian, atau silaturahmi di masjid," ujar perwakilan warga, Mochamad Rusli.

Ia mengatakan sebaiknya Susan ditempatkan di wilayah yang lebih heterogen. "Jangan di Lenteng Agung, kami akan terus tolak," ujarnya.

Warga dua kali melakukan aksi demo terhadap Susan dengan mengakomodasi sekitar 200 massa. Mereka menutup Jalan Agung Raya, dan berdemo di depan kantor kelurahan. Aksi tersebut tak mendapat tanggapan dari Susan.

"Kalau soal itu, saya anggap sudah selesai," ujar Susan. Lurah berambut pendek ini mengatakan akan lebih berkonsentrasi kerja ketimbang menghiraukan aksi penolakan terhadapnya. "Kalau soal itu, nanti di atas-atas saya (Camat hingga Gubernur) yang memutuskan, saya mau kerja saja," ujarnya.

SUMBER

Selain menolak penempatan Lurah Susan Jasmine Zulkifli di Lenteng Agung, Front Pembela Islam (FPI) menyasar pemimpin perempuan lain yang merupakan non-muslim. "Kami juga akan ajukan protes penempatan Lurah Pejaten Timur," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI Jakarta, Novel Ba'mumin, saat dihubungi, Ahad 27 Oktober 2013.

Grace Tiaramudi, seperti halnya Susan, dianggap tak merepresentasikan warga di kelurahan yang dipimpinnya. "Daerah tersebut mayoritas muslim," ujarnya.

FPI berencana akan melakukan demonstrasi di dua kantor kelurahan tersebut. Saat ini, penggalangan massa telah dilakukan di sejumlah RT/RW di Lenteng Agung. "Kami sebarkan lewat dakwah," kata Novel.

Nantinya, masyarakat diminta merespon seruan tersebut. Bila mendapat dukungan, tekanan FPI terhadap kedua lurah tersebut akan makin gencar. "Kalau sepertinya masih menantang, ya kami serahkan pada warga," ujarnya ketika ditanya kemungkinan adanya intimidasi pada dua lurah tersebut.

Selain di dua kantor kelurahan, rencananya FPI juga akan berdemo ke Balai Kota Jakarta. Mereka ingin meminta penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait penempatan keduanya.

Ia mengatakan pekan ini, FPI akan membahas rencana demonstrasi di tiga tempat tersebut. "Saat ini sedang dibahas," ujarnya. Rencananya demonstrasi akan melibatkan warga sekitar dan dilakukan secara masif. "Kami kan hanya mediator, mewakili aspirasi warga pada pemerintah," ujarnya. (Baca juga: Lurah Susan Didemo, Grace Tiaramudi Dipuji Warga)
SUMBER

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam adalah aset bangsa yang harus dipelihara. Menurut dia, hal itu dapat terjadi jika pemerintah mampu merangkul dan bekerja sama dengan ormas pimpinan Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab itu.

"Kalau kesalahan, ya, mereka memang salah. Tapi yang baik juga ada. Misalnya mereka datang membantu saat bencana di Aceh," kata Gamawan saat ditemui di kantor Wakil Presiden, Kamis, 24 Oktober 2013.

Gamawan juga menilai selama ini FPI dapat bekerja sama dengan pemerintah, terutama untuk kegiatan keagamaan dalam hari raya besar agama Islam. Hal ini, menurut dia, tak mengurangi minimnya peran FPI dalam segi kehidupan berbangsa yang lain.

Kerja sama antara pemerintah dan FPI, menurut Gamawan, justru akan menciptakan bentuk pemerintahan yang modern, yaitu meningkatnya civil society.

Selain FPI, mantan Gubernur Sumatera Barat ini menilai banyak ormas yang memiliki kekhususan, seperti keagamaan, penghijauan, dan bencana alam. Ormas dan lembaga swadaya masyarakat ini dinilai perlu rangkulan agar bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan bersama.

"Itu harus dikembangkan agar ormas berperan dalam pembangunan," kata Gamawan.

Gamawan sebenarnya pernah menjadi pejabat pemerintahan yang berkata keras terhadap FPI karena dinilai kerap bertindak anarkistis. Ia dan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Dipo Alam pernah melontarkan ancaman akan membubarkan FPI. Hal tersebut disampaikan terutama saat FPI bentrok dengan masyarakat Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah, awal Juli lalu.


SUMBER

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku belum tahu ada rencana Front Pembela Islam (FPI) mendemo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. "Saya tidak tahu kalau soal demo itu," kata Gamawan melalui pesan pendek, Senin, 28 Oktober 2013.

Sebelumnya Gamawan menyatakan FPI adalah organisasi yang perlu dibina karena berfungsi sebagai aset bangsa. Menurut dia, hal itu dapat terjadi jika pemerintah mampu merangkul dan bekerja sama dengan ormas pimpinan Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab itu.

FPI menyatakan pekan ini akan mendatangi Balai Kota untuk mendemo Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal penempatan Lurah Susan. Alasan mendemo Jokowi karena mengangkat Susan yang beragama Katolik menjadi lurah di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta Novel Ba'mumin menyatakan kedatangan FPI ke Balai Kota mewakili aspirasi masyarakat Lenteng Agung. Lewat forum warga, sejumlah orang menolak kepemimpinan Susan karena dianggap tak merepresentasikan wajah Lenteng Agung yang religius.

"Sedang dibahas malam ini bagaimana-bagaimananya (mekanisme, jumlah pendemo), tapi pekan ini kami akan ke Balai Kota mendemo Susan dan Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Novel.

Gamawan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki sempat saling berbalas komentar di media massa terkait Lurah Susan. Basuki, yang akrab disapa Ahok, pernah meminta Gamawan kembali belajar konstitusi karena mendorong pemerintah provinsi mengevaluasi kebijakan penempatan Lurah Susan.

Belakangan Gamawan menyatakan omongannya dipelintir awak media sehingga yang ia maksud tak sesuai dengan apa yang tertulis di berita. Ia merasa tak pernah meminta pemerintah provinsi mengevaluasi Lurah Susan dan menyatakan tak ada yang salah dengan kebijakan penempatan lurah ala DKI Jakarta.

Salah seoarang warga Lenteng Agung, Halim Mahfudz, 59 tahun, mengatakan mayoritas warga justru mendukung lurah cantik itu. "Penolak memang ada dari dalam Lenteng Agung, tapi juga ada orang luar," ujar Halim saat dihubungi Tempo, Senin, 28 Oktober 2013.

Halim berkata, aneh jika keberadaan Susan ditolak. Alasannya, selama ini kinerja Susan baik. Selain gemar blusukan, kata Halim, Susan juga ramah terhadap warga. Halim juga beranggapan bahwa penolakan terhadap Lurah Susan hanyalah hal yang dibuat-buat. Masalah agama, misalnya, itu di luar proporsi subyek kepemimpinan.

"Mereka yang mendemo Susan seharusnya tahu kalimat Lakum Dinukum Waliyadin, yang artinya agamamu agamamu, agamaku agamaku," ujar Halim, yang berharap masalah Susan ini segera usai.

Diminta tanggapan akan rencana FPI yang hendak mendemo Susan lewat tablig rutin, Halim merasa hal itu justru akan meresahkan warga dan mengganggu ketenangan.

"Tolong, biarkanlah Lenteng Agung berjalan apa adanya. Jangan lagi ada demo-demo itu," ujarnya menegaskan.
SUMBER
ANEH GAK SIH? MASA GAK TAU?

Ada sejumlah alasan yang membuat Front Pembela Islam (FPI) menolak Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di antaranya, sebagai langkah FPI mendukung Forum Warga Lenteng Agung yang tak mau dipimpin Susan Jasmine Zulkifli. "Argumentasinya gampang, ia memimpin tak pada tempatnya," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta, Novel Ba'mumin, saat dihubungi, Ahad, 27 Oktober 2013.

Berikutnya, FPI menganggap Susan tak tepat memimpin daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Susan yang beragama Katolik ditempatkan di Lenteng Agung sejak Juli 2013, setelah lolos lelang jabatan dalam pemerintahan baru Jakarta.

Namun, ia mengatakan FPI tak akan terlalu frontal dalam mendukung penolakan ini. "Kami sebagai mediator saja, mendukung apa yang diinginkan warga," ujar Novel. Menurut dia, lebih dari 95 persen warga Lenteng Agung menolak kepemimpinan Susan Jasmine. "Ia kan dipilih karena si Ahok (Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama), lewat lelang jabatan. Susan tidak dipilih oleh warga," katanya.

Menurut Novel, ada kepentingan Ahok dalam penempatan Susan. "Sebelumnya, kan, Lenteng Agung sulit ditembus karena warganya mayoritas Betawi yang punya tradisi kuat terhadap agama (Islam)," ujarnya. Harusnya, kata dia, Ahok menempatkan Susan di daerah yang lebih heterogen. "Kalau di Kota atau Mangga Dua, enggak apa-apalah. Tapi jangan di Lenteng Agung."

Juru bicara Forum Warga Lenteng Agung, Mochamad Rusli, senang mendapat dukungan ini. "Menunjukkan bahwa yang kami sampaikan selama ini didukung banyak pihak," katanya.

Penolakan ini sudah dijawab oleh Gubernur DKI Joko Widodo maupun Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Keduanya menegaskan tidak akan mengganti Lurah Lenteng Agung. Menurut Jokowi, evaluasi penempatan lurah tak bisa dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Ia tak akan memindahkan Susan seperti tuntutan warga. "Tetap akan kami evaluasi, tapi tunggu enam bulan, tidak sekarang," kata Jokowi.


SUMBER

Komisi Nasional Perempuan menyatakan pemerintah tak boleh gentar dengan rencana Front Pembela Islam (FPI) mendemo Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine. Kalau terpengaruh demo FPI, pemerintah bisa memberi contoh buruk bagi daerah lain dalam hal perlindungan hak minoritas dan perempuan. (Baca: FPI Akan Demo Jokowi Soal Lurah Susan)

"Kalau kalah sama ancaman otot, justru melanggengkan diskriminasi," kata anggota Komnas Perempuan, Masrurach, saat dihubungi, Senin, 28 Oktober 2013.

Menurut Masrurach, setiap warga negara memiliki hak sama untuk menempati jabatan pemerintahan. Selama ia kompeten dan berkualifikasi memadai, siapa pun bisa menjadi pejabat publik. Bahkan mereka yang punya keterbatasan fisik pun tak boleh dibatasi jadi pejabat publik. "Seperti Gus Dur punya keterbatasan, tapi tetap bisa jadi presiden," ujarnya. (Baca: Tak Hanya Susan, FPI Juga Bidik Lurah Grace)

Masrurach menyayangkan rencana FPI mendemo Balai Kota DKI terkait isu penempatan Lurah Susan. Menurut dia, FPI tak kompeten memprotes Lurah Susan. Apalagi misi organisasi itu mendemo pemerintah provinsi berbau diskriminasi. "FPI itu siapa mau demo Lurah Susan?" ujarnya. (Baca juga: Jokowi Tak Akan Pindahkan Lurah Susan dan Aktivis Perempuan Dukung Lurah Susan)

Sebelumnya, FPI menyatakan akan mendatangi Balai Kota pekan ini. Mereka akan mendemo Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal penempatan Lurah Susan Jasmine Zulkifli di Lenteng Agung. Kedatangan FPI ke Balai Kota mewakili forum warga yang menolak kepemimpinan Susan karena dianggap tak merepresentasikan wajah Lenteng Agung yang mayoritas muslim. (Baca: Pendemo Lurah Susan Bukan Warga Lenteng Agung?)
SUMBER

Warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menanggapi negatif rencana Front Pembela Islam yang akan mendemo Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine. "Tidak perlulah pihak-pihak dari luar masuk ke Lenteng Agung untuk mendemo Lurah Susan. Dia kerjanya bagus, kok," ujar salah satu warga senior di Lenteng Agung, Halim Mahfudz, 59 tahun, Senin, 28 Oktober 2013. (Baca: Sehari Bersama Lurah Susan di Lenteng Agung)

Adapun FPI berencana mendemo Lurah Susan melalui acara pengajian. Mereka akan menceramahi warga Lenteng Agung untuk menolak keberadaan Susan. (Baca: Ini Agenda Aksi FPI Menolak Lurah Susan)

Menurut Halim, kedatangan FPI ke Lenteng Agung justru akan membuat warga resah. Halim menilai demo terhadap Lurah Susan mengganggu ketenangan warga selama ini. "Sudahlah, biarkan pemerintahan berjalan apa adanya. Jangan lagi ada demo-demo itu," ujar Halim. Halim menambahkan, kerja Lurah Susan sejauh ini bagus dan tak mengecewakan. (Baca: Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk)

Lurah Susan beberapa kali didemo oleh sejumlah orang yang mengaku warga Lenteng Agung asli. (Baca: Demo Lurah Susan Digerakkan Dua Tokoh Ini) Mereka menolak keberadaan Lurah Susan yang beragama Nasrani dengan alasan tak layak memimpin Lenteng Agung yang mayoritas warganya muslim. (Baca: FPI Demo Lurah Susan, Komnas HAM: Itu Ancaman!)
SUMBER
MASIH ADA YANG BERHATI BIJAKSANA. BERARTI SEBENER NYA GAK SEMUA PENDEMO ITU SETUJU PENOLAKAN, CUMA DIAJAK NGIKUT AJA. MAKLUM OTAK DANGKAL SEMUA YANG DIAJAK2 PROVOKATOR